Honorer Tolak Rekrutmen PPPK

nurul roudhoh   |   Metro Cilegon  |   Jumat, 08 Februari 2019 - 11:40:47 WIB   |  dibaca: 292 kali
Honorer Tolak Rekrutmen PPPK

CILEGON - Penolakan terhadap rencana perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) oleh pemerintah pusat terus bergulir.Jika sebelumnya pemkot, kini giliran Forum Komunikasi Guru Tenaga Honorer (FKGTH) Kota Cilegon dan Forum Honorer Kategori Dua (K2) Kota Cilegon angkat bicara.

Mereka secara tegas menolak rencana perekrutan tersebut dan meminta agar pemerintah pusat kembali membuka lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).Ketua FKGTH Cilegon, Supardi Ghoffar menjelaskan, guru honorer di Kota Cilegon yang telah mengabdi puluhan tahun tak lagi direkrut menjadi pegawai kontrak, seharusnya diangkat menjadi PNS meski pun secara bertahap. Pengangkatan guru honorer sebagai PNS dinilai sebagai bentuk penghargaan pemerintah atas jasa para guru yang telah lama mengabdi.

"Kami menolak rekrutmen PPPK, harusnya para tenaga honorer kembali direkrut sebagai PNS meski bertahap. Apalagi, PPPK tersebut sistem gajinya oleh pemerintah daerah yang tentu akan memberatkan pemda," kata Ghoffar dihubungi Banten Raya melalui sambungan telepon, Kamis (7/2).

Para tenaga honorer, kata Ghoffar, saat ini ada yang menerima honor Rp100 ribu sampai Rp200 ribu per bulan. "Kalau ada CPNS diprioritaskan lah, daerah lain saja bisa,” katanya.
Selain itu, kata Ghoffar, perekrutan PPPK itu ditolak karena salah satu klausul dalam perekrutan itu mengharuskan honorer yang telah memiliki sertifikat, sedangkan jumlahnya sangat sedikit. Sehingga, tetap saja kesempatan bagi tenaga honorer cukup tipis untuk menjadi PPPK.“Yang sudah punya sertifikat bisa dihitung dengan jari, total guru honorer di Kota Cilegon sebanyak 1.800-an, tidak sampai 10 yang sudah ada sertifikat,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Honrer K2 Kota Cilegon, Samsudin mengatakan, sejak awal pihaknya sudah menolak rencana pegawai honorer yang disebut-sebut akan menerima gaji seperti PNS tersebut. “PNS aja langsung, daripada PPPK tanggung” cetusnya.

Samsudin menambahkan, terlebih saat ini beredar informasi jika penggajian P3K menjadi beban pemerintah daerah, bukan oleh pemerintah pusat untuk sistem gajinya. “Harusnya pusat lah yang mengeluarkan anggaran untuk gaji. Alasannya untuk melaksanakan undang-undang ASN,” ujarnya.

Samsudin menilai, pemerintah seharusnya memprioritaskan para pegawai honorer yang telah lama bekerja untuk diangkat menjadi PNS. Namun, lanjut Samsudin, kenyataannya sangat sedikit. Pada perekrutan CPNS lalu, hanya 13 orang yang diterima menjadi PNS. Saat ini jumlah honorer K2 di Kota Cilegon sebanyak 400 orang. (gillang)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook