PAD Pelabuhan Zonk

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Kamis, 06 Desember 2018 - 12:29:46 WIB   |  dibaca: 76 kali
PAD Pelabuhan Zonk

LEBIH SERIUS : Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah (kiri) memberi paparan saat menggelar reses di salah satu cafe di Kota Serang, Rabu (5/12).

SERANG- DPRD Provinsi Banten menyoroti minimnya kontribusi keberadaan pelabuhan di Banten yang sama sekali tak memberi pemasukan pada pendapatan asli daerah (PAD). Hingga kini sumbangan dari sektor retribusi kepelabuhan masih zonk atau Rp 0.


Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah mengatakan, mulai saat ini Pemprov Banten harus sudah mulai memikirikan sumber pendapatan yang lain. Salah satu yang bisa digali adalah retribusi  kepelabuhan.“Enggak ada (pemasukan ke PAD) selama ini, berapa sih izin-izin pelabuhan ini? Berapa sih kontribusi terhadap pengelola kepelabuhan ini? Silakan cek ke DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Stau Pintu) ada berapa izin pelabuhan di Banten. Pasti ada,” ujarnya saat menggelar reses di salah satu cafe di Kota Serang, Rabu (5/12).


Politikus PDIP itu menuturkan, adapun yang membuatnya cukup gereget adalah potensi PAD belum tergali tapi izin-izin kepelabuhan justru ada yang disalahgunakan. Dia menyebut ada pelabuhan yang izinnya untuk pribadi namun pada praktiknya digunakan untuk sandar kapal umum.“Izin pelabuhan pribadi tapi kenyataannya kapal umum bersandar. Pasti bisa diinvestigasi, mana yang izinnya pribadi tapi praktiknya umum, itu pasti ketemu,” katanya.


Pemerintah daerah, kata dia, sudah selayaknya bisa menyikapi hal tersebut demi peningkatan PAD yang muaranya tentu untuk kepentingan rakyat. Pun demikian dengan pemegang izin pelabuhan untuk bisa sadar memberikan kontribusinya ke daerah.“Harus sadar, kan pemanfaatan pelabuhan ada fasilitas yang dibiayai negara. Enggak mungkin kan barang dari tingkat loncat ke lokasi tujuan, pasti lewat jalan, pasti lewat jembatan dulu, itu kan dibangun pakai uang rakyat. Biaya sandar itu mahal, per jam (hitungannya),” ungkapnya.


Asep pun mengaku sangat antusiasi dengan adanya rancangan peraturan daerah (raperda) tentang  zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang saat ini sedang dibahas panitia khusus (pansus) DPRD Banten. Dia berharap raperda tersebut cepat selesai dan disahkan menjadi perda sehingga baik DPRD maupun pemerintah daerah punya penguatan lebih untuk menggali potensi retribusi kepelabuhan. “Kalau sudah ada perdanya ini harus mendapat pengawalan serius,” tuturnya.


Seperti diketahui, PAD pada APBP 2019 ditargetkan sebesar Rp 7,34 triliun. PAD sendiri berasal dari pajak daerah Rp 6,96 triliun yang terhimpun dari dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air pemukaan dan pajak rokok.


Kemudian retribusi daerah yang ditargetkan sebesar Rp 18,5 miliar. Itu berasal dari retribusi pelayanan kesehatan, pendidikan, pemakaian kekayaan daerah, pelayanan kepelabuhan, penjualan produksi usaha daerah, izin trayek, izin perikanan dan retribusi izin pempekerjakan tenaga kerja asing. Selanjutnya, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditarget Rp 55,3 miliar. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 303,5 miliar.


Sementara itu, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten Mahdani mengatakan, dalam raperda tentang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil nantinya akan juga diatur terkait penataan tata ruang laut. Raperda ini juga harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebelum disahkan.

Bersamaan dengan itu, pemerintah tak akan mengeluarkan izin aktivitas laut baru sebelum raperda disahkan.“Sebenarnya intinya isinya tata ruang laut , zona laut mau diapakan. Izin aktivitas enggak boleh ada sebelum perda ini ada. Misalnya pasir laut enggak boleh diberikan izin pengambilan, harus jadi dulu perda ini,” ujarnya. (dewa)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook