Audensi Dengan Dindikbud Banten

nurul roudhoh   |   Pendidikan  |   Selasa, 22 Januari 2019 - 12:54:07 WIB   |  dibaca: 286 kali
Audensi Dengan Dindikbud Banten

AUDENSI: Kepala Dindikbud Banten E Kosasih S (enam dari kanan) foto bersama dengan pengurus APPERTI Banten usai audensi di ruang rapat, kemarin.

SERANG - Aliansi Penyelenggara Pendidikan Tinggi (APPERTI) Banten akan mendorong Pemerintah Pusat untuk melakukan revisi Undang-undang Nomor 32, Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hal tersebut terungkap dalam audensi Pengurus APPERTI dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten dan jajarannya, Senin (21/1).

Menurut Eko Endang Koswara Pembina APPERTI Banten, APPERTI merupakan kumpulan penyelenggara pendidikan tinggi melakukan audensi ke Dindikbud Banten dalam rangka meminta pemerintah daerah untuk mengusulkan revisi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.

Dalam undang-undang mengenai pelimpahan tanggungjawab pendidikan ini, menjadikan penyelenggaraan pendidikan tersekat-sekat. Misalnya Pendidikan pada jenjang SD dan SMP merupakan tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota, pendidikan jenjang menengah dan pendidikan khusus dikelola oleh pemerintah provinsi, sedangkan pemerintah pusat bertanggungjawab mengelola pendidikan tinggi.

Eko menilai, hal tersebut mengakibatkan bantuan dari pemerintah daerah untuk perguruan tinggi swasta tidak mungkin bisa dilakukan. Pada bagian lain, Pemerintah Pusat hanya mengalokasikan bantuan 1 sampai 5 persen untuk pendidikan tinggi swasta. Sisanya bantuan untuk perguruan tinggi negeri se-Indonesia.

"Dengan demikian, kami merasa penting perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat dan daerah. Artinya, dibutuhkan revisi agar ada undang-undnag yang memiliki keberpihakan kepada perguruan tinggi swasta untuk memperbaiki sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan dan cepat," kata Eko kepada Banten Raya.

Sebelumnya, lanjut Eko, pihaknya juga sudah melakukan audensi dengan Ketua DPRD Banten, dan dalam waktu dekat pihaknya juga akan melakukan audensi dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten untuk bisa mendukung dan berjuang bersama melakukan revisi tersebut undang-undang tersebut.

Tidak hanya itu, lanjut Eko, dalam audensi juga dibahas mengenai Banten yang masih merasa terjajah di dunia pendidikan. Ia menjelaskan, saat ini dosen dan pengurus perguruan tinggi merasa jauh jika harus mengurus nomor induk dosen, mengurus izin dan akreditasi ke Lembaga Layanan (L2Dikti) Pendidikan Tinggi Jawa Barat yang merupakan perubahan dari Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 2012.

"Sedangkan untuk tahun anggaran 2019-2020 ada peluang bagi Banten untuk pendirian L2Dikti. Karena dalam anggaran tersebut ada tiga daerah yang berhak mendirikan L2Dikti," uangkapnya.

Masih kata Eko, Banten sangat layak untuk memiliki L2Dikti sendiri, karena Provinsi Banten sudah memiliki 128 perguruan tinggi swasta, dan memiliki puluhan proffesor yang tersebar di perguruan tinggi negeri dan swasta.

Di lokasi yang sama, Kepala Dindikbud Banten E. Kosasih Samanhudi sangat menyambut baik audensi tersebut. Bahkan dalam waktu dekat, pihaknya akan memfasilitasi audensi antara APPERTI dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten. (satibi)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook