Kejari Kawal Bantuan Tsunami

nurul roudhoh   |   Pandeglang  |   Sabtu, 12 Januari 2019 - 11:22:17 WIB   |  dibaca: 85 kali
Kejari Kawal Bantuan Tsunami

BERI KETERANGAN : Kepala Kejari Pandeglang, Nina Kartini akan ikut mengawal dana bantuan tsunami, kemarin.

PANDEGLANG - Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang  mengingatkan pemerintah daerah untuk berhati-hati dalam mengelola anggaran bantuan bencana tsunami. Hal itu sesuai hasil komitmen antara Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Pemprov Banten. Kepala Kejari Pandeglang, Nina Kartini mengatakan, pemanfaatan bantuan bencana harus transparan. Pengelola anggaran pun harus berlandaskan aturan. "Harus ada pertanggungjawabannya sesuai ketentuan aturan yang ada," tegas Nina, kemarin.

Nina menjelaskan, meski ada beberapa ketentuan dalam pengelolaan dana kedaruratan. Nina menekankan, supaya pengelolaannya tidak melanggar hukum. Sehingga bantuan berdasarkan aturan yang berlaku. "Memang ini darurat untuk mengatasi korban tsunami, dalam waktu darurat pemanfaatan ini langsung cepat dan tepat, namun harus sesuai aturan," jelasnya.

Pemerintah saat ini sedang fokus menyelesaikan huntara di daerah yang terdampak tsunami. Oleh karena itu, Nina menyarankan supaya bantuan itu diberikan dalam bentuk material bangunan. "Diharapkan tidak ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan dana itu karena harus dialokasikan bagi korban tsunami guna pendirian huntara," jelasnya.

Nina menerangkan, pelaku penyelewengan akan dikenakan sanksi pidana KUHP Pasal 372 tentang Penggelapan atau yang bersangkutan bisa dikenakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. "Kalau itu digelapkan, ada hukumnya KUHP Pasal 372. Tapi kalau korupsi juga jelas ada Undang-undang Tipikor Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Tipikor Nomor 21 Tahun 2001," tegasnya.

Nina mengingatkan, pemerintah daerah untuk memaksimalkan peran Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D), agar pembangunan maupun bantuan yang disalurkan sesuai aturan yang berlaku. "TP4D kita siap untuk mengawal. Pengawasan kami selalu berkoordinasi dengan pemda untuk mengingatkan dan berhati-hati sesuai peruntukan, tepat sasaran, serta tepat guna termasuk tidak ada yang dilanggar," ungkapnya.

Kepala BPKD Pandeglang, Ramadhani menyambut positif anggaran bantuan bencanatsunami mendapatkan pengawasan Kejari. Pemerintah daerah juga sudah meminta bantuan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Banten untuk mengawal dana bantuan yang masuk. "Ya, bagus. Biar semuanya ikut mengawasi. BPKP juga kan sama ikut melakukan pengawasan," ujarnya.

Dijelaskan Ramadhani, bantuan dana untuk korban tsunami yang masuk dari para donatur sudah cukup lumayan. Dana tersebut akan digunakan untuk membangun huntara untuk warga yang rumahnya hancur. "Dana yang masuk sekitar Rp1,8 miliar, nanti dana ini rencananya akan dipakai juga untuk membangun huntara," katanya. (yanadi)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook