Banyak Perumahan Tak Patuh

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Selasa, 22 Januari 2019 - 12:29:33 WIB   |  dibaca: 200 kali
Banyak Perumahan Tak Patuh

REVISI PERDA: Suasana rapat paripurna DPRD Kota Serang dengan agenda penjelasan Walikota Serang mengenai raperda usul walikota di gedung DPRD Kota Serang, Senin (21/1).

SERANG- Pemerintah Kota (Pemkot) Serang berupaya menggenjot penyerahan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) dari pengembang perumahan ke pemkot dengan merevisi peraturan daerah (perda) Kota Serang nomor 11 tahun 2012 tentang penyediaan dan penyerahan prasarana sarana dan utilitas perumahan serta permukiman dari pengembang kepada pemerintah daerah. Pemkot Serang menyadari selama ini upaya menarik fasos dan fasum dari pengembang perumahan masih belum maksimal.

Wakil Walikota Serang Subadri Usuludin mengatakan bahwa berdasarkan data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kota Serang sampai dengan akhir tahun 2018, dari 142 pengembang perumahan yang ada di Kota Serang, baru 31 di antaranya yang sudah menyerahkan fasos fasum. Sementara sisanya sebanyak 111 pengembang perumahan belum. Dengan adanya revisi perda ini diharapkan akan lebih banyak pengembang perumahan yang menyerahkan fasos fasum mereka ke Pemkot Serang.

"Mudah-mudahan dengan adanya perda ini semua perumahan menyerahkan fasos fasumnya," kata Subadri usai rapat paripurna DPRD Kota Serang dengan agenda penjelasan walikota Serang mengenai raperda usul walikota di gedung DPRD Kota Serang, Senin (21/1).

Subadri mengungkapkan bahwa usaha keras Pemkot Serang dalam mengambil "hak" dari pengembang bukan tentang persoalan untung rugi, melainkan lebih kepada menjalankan amanah permendagri nomor 9 tahun 2009 tentang pedoman penyerahan prasarana sarana dan utilitas perumahan dan permukiman di daerah.

Apalagi ketika ada jalan di perumahan yang rusak dan tak kunjung diperbaiki oleh pengembang, maka warga biasanya menyalahkan Pemkot Serang. Sementara pemkot sendiri tidak bisa memperbaiki jalan di perumahan yang asetnya belum diserahkan ke pemkot.

Ia mencontohkan jalan dari Kemang menuju ke Kompleks Kota Serang Baru (KSB) dan perumahan lain di sekitarnya yang melintasi kantor walikota sampai saat ini masih rusak. Masyarakat pasti menilai Pemkot Serang tidak bekerja dengan baik karena tak kunjung bisa memperbaiki jalan tersebut.

Padahal, itu karena jalan tersebut belum diserahkan ke Pemkot Serang. "Masyarakat menilainya itu Pemkot Serang yang bolot. Tapi kalau kita bangun juga salah. Karena itu dengan perda ini kita ingin menyelaraskan pembangunan," kata mantan Ketua DPRD Kota Serang ini.

Ditanya apakah nanti akan ada sanksi di dalam perda tersebut, Subadri mengatakan kemungkinan ada. Meski demikian perlu dan tidaknya sanksi diserahkan kepada tim perumus perda yang membahas raperda tersebut.

Ketua DPRD Kota Serang Namin mengatakan bahwa bila raperda itu kemudian disetujii oleh fraksi-fraksi di DPRD Kota Serang, dan dilanjutkan dalam pembahasan maka ia menilai harus ada pasal di dalamnya yang mengatur mengenai sanksi.

Menurutnya, sanksi akan membuat para pengembang perumahan menaati aturan tersebut, sehingga tidak ada lagi pengembang yang tidak mau menyerahkan fasos dan fasum mereka ke Pemkot Serang."Kalau tidak ada sanksi tingkat kepatuhan tidak akan maksimal," ujarnya. (tohir)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook