Merajalela, 231 Aplikasi Pinjaman Online Diblokir

nurul roudhoh   |   Nasional  |   Kamis, 14 Februari 2019 - 14:36:10 WIB   |  dibaca: 457 kali
Merajalela, 231 Aplikasi Pinjaman Online Diblokir

JAKARTA - Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memblokir aplikasi dan segala bentuk layanan dari 231 perusahaan layanan finansial berbasis teknologi (tekfin) termasuk pinjaman online yang dinyatakan ilegal.

Selain itu, Satgas juga sudah meminta Bank Indonesia agar melarang perusahaan jasa sistem pembayaran untuk bekerja sama dengan tekfin ilegal tersebut. Kita juga meminta perbankan untuk menolak pembukaan rekening dari aktivitas tekfin iegal serta memeriksa rekening yang sudah ada (existing), jika disusupi kegiatan tekfin ilegal," terang Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing di Gedung Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Rabu (13/2).

Dengan diblokirnya 231 tekfin ilegal pada awal 2019 ini, maka total sudah 635 perusahaan tekfin ilegal yang sudah dihentikan tim Satgas Waspada Investasi sejak beberapa tahun terakhir. Meski demikian, Tongam tetap mengimbau kepada masyarakat agar tidak bekerja sama dengan perusahaan tekfin ilegal.

Jika masyarakat ingin bekerja sama dengan perusahaan tekfin, maka masyarakat dapat membuka situs resmi OJK untuk melihat daftar 99 perusahaan tekfin terdaftar di OJK. Selain itu, masyarakat juga dapat menghubungi kontak layanan konsumen di nomor telepon 157 untuk melihat daftar tekfin legal dan tata cara berkegiatan yang aman dengan tekfin.

"Kalau di tekfin legal, tidak akan ada intimidasi. Kami larang perusahaan tekfin yang intimidasi, meminta akses ke seluruh kontak, meminta akses foto galeri di telepon genggam konsumen. Jika melanggar, kami akan sanksi," ujar Tongam.

Selain itu, tekfin legal juga diharuskan transparan mengenai segala macam biaya dan besaran bunga terhadap konsumen sebelum menawarkan kesepakatan kerja sama dengan konsumen. "Kalau tekfin yang bunganya tinggi sekali itu pasti ilegal. Karena Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) sudah memiliki kode berperilaku di pasar (code of conduct) untuk anggotanya," ujar dia.

Selain itu, Satgas juga menemukan fakta bahwa mayoritas perusahaan tekfin ilegal asing berasal dari Cina, Rusia dan Korea Selatan. Perusahaan tekfin dari China sebanyak 10 persen atau 23 perusahaan, dari total 231 perusahaan asing dan domestik yang dihentikan kurun Januari-Februari 2019. "Kalau dari Cina), kira-kira tidak sampai 10 persen dari total. Ada lagi dari Rusia, Korea Selatan. Cina kebanyakan," ujar dia.

Menurut Tongam, sangat tidak mudah untuk membasmi perusahaan tekfin ilegal asing sebab perusahaan tersebut bekerja secara virtual dan dapat berganti-ganti nama dengan mudah. Satgas baru mengetahui lokasi dan identitas perusahaan tersebut ketika penyidik kriminal siber dari kepolisian sudah turun tangan. "Kebanyakan mereka virtual kita gak tau servernya. Kita baru tahu kalau masuk penyidikan kepolisian," ujar Tongam.

Ia juga mengimbau agar masyarakat tidak bekerja sama dengan perusahaan tekfin ilegal. Jika masyarakat ingin bekerja sama dengan perusahaan tekfin, maka masyarakat dapat membuka situs resmi OJK untuk melihat daftar 99 perusahaan tekfin terdaftar (legal) yang sudah mendapat persetujuan OJK.

Untuk mengetahui daftar perusahaan tekfin legal itu, masyarakat dapat membuka situs resmi OJK. Selain itu, masyarakat juga dapat menghubungi kontak layanan konsumen di nomor telepon 157 untuk melihat daftar tekfin legal dan mengetahui tata cara berkegiatan yang aman dengan tekfin."Kalo di tekfin legal, tidak akan ada intimidasi. Kami larang perusahaan tekfin yang intimasi, meminta akses ke seluruh kontak, meminta akses foto galeri di telepon genggam konsumen. Jika melanggar, kami akan sanksi," ujar Tongam.

Terpisah, pengamat IT Heru Sutadi menilai, memang perlu melihat perspektif berbeda dari kegiatan keuangan yang selama ini terjadi. Menurut dia, Peer to Peer (P2P) lending sebenarnya proses biasa yang terjadi di perbankan, hanya dengan perkembangan terkini prosesnya menjadi lebih cepat."Nah, apakah kita menyebut bank rentenir? Kan tidak. Sepanjang itu transparan dan peminjam suka atau setuju kenapa tidak. Bahkan yang meminjamkan kan sebenarnya juga berisiko duit tidak dikembalikan," paparnya.

Jika memang OJK tidak ingin dilibatkan, sebaiknya dihapus saja perijinan dan pengaturan yang ada. "Teknis memang seperti middle man saja, menghubungkan peminjam dan investor," timpalnya.Dia pun menyebut, OJK perlu berhati-hati dalam menanggapi keuangan model baru dan berpikir out of the box sesuai era saat ini. Ekonom Indef Bhima Yudhistira menyebut, di dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) jelas disebutkan bahwa fintech punya legalitas sebagai lembaga penyalur pinjaman jika memenuhi persyaratan.

Dalam hal ini statemen OJK dinilai kontraproduktif. "Perlu dilihat juga kenapa bunga Fintech menjadi mahal karena ada faktor risiko penyaluran kredit mikro dan segmen unbankable," ungkapnya. Harusnya, komunikasi antara OJK dan pelaku fintech harmonis sehingga tidak terjadi perbedaan persepsi.

Sebelumnya Asosiasi FinTech Indonesia (AFTECH) menegaskan bahwa OJK perlu mengenali Iebih dekat, membedakan dan mengawasi kegiatan teknologi finansial (tekfin), khususnya yang bergerak di usaha p2p, secara proporsional.

AFTECH juga mendorong OJK untuk mengenali perbedaan antara penyedia layanan peer to peer (p2p) lending yang beroperasi murni didasari semangat inklusi keuangan dan merengkuh mereka yang underbanked serta profesi non-formal dengan penyedia layanan yang memberlakukan pay-day loan atau mengenakan bunga harian kepada nasabah.

Wakil Ketua Umum AFTECH sekaligus CEO lnvestree Adrian Gunadi mengatakan, kegiatan pinjam meminjam dalam teknologi finansial (tekfin) tidak dapat disamaratakan dengan kegiatan rentenir. "P2p lending yang sejati tidak beroperasi seperti pemberi pay-day loan. Sangat berbahaya bila OJK menyamakan semua model bisnis tekfin sebagai rentenir," ujar dia. (fin)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook