Dana Kebencanaan Rawan Korupsi

nurul roudhoh   |   Pandeglang  |   Senin, 11 Februari 2019 - 11:14:22 WIB   |  dibaca: 110 kali
Dana Kebencanaan Rawan Korupsi

PAPARAN: AKBP Dadang Herli, Kabag Wasidik Direskrimsus Polda Banten, menjadi pembicara dalam diskusi di Aula Setda Pandeglang, Sabtu (8/2).

PANDEGLANG – Praktik korupsi bisa terjadi dalam berbagai situasi dan kondisi termasuk dalam situasi kebencanaan. Bahkan, dalam catatan ICW dari tahun 2011-2018 tercatat terjadi 293 tindak pidana korupsi di wilayah bencana yang berhasil diungkap oleh Aparat Penegak Hukum (APH) baik kejaksaan, KPK, maupun kepolisian tak terkecuali di Banten yaitu praktik pungli yang dialami korban tsnami di RSUD dr Drajat Prawiranegara Serang.

“Titik rawan korupsi kebencanaan sering terjadi pra bencana, saat bencana atau masa penanganan, dan pasca bencana. Korupsi pra bencana contohnya adalah pembangunan Shelter Tsunami di Kecamatan Labuan yang dikorupsi sehingga tidak berfungsi.

Dana mitigasi bencana dan edukasi bencana diduga tidak digunakan sehingga ketika terjadi bencana masyarakat tidak berdaya. Kemudian paska bencana, banyak bantuan yang masuk ke wilayah bencana.

Modusnya antara lain besaran dan penggunaan donasi tanpa laporan penggunaan atau tidak transparan,” kata Wakil Koordinator ICW Ade Irawan dalam diskusi publik bertema Bencana Korupsi, Korupsi Bencana yang dimotori Nalar Pandeglang Foundation di Aula Sekretariat Daerah Pandeglang, Sabtu (8/2).

Agar prilaku koruptif bisa ditekan, Ade mengajak agar masyarakat tidak permisif serta pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan bantuan transparan. “Pembangunan hunia sementara, hunian tetap, aneka jenis bantuan lain untuk korban juga rawan korupsi sehingga harus terus dipantau. Kami sampaikan data ini sesuai pengalaman di lokasi bencana yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia,” imbuh Ade.

Maraknya korupsi bencana, kata Ade, salah satunya disebabkan karena jarang ada orang atau lembaga yang mengawasi dana bencana dengan berbagai alasan seperti situasi darurat dan keyakinan jika bantuan untuk korban terkena musibah tidak akan dikorupsi.

“Pada praktiknya korupsi dana atau bantuan kebencanaan muncul di beberapa peristiwa bencana seperti yang terjadi di RSUD Serang yaitu pungli terhadap korban bencana, di Palu dan Donggala korupsi di Kementrian PUPR terkait penyediaan sarana air bersih, serta di Lombok ada pengusaha yang dipercaya membangun sekolah rusak karena bencana ditangkap karena korupsi, serta pembangunan masjid di daerah bencana. Untuk itu upaya melawan korupsi harus terus digalakkan. Harus dicatat, melawan korupsi itu bukan untuk memenjarakan orang tapi untuk memastikan layanan-layanan dasar masyarakat terpenuhi,” bebernya.

Narasumber lainnya dalam diskusi ini yakni AKBP Dadang Herli, Kabag Wasidik Direskrimsus Polda Banten. Ia menyatakan potensi korupsi ada pada diri siapa saja dan dalam kondisi apa pun. Namun demikian, korupsi terjadi tidak selamanya disebabkan karena adanya niat jahat pelaku tapi bisa juga karena ada tekanan atasan. “Untuk itu masyarakat harus mengawasi sebuah program termasuk kebinaan dari mulai perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Diperlukan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan,” katanya.

Dadang juga membenarkan jika praktik korupsi muncul dalam situasi bencana salah satunya terjadi Kabupaten Serang. “Kasus ini sudah ditangani pihak kepolisian. Kami berharap tidak ada kasus baru yang muncul terutama berkaitan dengan dengan kebencanaan karena sangat memalukan,” terang Dadang.

Korupsi terjadi dalam kebencanaan menurut Dadan disebabkan adanya tuntutan kecepatan pemerintah dalam melayani korban dan mendistribusikan bantuan. “Sehingga memang terkesan melabrak aturan karena dituntut cepat.

Namun demikian, pertanggungjawabannya harus benar dan korban bencana cepat pulih sesuai degan jumlah dan besaran donasi yang diterima. Jika bantuan besar namun penyelesaikan di lapanggan tidak beres maka bisa saja ada ketidaksesuaian. Ini semua perlu pengawasan dan dukungan kepada pemerintah agar cepat dan tepat dalam melakukan pemulihan,” pungkasnya.

Gufroni, Koordinator Banten Bersih dalam diskusi ini mengungkap data betapa hebatnya dampak bencana tsunami di Banten. Selama bencana, kata Gufroni, bantuan terus mengalir dan bisa di tracking melalui jejak digital. “Kami mencatat dana bantuan yang masuk ke Banten dan Pandeglang khususnya sangat besar baik itu yang sifatnya G to G atau dari masyarakt ke korban. Sayangya ini tidak terekam dan haya sebagian yang dilaporkan pemerintah dan sasaran penggunaan dana bantuan pun tidak begitu jelas,” katanya.

Rekomendasi Banten Bersih kata Gufroni dalah mendorong pemda dan BNPB untuk trasnparan soal dana, mempercepat upaya rehabilitasi, meminta BPK perwakilan Banten untuk secara serius melakukan pendampingan dan pemantauan agar donasi yang masuk segera memulihkan korban dan sarana yang rusak. (muhaemin)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook