Pemprov Dituntut Buat 21 Pergub

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Jumat, 08 Februari 2019 - 14:15:49 WIB   |  dibaca: 186 kali
Pemprov Dituntut Buat 21 Pergub

FINALISASI: Suasana rapat finalisasi raperda tentang penyelenggaraan pendidikan dengan Kemendagri di ruang rapat Komisi V DPRD Banten, KP3B, Kota Serang, Kamis (7/2).

SERANG- Komisi V DPRD Provinsi Banten telah menyelesaikan penyusunan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang penyelanggaraan pendidikan. Berdasarkan raperda tersebut, Pemprov Banten diamanatkan untuk membuat 21 peraturan gubernur (pergub) sebagai pedoman teknis pelaksanaannya.

Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten Fitron Nur Ikhsan mengatakan, secara umum penyusunan raperda tentang penyelanggaraan pendidikan sudah final. Bahkan pihaknya juga sudah berkonsultasi dengan kementerian dalam negeri (kemendagri) terkait raperda tersebut.

“Perda ini penting, dengan adanya kemendagri jadi lebih luas. Dari sisi subtansi saya dengar tadi mereka menyampaikan bahwa perda ini sudah cukup bagus. Tinggal pembenahan sana-sini dan tidak banyak koreksinya,” ujarnya kepada wartawan usai rapat finalisasi raperda dengan kemendagri di ruang rapat Komisi V DPRD Provinsi Banten, KP3B, Kota Serang, Kamis (7/2).

Politikus Partai Golkar itu menuturkan, secara teknis raperda mengamanatkan agar pemprov membuat 21 pergub. Amanat tersebut harus ditindaklanjuti ketika raperda ini disahkan menjadi perda. Sebab, pergub berfungsi sebagai pedoman teknis pelaksanaan.

“Perda menganatkan 21 pergub, pergub ini penting karena bisa tidak jadi apa-apa kalau tidak ada aturan teknisnya. Jadi kami harapkan setelah nanti diparipurnakan, dinas pendidikan dan kebudayaan bisa mengimplikasikannya pada pergub. Harus dibuat karena pendidikan (SMA/SMK dan SKH) di kita ini baru jadi kewenangan provinsi,” katanya.

Pentingnya pergub karena banyak urusan pendidikan yang mesti mendapat perhatian serius. Fitron mencontohkan seperti pelaksanaan unjian nasional berbasis komputer (UNBK) maupun ujian nasional berstandar nasional (USBN).

Dia juga memastikan raperda tidak akan bertabrakan dengan pergub nomor 31 tahun 2018 tentang pendidikan gratis. “Kalau enggak ada regulasinya bagaimana? Nanti bisa-bisa pelaksanannya enggak berkualitas. Kita memberikan jembatan kepada pemerintah provinsi untuk membuat reguliasnya,” ungkapnya.

Fitron menegaskan, tidak alasan pembuatan 21 pergub dinilai terlalu berat. Sebab, dari hasil konsultasi ke kemendagri hal itu bisa disiasati dengan menggabungkan pergub yang serumpun. “Ini kita sudah dapat solusinya, tidak harus berjumlah 21. Teknisnya bisa disimplifikasi, yang satu rumpun bisa digabungkan,” tuturnya.

Direktur Produk Hukum Daerah pada Kemendagri Sukoyo menilai, raperda tentang penyelanggaraan pendidikan sudah sangat baik karena bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Banten. “Proses masih di kita yang disebut dengan fasilitasi. Nanti akan ada kajian juga dari kita meskipun tadi kajian sudah baik tapi ada masukan dari hari ini (kemarin), itu akan melengkapi,” ujarnya.

Adapun beberapa catatan dan penambahan terhadap raperda tersebut di antaranya adalah berkaitan dengan road map. Poin itu berkaitan erat dengan pemetaan penyelanggaraan pendidikan selama lima tahun ke depan. “Nanti kita tahu, tiap tahun apa sampai tahun ke lima. Itu tambahannya,” katanya.

Proses fasilitasi diperkirakan akan memakan waktu selama 15 hari ke depan. Akan tetapi, Sukoyo memperkirakan hal itu bisa dilakukan lebih cepat. “Kami pada posisi menyikapi permohonan fasitasi ke kita. Kita punya waktu 15 hari untuk dijawab, mudah-mudahan minggu depan sudah selesai,” jelasnya. (dewa)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook