Data Kemiskinan Belum Akurat

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Kamis, 07 Februari 2019 - 12:26:24 WIB   |  dibaca: 250 kali
Data Kemiskinan Belum Akurat

PERLU PERBAIKAN : Gubernur Banten menyaksikan penandatanganan persetujuan dua raperda menjadi perda dalam rapat paripurna di DPRD Banten, Rabu (6/2).

SERANG – DPRD Provinsi Banten menilai data kimiskinan yang kini digunakan untuk penanganan masalah sosial di Banten masih belum akurat. Masih terdapat ribuan penerima bantuan program penanggulangan kemiskinan yang ternyata secara fisik tidak ditemukan.

Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten Fitron Nur Ikhsan mengatakan, sebenarnya regulasi tentang masalah kemiskinan di tingkat pusat sudah sangat memadai. Akan tetapi yang menjadi masalah adalah tingkat kedisiplinan di lapangan yang dirasa masih kurang.

“Misalnya terkait dengan identifikasi warga miskin, terkait dengan pendataan,” ujarnya kepada awak media usai rapat paripurna pengambilan keputusan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penanganan Kemiskinan dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata 2018-2025 di Sekretariat DPRD Provinsi Banten, KP3B, Kota Serang, Rabu (6/2).

Politikus Partai Golkar itu menuturkan, ketidakdisiplinan itu terdapat dalam pendataan yang ditemukan Komisi V saat menyusun Raperda tentang Penanganan Kemiskinan yang kini sudah menjadi perda.

Dia mencontohkan di Tangerang Selatan (Tangsel), dari jumlah penerima bantuan pangan non tunai (BPNT) sebanyak 15.000 ada 3.000 rumah tangga sasaran (RTS) yang tidak bisa ditemukan.  “Sampai hari ini misalnya BPNT, salah satu contoh di Tangsel. Data dari pusat, penerima BPNT itu datanya ada 15.000 tapi yang riil di lapangan ada 12.000. 3.000-nya enggak bisa dilacak,” katanya.

Hal serupa, kata dia, ditemukan juga di kabupaten/kota lainnya. Akan tetapi dia tak mengungkapkan datanya karena saat ini pihaknya sedang melakukan penelusuran. Jika mengacu dari temuan di Tangsel, Fitron meyakini ketidakakuratan data tersebut kondisinya tidak akan jauh berbeda.

“Kabupaten/kota lainnya sama, saya masih akan mengaudit kabupaten/kota yang lain. Satu sisi ada yang tidak dapat (bantuan), tapi satu sisi data yang turun dari pusat itu banyak nama-nama yang enggak bisa dilacak. Jumlahnya besar, dari 15.000, 3.000 enggak bisa dilacak. Itu kan bukan angka yang kecil,” ungkapnya.

Lebih lanjut dipaparkan Fitron, dengan kondisi tersebut maka pihaknya membuat regulasi untuk menindaklanjutinya melalui Perda tentang Penanganan Kemiskinan. Dari perda tersebut, Pemprov Banten diwajibkan untuk berkoordinasi dengan kabupaten/kota guna memperbaiki data kemiskinan.  “Data itu pendataannya dari kabupaten/kota dan keputusan data ada di TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) di pusat,” tuturnya.

Selain soal pendataan, perda ini mendorong pemerintah daerah untuk memberi penegasan terhadap indikator kemiskinan. “Pandeglang dengan Tangsel akan beda. Rumah tidak layak huni di Pandeglang dengan Tangsel akan beda. Indikator kemiskinan itu mesti definitif, nah nanti kita mengamanatkan gubernur membuat pergub (peraturan gubernur) yang lebih mendefinisikan indikator kemiskinan,” tutur jebolan Nanyang Technological University Singapura ini.

Dari perda yang sama juga, Komisi V mendorong adalah penanganan kemiskinan terpadu. Oleh karena itu perlu ada persamaan persepsi jika penanganan kemiskinan adalah tugas dari semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sebab saat ini masih ada stigma jika penanganan kemiskinan hanya menjadi tugas Dinas Sosial.

“Ke depan juga perlu ada kerja sama antara pemerintah, bisnis dan masyarakat.  Menjawab persoalan penanganan kemiskinan yang provinsi, kabupaten/kota enggak bisa anggarkan tapi kebutuhan itu penting. Siapa yang bisa anggarkan? Ya CSR (corporate social responsibility). Ini hal-hal substantif yang ingin kita dorong di perda,” tegasnya.   

Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, kemiskinan merupakan salah satu isu yang utama dan strategis dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Banten 2005-2025. Hal itu  sebagaimana ditetapkan dengan Perda Nomor 2 Tahun 2011.“Oleh karenanya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial menjadi prioritas pembangunan pada setiap tahapan RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah),” ujarnya.

Mantan Kepala Dinas Kebersihan Kabupaten Tangerang itu mengungkapkan, bahkan pada RPJMD 2017-2022 pihaknya menetapkan targat yang cukup ambisius di mana angka kemiskinan berada di bawah lima persen.  “Alhamdulillah untuk capaian 2018 berdasarkan hasil survei terakhir bahwa angka kemiskinan sebesar 5,25 persen.

Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional sebesar 9,66 persen. Kita mendapatkan predikat angka yang terendah keenam setelah Provinsi DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Selatan, Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Kalimantan Tengah. Namun kita tetap berupaya dan berusaha keras menurunkan angka kemiskinan,” katanya.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten merilis angka kemiskinan di Banten naik 0,01 persen dari 5,24 persen di Maret 2018 menjadi 5,25 persen  pada September 2018. Akibatnya, jumlah penduduk miskin di periode yang sama mengalami peningkatan sebanyak 7,38 ribu jiwa dari 661,36 ribu menjadi 668,74 ribu jiwa.

Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan mengalami penurunan sedangkan di daerah perdesaan mengalami peningkatan. Persentase penduduk miskin di perkotaan turun dari 4,38 menjadi 4,24 dan persentase penduduk miskin di perdesaan naik dari 7,33 pada Maret 2018 menjadi 7,67 pada September 2018. (dewa)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook