Banten Ditargetkan Punya 5 Wisata Unggulan

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Senin, 10 Desember 2018 - 11:47:44 WIB   |  dibaca: 215 kali
Banten Ditargetkan Punya 5 Wisata Unggulan

PRIMADONA : Warga menikmati suasana di salah satu sudut pantai yang ada di Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang, kemarin. Berwisata ke pantai masih menjadi pilihan warga untuk menghabiskan liburannya.

SERANG- DPRD Provinsi Banten menargetkan Banten memiliki lima wisata unggulan dengan segmentasi berbeda, yaitu wisata bahari, religi, budaya, belanja, dan industri. Target tersebut dinilai relevan mengingat Banten memiliki segala potensinya.


Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah mengatakan, sudah saatnya Pemprov Banten berinovasi dalam menciptakan pemasukan pendapatan daerah yang baru. Jangan lagi hanya mengandalkan pajak kendaraan bermotor (PKB).

Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan pengembangan sektor pariwisata.“Kalau cuma mengandalkan PKB ya bisa mati (tak berkembang). Saya melihat ada potensi sumber pendapatan baru yaitu di bidang pariwisata,” ujarnya, kemarin.


Politikus PDIP itu menuturkan, setidaknya ada lima jenis pariwisata yang bisa dikembangkan di Banten, dan yang pertama adalah wisata belanja. Daerah yang cocok dijadikan wisata belanja yaitu Tangerang Raya. Sebab, mereka memiliki sarana transportasi bertaraf internasional pada Bandara Soekarno Hatta (Soetta). “Wisata juga harus disusun clusternya. Tangerang misalnya untuk wisata belanja karena di sana ada bandara (Soetta) terpadat keempat di dunia. Berikan ruang di sana,” katanya.


Kemudian yang kedua, kata dia, adalah wisata religi. Asep melihat Pemprov Banten sudah punya inisiatif yang baik dengan dilakukannya revitalisasi Banten Lama. Pemprov dinilainya mampu mengubah kesan Banten Lama yang kumuh menjadi destinasi yang sedap dipandang mata.


“Jenis wisata ini Banten memiliki potensi yang melimpah. Contohnya petilasan Syekh Nawawi Al Bantani di Tanara (salah satu kecamatan di Kabupaten) dan lainnya,” ungkapnya.
Selanjutnya yang ketiga merupakan wisata yang sudah melekat di Banten yaitu wisata bahari. Meski sudah cukup terkenal sepeti Pantai Anyernya, ketua Asosiasi Padepokan Pencak Silat Banten Indonesia (APPSBI) itu menilai masih banyak yang perlu dibenahi.


Dia sangat mendukung diambil alihnya pengelolaan Pantai Anyer sebagai amanat dari undang-undang nomor 23 tahun 2014, di mana garis pantai 0 hingga 12 mil menjadi kewenangan pemprov. Asep juga sangat mendukung langkah pemprov yang ingin menegakan aturan garis sempadan pantai yang kini dipenuhi oleh bangunan.


“Anyer hanya sebatas laut, tapi ketika bicara sarana tidak disupport. Anyer kenapa tidak diambil alih, tinggal nanti komunikasi dengan PHRI (Perhimpunan Restoran dan Hotel Indonesia), pemerintah daerahnya dan juga investor,” paparnya.


Sedangkan dua wisata lainnya yang bisa dikembangkan dan menjadi unggulan adalah wisata budaya dan industri. Untuk potensi, jelas Banten memilikinya. Wisata budaya dicontohkannya seperti di Kampung Adat Baduy, Kabupaten Lebak dan wisata indutri baik di Kota Cilegon, Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang. “Semua potensinya ada di Banten tinggal bagaimana ada good will dari pemerintah daerah,” tuturnya.


Menurutnya, Pemprov Banten tak perlu ragu untuk mengembangkan lima wisata tersebut. Sebab, pada 2020 Banten diprediksi memiliki suplai anggaran yang cukup mengingat di 2019 seluruh ruas jalan yang menjadi kewenangan pemprov selesai dibangun.


“Jadi di 2020 konsentrasi ke infrastruktur sudah berkurang. APBD bisa dikonsenkan ke pengembangan SDM dan juga bagaimana meningkat pariwisata yang bisa dijual ke nasional ataupun intrnasional,” ujarnya.


Gubernur Banten Wahidin Halim dalam beberapa kesempatan mengatakan, pihaknya sudah membaca potensi tersebut sehingga dilakukan revitalisasi Banten Lama. Dia melihat Banten Lama bisa menjadi destinasi wisata unggulan. “Wisata religi dan itu juga sebagai pernghormatan kepada sultan-sultan Banten,” katanya.


WH juga memastikan bakal menggusur seluruh bangunan yang berada di bibir pantai di wilayah Banten. Sebab, dalam aturan garis sempadan pantai, jarak 50 meter dari bibir pantai tak bisa diprivatisasi.

Langkah tegas itu akan diambil ketika rancangan peraturan daerah (raperda) tentang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil telah rampung dan disahkan menjadi perda. Produk hukum itu akan diperkuatkan dengan ditertibkannya peraturan gubernur (pergub).

“Sedang kita bahas nanti ada pergubnya, saya bongkar nanti kalau sudah ada perdanya. Gubernur yang bongkar itu bangunan-bangunan dekat pantai. Kasih tahu sekarang, gubernur akan membongkar yang dekat pantai,” tegasnya. (dewa)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook