Banyak Pekerja Konstruksi Tak Bersertifikat

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Jumat, 07 Desember 2018 - 13:47:04 WIB   |  dibaca: 88 kali
Banyak Pekerja Konstruksi Tak Bersertifikat

BISIK-BISIK : Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) RI Mohamad Nasir (kanan) berbisik-bisik dengan Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) saat aacara seminar bertema "Membangun Indonesia dengan Tenaga Kerja Berkualitas" di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kamis (6/12).

SERANG- Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) merilis jumlah tenaka kerja konstruksi (TKK) di Banten yang bersertifikat masih sangat minim. TKK yang berkompeten hanya berada pada prosentase sebesar 3,7 persen. Sisanya kebanyakan belum bersertifikat.


Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan pada Kementerian PUPR Dewichomistriana mengatakan, pembangunan infrastruktur menjadi program unggulan dan terus digenjot sejak 2014 sampai 2018. Pun demikian di 2019 di mana pemerintah akan melanjutkan pembangunan di 34 provinsi.


“Pagu kementerian PUPR untuk 2018 ini sebesar Rp 108,69 triliun. Di Banten sendiri anggaran infrastruktur di kemen PUPR mencapai Rp 11,7 triliun,” ujarnya dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9, di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Kamis (6/12).


Ia menuturkan, dalam pembangunan infrastruktur tentunya tak terlepas dari keberadaan TKK. Per tahun pihaknya membutuhkan 994.000 TKK yang bersertifikat secara nasional. Akan tetapi TKK yang tersedia dan sudah bersertifikat secara nasional hanya ada di angka 506.197 orang atau 6,22 persen dari total TKK se-nasional sebanyak 8.136.636 orang.


“Kami sudah mengukur untuk pengerjaan infrastruktur Rp 1 triliun sama dengan 14.000 TKK bersertifikat. Sehingga terjadi gap per tahunnya sebesar 487.805 TKK. TKK yang bersertifikat di wilayah Banten itu angkanya hanya sekitar 3,7 persen,” kata Dewi, nama panggilan Dewichomistriana.


“Angka 506.197 TKK yang bersertifikat sekarang ini terdiri atas 351.279 orang yang masuk kategori terampil dan yang ahli berjumlah 154.916 orang dengan total sertifikat 788.067,” tambahnya.

 

Lebih lanjut dikatakan Dewi, angka tersebut jelas masih sangat rendah untuk memenuhi kebutuhan TKK yang bersertifikat. Oleh karenannya, kementerian PUPR telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasinya.

“Kami melakukan peningkatan SDM melalui pelatihan dan uji sertifikasi. Adapun capaian peningkatan kompetensi dan uji sertifikasi sejak 2015 hingga 2018 ditargetkan ada 92.061 TKK bersertifikat,” tuturnya.


Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengatakan, adapun yang menjadi tantangan bangsa dalam menciptakan tenaga yang berkualitas adalah bagaimana meningkatkan daya saing. Indonesia ada di peringkat 45 dari 140 negara.


“Berdasarkan peringkat program for internasional student assessment (PISA) pada 2015. Peringkat Indonesia di bidang science diperingkat 62 dari 70 negara, maths (matematika) peringkat 64 dan reading (membaca) peringkat 63,” ujarnya.


Sementara, Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menuturkan, ada yang menjadi ironi di Banten adalah angka kemiskinan yang terus berkurang, tapi tingkat pengangguran tertinggi se-Indonesia. Salah satu penyumbang besar angka pengangguran adalah lulusan SMK.

Pemprov pun telah mengkaji hal tersebut dan ternyata itu terjadi dikarenakan ada beberapa jurusan yang stagnan. Selanjutnya adalah tenaga pendidikan yang tidak memiliki kompetensi. Dia mencontohkan adanya staf tata usaha yang menjadi instruktur praktik.

“Lalu apa yang kami lakukan? Saya memang sejak 2017 menggratiskan sekolah pendidikan tingkat SMA/SMK ini adalah upaya untuk membangun pendidikan di Provinsi Banten. Jadi masyarakat semua dari SMP bisa meneruskan sampai SMA,” katanya. (dewa)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook