Lurah Tolak Dana Kelurahan

nurul roudhoh   |   Metro Cilegon  |   Jumat, 11 Januari 2019 - 11:12:41 WIB   |  dibaca: 460 kali
Lurah Tolak Dana Kelurahan

MEMANTAU : Lurah Kotabumi, Tafriji memantau stafnya yang tengah beraktivitas di kantor, Kamis (10/1).

CILEGON – Paguyuban Lurah se-Kota Cilegon menolak dana kelurahan yang akan digelontorkan Pemerintah Pusat tersebut jika pengelolaannya diserahkan ke lurah. Para lurah mengaku sudah kerepotan mengurus pelaporan Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPWKel) yang saat ini dikelola.  

Ketua Paguyuban Lurah Se-Kota Cilegon, Tafriji mengatakan, saat ini pihak kelurahan cukup kerepotan dalam pelaporan sarana dan prasarana (Sarpraswil) DPWKel. Sebab, pengelolaan atau pekerjaan dilakukan oleh warga atau Kelompok Masyarakat (Pokmas), namun rekening atau pejabat kuasa anggaran adalah pihak kelurahan. “Kalau kami disuruh memilih maka keinginanya itu langsung dikeola masyarakat dan uang juga masuk rekening masyarakat,” kata Tafriji kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (10/1).

Tafriji menyarankan, agar dana alokasi khusus (DAK) untuk kelurahan itu langsung diberikan kepada rekening pengelola atau Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), sehingga pemerintah kelurahan tidak diropotkan soal pertanggugjawaban dan juga proses penggunaan anggaran.“Dengan diberikan langsung kepada rekening warga, maka warga sepenuhnya bisa merealisasikan pekerjaan, termasuk dalam hal laporan juga warga yang melaksanakan,” jelas lurah Kotabumi, Kecamatan Purwakarta ini.

Sementara itu, Asisten Daerah (Asda) I Pemkot Cilegon, Taufiqurrohman mengungkapkan, Pemkot Cilegon sampai sekarang masih menunggu petunjuk teknis (Juknis) dan petunjuk pelaksanaan (Juklak) soal dana kelurahan dari dana alokasi khusus (DAK), khususnya soal pengelolaan dan penggunaan anggaran apakah melalui dinas pendapatan dan aset daerah yang langsung disalurkan kepada kelurahan, atau justru langsung dari kementerian kepada Badan Keswadayaan Masyrakat (BKM), seperti program padat karya atau program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) yang langsung diberikan kepada warga. “Kami belum mengetahui juklak dan juknisnya. Nanti bisa saja berbeda atau juga mengikuti program yang sudah ada,” ungkapnya.

Taufiqurrohman menyatakan, untuk besaran sendiri menurut informasi yang didapatkan, satu kelurahan akan mendapatkan Rp375 juta untuk pembangunan, baik pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia (SDM). “Kalau tidak salah sekitar Rp375 juta, namun itu masih perkiraan yah. Pastinya nanti kami juga belum mengetahui,” ringkasnya. (uri)      

 

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook