WH Khawatir Terseret Kasus Hukum

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Selasa, 22 Januari 2019 - 12:30:57 WIB   |  dibaca: 215 kali
WH Khawatir Terseret Kasus Hukum

SERANG- Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mengaku pihaknya masih menunda pencairan penyertaan modal kepada Bank Banten. Alasannya, dia ingin benar-benar memastikan pemberian dana segar itu bisa menyehatkan bank plat merah tersebut. Dia tak ingin kebijakannya membuatnya justru terseret masalah hukum.

“Saya enggak mau gambling (bertaruh), saya enggak mau saya nanti (jadi) korban (kebijakan) sendiri. Soal kebijakan kan, saya enggak mau diperiksa KPK gara-gara buat kebijakan yang (berakibat kasus hukum),” ujar WH kepada wartawan, belum lama ini.

Mantan Walikota Tangerang dua periode itu menuturkan, saat ini pihaknya masih terus melakukan kajian terhadap rencana penyertaan modal kepada Bank Banten. Adapun kini sedang ditelaah betul adalah pada proses akuisisi Bank Pundi yang kini berubah nama menjadi Bank Banten.

“Ini kasus yang lama, masih diproses, akuisisinya. Kita juga masih menunggu arahan dari OJK (otoritas jasa keuangan). Saya harus merasa aman betul kalau pun sebenarnya bank itu aman,” katanya.

Selain melakukan telaah, kata dia, Pemprov Banten juga sudah berkonsultasi dengan KPK. Disinggung KPK belum juga memberikan respon atas konsultasi dari pemprov, WH mengaku bahwa KPK tak ada kewajiban untuk menjawabnya.

“(Konsultasi ke KPK) memang enggak perlu dijawab. Memang kita harus betul-betul meyakini bank ini akan bisa sehat kalau kita bantu. Saya tetap harus pastikan bahwa ketika kita bantu menjadi sehat,” ungkapnya.

Lebih lanjut dipaparkan mantan Sekda Kota Tangerang itu, selain dari APBD, pemprov kini sedang melakukan penjajakan dengan BRI untuk membantu Bank Banten. Dari pihak Bank Banten pun kini terus melakukan pembenahan internal sebagai dorongannya.“Menunggu Bank Banten menyelesaikan secara internal. Kita juga menunggu itikad baik dari BRI yang tadinya mau kerja sama. Sekarang kita mulai lagi negoisasi, perundingan,” tuturnya.

Disinggung perkiraan kapan penyertaan modal dari APBD untuk Bank Banten akan benar-benar digulirkan, WH mengaku hanya akan menunggu firasatnya. “Sampai Allah memberi keyakinan kepada saya. Kita lihat perkembangannya,” ujarnya.  

Anggota Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Satgas Wilayah IV KPK Tri Budi Rachmanto mengatakan, dari informasi yang diperolehnya KPK telah memberikan arahan terkait konsultasi dari pemprov. Lembaga anti rasuah itu mengingkatkan agar pemprov mengedepankan prinsip kehati-hatian.

“Pada dasarnya KPK tidak dalam posisi secara normatif untuk memberikan rekomendasi. Hanya mungkin tepatnya kalau pun iya hanya memberikan warning saja. Secara normatif bahwa pelaksanaan apapun itu itu harus hari-hati. Mengedepankan asas prudent (kehati-hatian) sesuai dengan aturan yang berlaku,” tuturnya.

Ditanya apakah peringatan yang diberikan KPK artinya penyertaan modal itu cukup beresiko, Tri mengaku belum bisa menjawabnya. “Secara spesifik terkiat hal itu saya belum dapat informasi,” ujarnya. (dewa)

 

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook