Bawaslu Ragukan Laporan Dana Kampanye

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Jumat, 11 Januari 2019 - 12:41:37 WIB   |  dibaca: 318 kali
Bawaslu Ragukan Laporan Dana Kampanye

SERANG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten meragukan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) sejumlah peserta Pemilu 2019 dengan nilai Rp 0 atau nihil. Sebab, sejak tahapan kampanye dimulai, sudah banyak alat peraga kampanye (APK) dan agenda pertemuan para calon yang digelar.

Ketua Bawaslu Provinsi Banten Didih M Sudi mengatakan, pihaknya menyoroti adanya sejumlah peserta pemilu yang memberikan LPSDK dengan nilai Rp 0. Bawaslu masih belum yakin bahwa nilai itu benar adanya. “Melihat aktivitas kampanye, baik pemasangan APK, penyebaran BK (bahan kampanye), tatap muka dan lain-lain dari peserta pemilu.

Sebenarnya hampir tidak mungkin kalau dana kampanyenya nol rupiah. Masa kampanye sudah berjalan selama lebih dari tiga bulan sejak 23 September 2018,” ujarnya melalui aplikasi whatsapp messenger, Kamis (10/1).

Mantan Komisioner KPU Provinsi Banten itu menuturkan, pada praktiknya hanya ada dua kemungkinan sehingga peserta pemilu, baik parpol, tim kampanye pasangan calon presiden (capres), maupun calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang Rp 0. Pertama, kemungkinan itu bisa terjadi jika memang tidak ada aktivitas kampanye. Untuk kemungkinan pertama dia meyakini masyarakat bisa menilai sendiri di lapangan.

“Kemudian kemungkinan kedua, ada kesalahan informasi atau pemahaman dalam pelaporan. Untuk yang (kemungkinan) kedua ada kemungkinan aktivitas kampanye caleg tidak didaftarkan atau diisikan ke dalam daftar kampanye parpol,” katanya.

Terkait hal tersebut, kata dia, Bawaslu dalam waktu dekat akan meminta klarifikasi ke KPU. Untuk tahap awal, klarifikasi ditujukan untuk memastikan laporan yang diberikan benar-benar sudah sesuai dengan ketentuan administrasi.“Dalam hal ini, Bawaslu akan minta klarifikasi ke KPU. Untuk sementara akan minta klarifikasi dulu. Adakah kesalahan dalam pengisian formulir pelaporan,” ungkap lulusan Islamic University of Technologi Bangladesh ini.


Komisioner KPU Provinsi Banten Nurkhayat Santosa mengatakan, untuk LPSDK pihaknya hanya memiliki kewenangan untuk menerima dan memverifikasinya. Sedangkan untuk telaahan penerimaan dan pengeluaran nantinya akan diserahkan ke kantor akuntan publik untuk diaudit.“Laporan dana kampanye nantinya akan diaudit oleh auditor dari kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU,” tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, berdasarkan LPSDK yang dirilis KPU Banten, ada lima parpol dengan sumbangan dana kampanye nihil. Kelimanya terdiri atas Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Sementara untuk calon anggota DPD RI, sembilan peserta dengan sumbangan dana kampanye yang nihil. Mereka adalah Abdi Sumaithi, Asirioh, Cicih Sutianingsih, Herniati Sri Ana M, Hika Transisia AP, Muhamad Nawawi, Sutisna Sukandar, Taftazani dan Topari.Sedangkan untuk hajat pemilihan presiden, LPSDK Rp 0 diserahkan oleh capres-cawapres nomor urut dua Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno. (dewa)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook