Mantan Kades Binangun Dituntut 3 Tahun Penjara

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Kamis, 07 Februari 2019 - 11:50:42 WIB   |  dibaca: 325 kali
Mantan Kades Binangun Dituntut 3 Tahun Penjara

SIDANG: Mantan Kades Binangun Sulaiman usai mendengarkan tuntutan JPU dalam sidang, Rabu (6/2).

SERANG- Mantan Kepala Desa Binangun, Kecamatan Waringin Kurung, Kabupaten Serang Sulaeman, dituntut 3 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor Negeri Serang, Rabu (6/2). Sulaiman merupakan terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) alokasi dana desa (ADD) tahun 2015-2016 dengan kerugian negara Rp 497 juta.

Tuntutan tersebut dibacakan secara bergantian oleh JPU Kejari Serang AR Kartono, Subardi, dan Afiful Barir. Dalam tuntutannya JPU mengatakan bahwa terdakwa Sulaeman terbukti bersalah melanggar pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 KUHP.

"Menuntut pidana penjara terhadap terdakwa Sulaeman selama 3 tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan  denda sebesar Rp 50 juta subsider 3 bulan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan," kata Subardi kepada Majelis Hakim yang diketuai Emy Tjahjani Widiastoeti.

Selain pidana penjara, jaksa juga menuntut Sulaeman membayar uang pengganti sebesar Rp 497 juta. Apabila tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan, harta bendanya akan disita dan dilelang oleh kejaksaan. Jika harta benda tidak cukup untuk membayar uang pengganti, Sulaiman dipidana penjara 1 tahun.

"Hal yang memberatkan terdakwa antara lain tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi. Sementara hal yang meringankan, terdakwa mengakui kesalahannya, sopan dalam persidangan, dan masih punya tanggungan keluarga," ujarnya.

Dalam fakta persidangan, Subardi menjelaskan bahwa pada tahun 2015 Desa Binangun mendapatkan dana desa sebesar Rp 634 juta. Dana tersebut kemudian digunakan untuk pengadaan alat kantor sebesar Rp 68 juta dan pembangunan kantor sebesar Rp 268 juta."Berdasarkan audit fisik oleh ahli tekhnik sipil Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan audit BPKP Perwakilan Banten ditemukan ketidaksesuaian pekerjaan sesuai spesifikasi," jelasnya.

Subardi menambakan, kemudian pada tahun 2016 Desa Binangun juga mendapat dana desa sebesar Rp 1 miliar. Uang tersebut digunakan untuk 4 item pekerjaan antara lain betonisasi dengan anggaran Rp 185 juta, pemeliharaan jembatan Rp 67 juta, pembangunan paving blok Rp 253 juta, dan pemeliharaan irigasi Rp 91 juta."Tahun 2016 itu juga, Sulaeman memotong honor anggota badan permusyawaratan desa (BPD) sebesar Rp 59 juta," tambahnya.

Usai mendengarkan tuntutan JPU Kejari Serang, Sulaeman meminta waktu kepada majelis hakim untuk mempertimbangkan tuntutan JPU tersebut. Sebelum melakukan pledoi atau pembelaan, dirinya akan melakukan kosultasi lebih dahulu dengan kuasa hukumnya. "Saya minta waktu (pledoi), karena kuasa hukum saya tidak hadir," katanya. (darjat)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook