Sanksi Tegas Perumahan Nakal

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Selasa, 29 Januari 2019 - 12:36:08 WIB   |  dibaca: 140 kali
Sanksi Tegas Perumahan Nakal

BUTUH SANKSI: Suasana rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan fraksi-fraksi terhadap raperda penyelenggaraan penyerahan prasarana sarana dan utilitas perumahan dari pengembang kepada pemerintah daerah, kemarin.

SERANG- Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) DPRD Kota Serang menyarankan agar rancangan peraturan daerah (raperda) tentang penyelenggaraan penyerahan prasarana sarana dan utilitas perumahan dari pengembang kepada pemerintah daerah di Kota Serang yang berkaitan dengan penyerahan fasos fasum dari pengembang mencantumkan sanksi tegas. Sebab selama ini pengembang perumahan banyak yang tidak menyerahkan fasos fasum mereka ke Pemerintah Kota (Pemkot) Serang disebabkan karena lemahnya sanksi dalam aturan.

Sekretaris Fraksi Nasdem Jumhadi mengatakan bahwa sepanjang Kota Serang berdiri selama 11 tahun, dari sekitar 142 perumahan yang ada di kota Serang baru 31 di antaranya yang sudah menyerahkan fasos fasum. Sementara sisanya belum. Bahkan, ada satu perumahan yang usianya sudah 25 tahun ditinggalkan pengembang dan belum menyerahkan fasos fasum.

Padahal kewajiban menyerahkan fasos fasum ke pemerintah daerah tertuang dalam undang-undang. Kurangnya kesadaran pengembang perumahan menyerahkan fasos fasum mereka ke Pemkot Serang disebabkan karena tidak ada sanksi berat. Untuk itu seharusnya disertakan sanksi yang memberatkan dalam perda nanti.

"Misalkan mereka diwajibkan membayar denda paling rendah Rp 100 juta atau maksimal 500 juta," kata Jumhadi usai rapat paripurna DPRD Kota Serang dengan agenda penyampaian pandangan fraksi-fraksi terhadap Raperda Kota Serang di ruang rapat paripurna DPRD Kota Serang, Senin (28/1).

Ia mengungkapkan bahwa sedikitnya pengembang perumahan yang menyerahkan fasos fasum kepada pemerintah daerah selain menimbulkan berkurangnya aset daerah yang seharusnya ada juga akan menghambat pembangunan di daerah tersebut.

Ia mencontohkan ketika ada jalan perumahan yang rusak pemerintah daerah tidak bisa memperbaikinya sebelum aset tersebut diserahkan ke pemerintah. Karena itu yang akan dirugikan adalah masyarakat Kota Serang sendiri."Jangan sampai pengembang mengeruk keuntungan di Kota Serang tetapi merugikan masyarakat Kota Serang," ujar Jumhadi.

Jumhadi menyatakan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Pemkot Serang terkait penyerahan fasos fasum ini dinilai tidak seimbang. Pengawasan selama ini lebih ditekankan pada pengawasan preventif, yaitu pada mekanisme perizinan. Karena itu perlu ditingkatkan pengawasan represif dengan berkoordinasi dengan BPN/ATR untuk melakukan survei berkala pada perumahan-perumahan yang telah diterbitkan perizinanannya.

Wakil Walikota Serang Subadri Usuludin mengatakan bahwa salah satu alasan mengapa perda ini diusulkan karena rendahnya itikad baik dari pengembang perumahan dalam menyerahkan fasilitas sosial dan umum ke pemerintah.

Karena itu dalam perda ini akan diperkuat hal-hal yang sebelumnya masih lemah. Ia mengaku setuju dengan usulan dari Fraksi Nasdem yang menginginkan ada sanksi dalam raperda ini."Untuk sanksinya seperti apa kita akan lihat pembahasan antara tim asistensi dengan pansus," ujarnya. (tohir)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook