Pakai GPS Bisa Dipenjara 3 Bulan

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Jumat, 08 Februari 2019 - 13:22:14 WIB   |  dibaca: 179 kali
Pakai GPS Bisa Dipenjara 3 Bulan

RAZIA: Ditlantas Polda Banten melakukan razia kendaraan di Jalan Ahmad Yani, tepatnya di kawasan Patung Kota Serang, untuk menindak pelanggar lalu lintas, termasuk razia penggunaan GPS, kemarin.

SERANG- Pengguna kendaraan roda dua maupun empat (mobil dan motor) sebaiknya tidak lagi menggunakan global positioning system (GPS) di ponsel saat berkendara. Sebab penggunanya dapat dipenjara 3 bulan karena telah melanggar undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ).

Kasubdit Bingakum Ditlantas Polda Banten AKBP Tri Gofarudin Pulungan mengatakan, penggunaan ponsel atau GPS saat berkendara melanggar pasal 106 ayat 1 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dimana setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentasi.

"Jadi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudikan di jalan raya sebagai dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) di pidana paling lama selama 3 bulan dan denda paling banyak Rp 750 ribu," katanya kepada Banten Raya, kemarin.

Menurut Tri, menggunakan GPS saat berkendara memang memudahkan penggunanya ketika mencari lokasi yang tidak kita tahu. Namun jika tidak cermat, penggunaakn GPS bisa membahayakan pengendara lain. Sebab, melihat layar ponsel saat berkendara bisa memecah fokus pengendara kendaraan.

"Menggunakan HP atau menyalakan tv atau memasang piranti di HP (handphone) untuk GPS masuk dalam pelanggaran kasat mata dan tangkap tangan. Ini juga termasuk pelanggaran yang membahayakan karena bisa menjadi penyebab utama kecelakaan lalu lintas," ujarnya.

Lebih Tri mengungkapkan, saat berkendara ada tiga hal yang harus dipatuhi khususnya pengendara motor, yaitu menggunakan helm, mengatur kecepatan berkendara, serta tidak menggunakan gadget saat berkendara."Jika itu dilanggar, polisi akan melakukan tilang sesuai denga peraturan yang berlaku," ungkapnya.

Sementara itu, pengendara ojek online di Kota Serang Ferdi Hidayat mengaku menolak aturan pelarangan GPS tersebut. Sebab penggunaan GPS tidak bisa dipisahkan dari pekerjaan pengendara ojek online."Tidak setuju, karena memang pekerjaan kami seperti itu, kecuali kalau main handphone untuk main-main," katanya.

Menurut Ferdi, selama ini menggunakan GPS saat berkendara tidak menganggu konsentrasi. Sebab selama berkendara dirinya tidak terfokus pada GPS, hanya sesekali melihat untuk memastikan lokasi yang ditujunya sesuai dengan alamat konsumen."Kalau pakai GPS biasanya saya berhenti sebentar, atau misalnya sedang di lampu merah, baru saya lihat GPS lagi. Jadi menurut saya GPS bukan mengganggu tapi justru membantu," ujarnya.

Untuk diketahui pada 30 Januari 2019, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan atau permohonan pengujian kembali terkait larangan penggunaan aplikasi GPS pada telepon seluler ketika mengendarai kendaraan bermotor.
 
MK beralasan dalam undang-undang 22/2009 telah dijelaskan peraturan dalam mengemudi secara wajar. Namun, MK menyadari materi muatannya masih sederhana dan belum mampu menjangkau seluruh aspek yang terkait perilaku berkendara yang tidak tertib, termasuk penggunaan GPS.

Meski demikian, dalam penerapannya hakim MK menilai undang-undang 22/2009 tersebut telah mengatur ketertiban berlalu lintas secara menyeluruh dan tidak hanya terkait dengan perilaku pengendara motor. Dalam undang-undang itu tidak hanya bertujuan melindungi pengendara motor, tapi juga pengguna jalan lainnya, seperti pesepeda dan pejalan kaki. (darjat)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook