PT Krakatau Wajatama Diadukan Buruh

nurul roudhoh   |   Metro Cilegon  |   Kamis, 07 Februari 2019 - 11:16:28 WIB   |  dibaca: 900 kali
PT Krakatau Wajatama Diadukan Buruh

Menunggu : sejumlah pengurus FSPBC menunggu perwakilan yang ikut dalam mediasi di Disnaker Kota Cilegon, Rabu (6/2).

CILEGON – Federasi Serikat Pekerja Baja Cilegon (FSPBC)mengadukan nasib tiga buruh outsorching atau kontrak PT Krakatau wajatama (KWT) ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cilegon, Rabu (6/2). Ketiga buruh tersebut tidak dipekerjakan kembali oleh vendor baru PT KWT, PT Adi Daya Semesta (ADS).

Sebelumnya, tiga buruh itu selalu dipekerjaan oleh PT Saba Pratama selaku vendor di PKWT.Wakil Ketua FSPBC, Saiful Majid menyampaikan, pegaduan terhadap PT KWT didasari karena ada tiga dari 75 buruh kontrak tidak dipekerjakan lagi karena pergantian vendor atau perusahaan pemenang tender pemborongan pekerjaan di PT KWT.

Sementara sebelumnya, papar Saiful, ketiga buruh kontrak itu dipekerjakan semuanya saat pergantian vendor baru. “Kami mengadu ke disnaker karena ada karyawan yang diberhentikan dan tidak direkrut kembali,” katanya kepada wartawan saat rapat mediasi di Disnaker Kota Cilegon, Rabu (6/2).

Rapat ini ternyata rapat kali keempat dilakukan buruh dengan pihak perusahaan.Saiful Majid menyatakan, pihaknya menuntut agar karyawan tersebut bisa dipekerjakan kembali oleh PT KWT sebagaimana mestinya.

Hal itu sesuai dengan Peraturan Kementerian Tenaga Kerja dan Tranmigrasi (Permenakertrans) Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain.“Kami menuntut hak-hak untuk kembali dipekerjakan sesuai dengan Permen 19/2012,” katanya.

Sementara itu, Manajer SDM PT KWT, Catur menyatakan, persoalan perekrutan bukan lagi menjadi kewenangan PT KWT namun vendor baru. Disamping itu, menurut Catur, kontrak kerjasama yang dibangun adalah borongan pekerjaan bukan borongan penyediaan jasa pekerja, sehingga tidak lagi menghitung berapa tenaga kerjanya, yang terpenting target pekerjaan selesai. “Itu sepenuhnya pemenang tender, bukan kewenangan kami untuk merekrut karyawan. Pekerjaan yang diberikan juga borongan pekerjaan bukan tenaga kerjanya,” imbuhnya.

Kuasa Hukum PT ADS, Maruf Muhtadi mengungkapkan, pada Agustus 2018 saat kliennya memenangkan tender perjanjian pemborongan pekerjaan PT KWT sudah memberikan informasi perekrutan dan meminta karyawan vendor sebelumnya untuk memberikan dokumen-dokumen kelengkapan untuk melamar, sehingga perekrutan sudah sesuai dengan mekanisme.

Bahkan, kata Maruf, informasi tersebut dua kali dilakukan, namun karena yang bersangkutan tidak melamar, maka dianggap mengundurkan diri dan tidak butuh pekerjaan. “Perekrutannya sesuai mekanisme. Namun karena tidak melamar maka kami anggap mundur dan tidak butuh,” ungkapnya.

Maruf menegaskan, sesuai dengan Undang-undang Nomer 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang bersangkutan bukan karyawan, karena tidak ada ikatan kerja. Menurut Maruf, pihaknya justru mempertanyakan Disnaker Kota Cilegon yang memanggil PT ADS dalam hal sengketa tersebut. "Padahal tidak ada hubungan industrial antara 3 buruh outsorcing tersebut dengan PT ADS. Jenis pekerjaannya borongan pekerjaan, disamping itu buruh yang mengadu bukan karyawan kami karena belum ada perjanjian kontrak,” tegasnya.

Maruf menyatakan, tuntutan yang dilakukan oleh FSPBC kepada PT KWT juga sudah salah sasaran. Sebab, yang berhak memberikan pekerjaan adalah PT ADS sebagai pemborong pekerjaan. “Kalu nuntutnya ke PT KWT juga salah. Namun menuntut dikami juga apa yang dituntut karena mereka bukan karyawan kami,” tutupnya. (uri)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook