Kantor Direksi RSKM Diperiksa Polda

nurul roudhoh   |   Metro Cilegon  |   Rabu, 09 Januari 2019 - 11:58:16 WIB   |  dibaca: 98 kali
Kantor Direksi RSKM Diperiksa Polda

LIDIK : Petugas dari Ditreskrimsus Polda Banten saat berada di RSKM Cilegon, Selasa (8/1).

SERANG - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Banten terus mendalami dugaan pungutan liar (Pungli) terhadap penyintas tsunami di Rumah Sakit Krakatau Medika (RSKM) Cilegon.Selasa (8/1) kemarin, penyidik mendatangi rumah sakit milik PT KS tersebut.

Informasi yang diperoleh Banten Raya, ada empat penyidik yang melakukan pemeriksaan di ruangan Kantor Direksi RSKM Cilegon. Penyidik melakukan pemeriksaan sejak sekitar pukul 9.30 WIB. H

ingga pukul 15.00 WIB penyidik masih berada di dalam ruangan direksi setelah sekitar pukul 12.00 WIB keluar ruangan untuk beristirahat. Tak ada komentar dari para penyidik. Petugas hanya menyapa wartawan dengan senyuman dan kemudian masuk ke dalam ruangan direksi kembali.

Humas RSKM Cilegon, Zaenal Muttakin membenarkan ada empat penyidik Polda Banten berada di dalam ruangan direksi.Dia menyatakan keperluan penyidik terkait kasus dugaan pungutan tersebut. Ada beberapa orang dimintai keterangan di antaranya bagian pelayanan dan bendahara rumah sakit serta beberapa orang di bagian administrasi.“Ada empat orang dari Polda Banten. Iya ada kaitan soal kemarin.

Saya hanya mendampingi, yang ditanyakan tak jauh berbeda dengan pertanyaan waktu di Polres Cilegon. Ada sekitar empat orang yang dimintai keterangan,” ucapnya kepada wartawan ditemui di Ruang Tunggu Klinik Eksekutif RSKM Cilegon.

Sementara itu, Direskrimsus Polda Banten, Kombes Pol Abdul Karim mengatakan, kasus dugaan pungli di RSKM Cilegon masih dalam tahap penyelidikan, belum naik ke penyidikan. Saat ini, pihaknya masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi, baik dari korban maupun pihak rumah sakit."Masih lidik (Penyelidikan_red). Setiap hari kita melakukan pemeriksaan di Polda maupun di RSKM Cilegon," katanya.

Kabid Humas Polda Banten, AKBP Edy Sumardi mengatakan, "Sampai saat ini, ada 12 orang saksi yang kita mintai keterangan.  Terdiri dari dua orang saksi korban, diantaranya Sulastri ibu korban dan Slamet, paman korban. Sementara sepuluh saksi dari pihak RSKM," katanya kepada Banten Raya, kemarin.

Menurut Edy, dalam penyelidikan itu, pihaknya juga akan melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM untuk mengecek status rumah sakit tersebut. "Kita juga akan cek status RSKM, apakah merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau perusahaan swasta dengan melakukan pemeriksaan ahli dari Ditjen AHU Kemenkumham," ujarnya.

Di lain tempat, Kabag Wasidik Ditreskrimsus Polda Banten, AKBP Dadang Herli Saputra menjelaskan, saat ini pihaknya tengah fokus untuk mekanisme pembiayaan di RSKM."Kami akan dalami terlebih dahulu seperti apa SOP-nya (Standard Operating Procedure/prosedur standar operasional)," ujarnya.

Untuk diketahui, kasus dugaan pungli ini berawal dari adanya aduan dari keluarga salah satu penyintas tsunami asal Lingkungan Ramanuju Tegal, Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, yang dimintai biaya pengobatan untuk anaknya yang harus menjalani operasi karena patah tulang.


Keluarga korban mempertanyakan biaya terhadap penyintas tsunami yang dinilai besar tersebut karena korban bencana seharusnya gratis.Selama perawatan dan tindakan medis, pihak rumah sakit melakukan penagihan sebesar Rp17 juta. Dari jumlah itu, Rp2,9 juta ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, sementara sisannya sebesar 14,1 juta ditanggung keluarga. (darjat)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook