Badan Usaha Diminta Dukung Ketahanan Keluarga

nurul roudhoh   |   Metro Cilegon  |   Kamis, 07 Februari 2019 - 11:14:02 WIB   |  dibaca: 178 kali
Badan Usaha Diminta Dukung Ketahanan Keluarga

SAH : Ketua DPRD, Fakih Usman Umar disaksikan Plt Walikota Edi Ariadi mengesahkan raperda jadi perda, kamarin.

CILEGON - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon baru saja menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Ketahanan Keluarga yang telah disahkan, Rabu (6/2). DPRD Kota Cilegon berharap, semua unsur mendukung perda tersebut. Bahkan, ketika ada badan usaha yang tidak mendukung perda itu bisa dicabut izin usahanya.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Ketahanan Keluarga pada DPRD Kota Cilegon, Syarif Ridwan mengatakan, badan usaha bisa mendukung berjalannya perda ini untuk menggulirkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk ketahanan keluarga. Dana CSR yang dimaksud bisa digunakan untuk keluarga pra-sejahtera. “Ketahanan keluarga, indikatornya cukup banyak, seperti ketahanan agama, ketahanan ekonomi dan ketahanan yang lainnya,” kata Syarif usai Parpurna DPRD Kota Cilegon, kemarin.

Politisi Partai Kebaangkitan Bangsa (PKB) ini mengaku, selain membantu keluarga pra-sejahtera, badan usaha seperti industri juga bisa turut mengampanyekan isu yang berhubungan dengan ketahanan keluarga. Sebagai contoh, bisa turut mengampanyekan program Keluarga Berencana (KB), ataupun kekerasan pada perepmuan dan anak, atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). “Bahkan, di dalam perda tersebut badan usaha yang tidak mendukung Perda Ketahanan Keluarga bisa sampai dicabut izin usahanya,” tuturny Syarif.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Cilegon, Fakih Usman Umar mengatakan, Perda Ketahanan Keluarga sendiri merupakan perda yang seharusnya selesai dibahas pada 2018 lalu. Namun, baru selesai dibahas pada awal 2019 ini. “Ini merupakan satu-satunya Perda inisiatif DPRD Kota Cilegon yang diusulkan pada 2018 lalu. Kami akan coba terus mendorong Perda inisiatif berikutnya. Saat ini, tinggal diserahkan ke Biro Hukum Provinsi Banten untuk dikoreksi,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Cilegon, Edi Ariadi mengatakan, Perda tentang Ketahanan Keluarga dianggap sangat dibutuhkan Pemkot Cilegon. Perda tersebut, diharap bisa menjadi salah satu cara menekan angka perceraian di Kota Cilegon. “Ketahanan Keluarga ada beberapa indikator, seperti Ketahanan Agama, Ketahanan Ekonomi, Ketahanan Pendidikan, dan yang lainnya. Kalau peran kelaurga untuk Ketahanan Keluarga sudah kuat, saya rasa perceraian bisa diminimalisasi,” ujarnya.

Edi juga mengakui angka perceraian di Kota Cilegon saat ini cukup tinggi. Bahkan, banyak pula kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengalami kegagalan dalam berumah tangga. “Kami siap menjalankan Perda Ketahanan Keluarga dan berupaya menekan angka perceraian termasuk di kalangan PNS,” tutupnya. (gillang)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook