Pemda Diminta Manfaat Potensi Daerah

nurul roudhoh   |   Pendidikan  |   Rabu, 13 Februari 2019 - 11:39:15 WIB   |  dibaca: 388 kali
Pemda Diminta Manfaat Potensi Daerah

SEMINAR NASIONAL: Suasana seminar nasional di Auditorium Gedung B, Universitas Negeri Sultan Ageng Tirtayasa, Selasa (12/2).

SERANG - Pemerintah Pusat meminta kepada Pemerintah Daerah di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi, untuk memanfaatkan potensi yang ada di daerah. Hal tersebut terungkap dalam Seminar Nasional yang digelar Universitas Negeri Sultan Ageng Tirtayasa di Auditorium Gedung B, Selasa (12/02).

Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Ahmad Erani Yustika mengatakan, salah satu potensi yang bisa dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah adalah dengan meningkatkan pendapatan dari sektor pajak (fiskal).Kata dia, selama ini Pemerintah Pusat sudah memberikan bantuan untuk daerah, dengan harapan bantuan ini mampu menciptakan pemerataan pembangunan bagi daerah. Namun, bantuan tersebut akan lebih baik jika ditunjang dengan peningkatan fiskal dari Pemerintah Daerah.

Salah satu bantuan untuk daerah, lanjut Erani, adalah bantuan dana desa dan tahun ini juga digulirkan bantuan dana kelurahan. Dengan adanya program ini diharapkan Indonesia tidak ada lagi desa tertinggal, karena desa yang tertinggal di Indonesia diberikan bantuan yang lebih banyak dari Pemerintah Pusat.

"Banten salah satu provinsi yang akan menjadi fokus penyaluran bantuan tersebut. Bahkan Provinsi Banten memiliki proyek strategis nasional, yang tentunya alokasi anggaran akan lebih banyak disalurkan ke Provinsi Banten dibandingkan dengan provinsi lainnya," kata Erani.

Selain itu, kata Erani, Pemerintah Pusat juga fokus terhadap pembangunan infrastruktur untuk mengurai kemacetan dan memberikan akses ekonomi bagi masyarakat. Karena Pemerintah Pusat percaya pembangunan infrastruktur mampu mempengaruhi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Ia menjelaskan, dengan adanya pembangunan infrstaruktur maka beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat akan lebih ringan. Termasuk juga rasa keadilan yang diberikan Pemerintah Pusat terkait pembangunan infrastruktur tersebut."Harga semen di Wamena satu sak Rp750 ribu. Dengan adanya pembangunan infrastruktur Trans Jaya Pura, harga semen bisa ditekan setenganya menjadi Rp350 ribu untuk satu sak," ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Erani mengatakan, masa depan Indonesia ada ditangan mahasiswa. Pemerintah Pusat hanya menjalankan mandat konstitusi, dan Pemerintah Pusat berkomitmen untuk mengurangi ketimpangan yang terjadi di Indonesia.

Di lokasi yang sama, salah seorang pembicara lainnya Hendri Saparini, Anggota Komite Ekonomi dan Industri Nasional mengatakan, pengambil kebijakan publik tidak hanya bisa dilakukan oleh Pemerintah Pusat semata. Namun membutuhkan dukungan Pemerintah Daerah dan masyarakat itu sendiri. Artinya, dibutuhkan sinkronisasi antara Pemerintah Pusat, daerah dan masyarakat.

Ia menjelaskan, Pemerintah Pusat, daerah dan masyarakat harus duduk bersama untuk melakukan diskusi untuk membahas isu yang akan dihadapi. Isu yang dibahas tidak hanya saat ini, namun membahas isu yang akan datang. Misalnya pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di bawah Jepang dan China, padahal kemajuan kedua negara memanfaatkan bonus demografi yang juga dimiliki oleh Indonesia.

"Dengan adanya diskusi bersama, maka akan tercipta sikronisasi. Jepang dan China bisa maju karena jumlah pengusaha swasta dikedua negara sudah mencapai 7 persen dari jumlah penduduknya, sedangkan Indonesia masih dibawah 7 persen," katanya.

"Dengan adanya diskusi yang terjadi, maka pemerintah bisa melakukan pemetaan potensi yang dimiliki daerah. Misalnya, Banten memiliki pendapatan dari pertanian yang cukup besar, nah bagaimana para petani memiliki nilai plus dalam menjalani profesinya tersebut. Tentunya dibutuhkan sikronisasi antara pemerintah, petani dan pemilik modal," tutupnya. (satibi)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook