Kuota Jamkesda Terancam Tak Terserap

nurul roudhoh   |   Metro Tangerang  |   Senin, 11 Februari 2019 - 11:36:40 WIB   |  dibaca: 620 kali
Kuota Jamkesda Terancam Tak Terserap

Bupati Tangerang A Zaki Iskandar menjenguk seorang Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Kecamatan Kronjo yang sakit sepulang dari Arab Saudi di RSUD Balaraja, beberpa bulan lalu. biaya pengobatan TKW itu dijamin oleh Pemkab Tangerang melalui Jamkesda.

KAB. TANGERANG - Bantuan kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dari Pemerintah Provinisi Banten untuk warga kurang mampu di Kabupaten Tangerang terancam mubazir. Pasalnya, warga penerima manfaat itu belum seluruhnya memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronil (E-KTP). Padahal, untuk mendapatkan pengobatan gratis itu harus mengunakan E-KTP.

Kepala Bidang Data Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Tangerang, Yati Nurhayati mengatakan, kuota Jamkesda dari Pemprov Banten untuk warga kurang mampu di Kabupaten Tangerang tidak akan terserap seluruhnya, karena berdasarkan data Dinsos Kabupaten Tangerang, ratusan warga miskin yang mendapatkan bantuan itu belum memiliki E-KTP atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) sudah tidak berlaku.

“Padahal peluang ini harus dimanfaatkan warga, karena Jamkesda akan dibiayai oleh Pemprov. Tapi saya tegaskan, Dinsos tidak berfokus pada itu, kami fokus menangani PMKS (penyandang masalah kesejahteraan sosial red). Semua sudah ada bagiannya, dan kami bersinergi dengan instansi yang terlibat,” kata Yanti tanpa menyebutkan total pasti warga penerima manfaat Jamkesda yang belum memiliki E-KTP itu kepada wartawan melalui telepon, Minggu (10/2).

Berdasarkan penulusuran pihaknya, kata Yanti, ada beberapa alasan warga penerima manfaat belum memiliki E-KTP, di antaranya tidak mau repot mengurus pembuatan E-KTP, dan sudah mengurus pembuatan E-KTP namun belum diambil.

Untuk itu, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) untuk  menyoailisasikan tentang pentinga pembuatan E-KTP, khususnya kepada warga penerima manfaat Jamkesda. “Saya juga minta warga penerima manfaat Jamkesda untuk segera mengambil E-kTP yang sudah jadi untuk mengurus persyaratan Jamkesda,”  ujarnya.

Yanti menambahkan, kouta Jamkesda dari Pemprov Banten untuk Kabupaten Tangerang bisa saja bertambah pada 2020 mendatang. Hal ini karena setiap tahun, kouta Jamkesda untukm Kabupaten Tangerang terus bertambah.

Seperti kouta Jamkesda diawal 2017 sebanyak 700 warga, kemudian ditahun yang sama ditambah lagi sebanyak 30.000 warga, dan 2018  mendapat tambahan 80.000 penduduk. “Bantuan ini harus dimanfaatkan oleh warga kurang mampu dengan segera mengurus E-KTP, karena untuk memanfaatkan program ini harus memiliki E-KTP,” terangnya.

Dihubungi terpisah, Kepala Bidang Layanan Inovasi dan Data pada Disdukcapil Kabupaten Tangerang Suci Sucianti mengklaim, sudah berupaya maksimal untuk melayani masyarakat untuk mengurus E-KTP. Seperti membuka layanan perekaman biodata E-KTP di enam Kecamatan di Kabupaten Tangerang. layanan itu dilakukan, untuk mempermudah warga untuk mengurus E-KTP. “Kami sudah gencar sosialisasi untuk meningkatkan pentingnya KTP-el dan data kependudukkan lainnya,” katanya.

Terkait warga penerima manfaat belum memiliki E-KTP, Kata Suci, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Dinsos untuk meminta data jumlahnya. Hal itu untuk mempermudah Disdukcapil memberikan tembusan kepada pihak kecamatan untuk memengil warga tersebut untuk segera mengurus E-KTP atau memberikan fisik E-KTP.

“Jika kami memegang data, kami akan mengirim surat ke kecamatan atau kelurahan agar warga penerima manfaat Jamkesda untuk mengurus E-KTP, atau mengirimkan langsung fisik E-KTP kepada warga penerima Jamkesda yang belum sempat diambil,” pungkasnya. (imron).

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook