Irigasi Rusak Tinggal 3 Persen

nurul roudhoh   |   Serang Raya  |   Kamis, 14 Februari 2019 - 14:28:45 WIB   |  dibaca: 263 kali
Irigasi Rusak Tinggal 3 Persen

BERI KETERANGAN : Kepala DPUPR Kabupaten Serang Hatib Nawawi didampingin stafnya memberikan keteragan terkait pembangunan kepada warwatan, di ruang kerjanya, Rabu (13/2).

SERANG – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Serang mencatat dari 281 daerah irigasi (DI) yang ada di Kabupaten Serang 97 persennya dalam kondisi baik untuk mengaliri lahan persawahan. Sedangkan yang 3 persennya lagi masih perlu penanganan yang serius.

Kepala DPUPR Kabupaten Serang Hatib Nawawi mengatakan, kondisi irigasi di Kabupaten Serang tidak banyak masalah karena mayoritas DI dalam kondisi baik. “DI yang menjadi database kementerian ada 281 DI. Kita sudah mengusulkan lagi 281 DI tapi yang disetujui baru 50 DI. Kita usulkan takutnya nanti tidak mendapat bantuan anggaran dari pusat untuk bidang irigasi,” kata Hatib, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (13/2).

Ia menjelaskan, jika untuk pembangunan DI tidak mendapat bantuan anggaran dari pemerintah pusat maka akan menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) karena pembangunan dan perbaikan irigasi harus tetap dilakukan. “Yang sudah baik 97 persen. Kalau irigiasi yang menjadi kewenangan kita yang ke sawah-sawah atau saluran pembuang, kalau yang primer dan sekundernya menjadi kewenangan balai besar,” ujarnya.

Pihaknya juga sedang mengusulkan perubahan peraturan daerah (perda) tentang irigasi karena perda yang masih digunakan saat ini merupakan perda lama. “Perda itu dipertanyakan oleh pemerintah pusat. Perda itu menjelaskan irigasi yang menjadi kewenangan kita, termasuk anggaran di dalamnya. Kalau target pembangunan enggak ada, tapi kita memasukan jumlah DI-nya dan penambahannya. Insya Allah September selesai,” paparnya.

Selain itu, DPUPR juga menyoroti terkait jalan desa yang ada di Kabupaten Serang yang kondisinya masih banyak yang rusak. Dari 1.600 kilometer jalan desa, DPUPR mencatat kurang lebih baru sekitar 10 yang kondisinya baik. “Hasil survei indeks kepuasan masyarakat (IKP) oleh konsultan kita (DPUPR-red) terburuk ketiga. Begitu saya lihat bukan jalan kabupaten tapi jalan desa yang rusak,” ungkapnya.

Adapun jalan desa yang masih banyak yang rusak mayoritas berada di daerah pemilihan (dapil) satu yang meliputi Kecamatan Ciruas, Pontang, Tirtayasa, Tanara, Binuang, Carenang, dan Kecamatan Lebak Wangi. Kemudian dari dapil dua yang meliputi Kecamatan Kragilan, Kibin, Kopo, Cikande, dan Kecamatan Jawilan. “Jalan desa bukan tupoksi kita. Yapi kita sebagai pemerintah harus mengakomodir karena berada di wilayah kita,” tutur Hatib.

Pada tahun 2019 ini, DPUPR telah merencanakan pembangunan jalan desa di 100 desa, namun hal itu tidak berlanjut karena anggaran baik dari pemerintah pusat, provinsi, maupun Pemkab Sedang sendiri mengalami penurunan drastis. “Jadi jalan desa yang kita bangun kemudian kita hibahkan ke desa. Dari 2017 kita sudah menginventarisir. Karena terkendala anggaran jadi kita fokus ke jalan kabupaten dulu,” katanya.

Sedangkan terkait dengan pembangunan drainase, Hatib menjelaskan, pihaknya masih fokus membangun badan jalan namun demikian pihaknya tidak mengabaikan pembangunan drainase karena fungsi drainase bagian dari badan jalan. “Untuk masalah drainase ini kita masih kecil skalanya, tapi yang ekstrem yang kira-kira akan menggenangi badan jalan pasti langsung kita perbaiki,” ujarnya.

Untuk pembangunan saluran drainase ke depan, pihaknya masih mempertimbangkan apakah menggunakan kontruksi pasangan atau menggunakan konstruksi u ditch. “Untuk badan jalan yang sudah ada drainase ada pemeliharaannya. Misalnya, bodemnya yang ambles kita perbaiki. Untuk drainase ini saya lebih tertarik dengan konstruksi pasangan,” paparnya.

Kabid Sumber Daya Air (SDA) DPUPR Kabupaten Serang M Roni Natadipraja mengatakan, terkait dengan kewenangan irigasi telah diatur dalam peraturan pemerintah berdasarkan luasan hektar sawah yang dialiri oleh irigasi itu sendiri. “Kalau di atas 10.000 hektar itu kewenangannya kementerian, kalau di atas 1.000 hektar itu kewenangan provinsi, kalau yang di bawah 1.000 hektar itu menjadi kewenangan kabupaten,” kata Roni.

Ia memastikan, dari 281 DI yang ada kondisinya cukup baik dan terawat. Adapun 281 DI tersebut tersebar dibeberapa kecamatan di antaranya di Kecamatan Ciomas, Pabuaran, dan Kecamatan Padarincang. “Kalau ramai-ramai ada yang bilang irigasi Pamarayan jebol itu menjadi kewenangan kita. Untuk irigasi ini kita menyusul ada irigasi yang dibangun masyarakat kemudian kita ambil alih dan kita kelola,” ujarnya.

Sedangkan terkait pembangunan saluran drainase, Kabid Bina Marga DPUPR Kabupaten Serang Yadi Priyadi mengatakan,  program drainase akan dilaksanakan dengan melakukan perbaikan terhadap drainase yang kondisinya kurang baik. “Panjang drainase kurang lebih ada 1.200 kilometer, ada yang harus diperbaiki, ada yang harus dibangun lagi, ada yang perlu dtingkatkan lagi. Untuk kondisi drainase yang masih layak hampir 55 persen,” katanya. (tanjung)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook