Pendaftar Pengawas TPS Baru 50%

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Sabtu, 16 Februari 2019 - 11:03:21 WIB   |  dibaca: 139 kali
Pendaftar Pengawas TPS Baru 50%

CEK LOGISTIK: Ketua KPU Kota Serang Ade Jahran mengecek logistik pemilu yang nantinya akan dikirim ke TPS-TPS, Jumat (15/2). Hingga kemarin jumlah pendaftar pengawas TPS baru 50 persen.

SERANG- Pendaftaran pengawas tenpat pemungutan suara (TPS) untuk pemilu serentak 2019 masih belum memenuhi kuota yang dibutuhkan. Dari total 33.420 pengawas se-Banten yang dibutuhkan, baru 17.271 orang yang telah mendaftarkan diri.

Koordinator Divisi SDM Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten Muhammad Nasehudin mengatakan, pendaftaran pengawas TPS dibuka sejak 11 hingga 21 Februari. Beberapa orang yang berminat sudah mendaftarkan diri akan tetapi hingga kemarin jumlahnya masih berada di bawah kebutuhan.  

“Yang mendaftar baru sekitar 51,6 persen dari total kebutuhan pengawas TPS untuk delapan kabupaten/kota se-Banten. Jumlah pengawas TPS yang dibutuhkan itu sama dengan jumlah TPS pada pemilu 2019 di Banten yang berjumlah 33.420,” ujarnya.

Mantan Ketua KPU Kebupaten Serang itu merinci, adapun persentase jumlah pendaftar terdiri atas  Kota Cilegon sebesar 56,75 persen, Kota Tangerang 64,89 persen, Kota Tangerang Selatan 26,60 persen, dan Kota Serang 42,34 persen. Kemudian Kabupaten Serang 46,22 persen, Kabupaten Tangerang 65,20 persen, Kabupaten Lebak 51,43 persen serta Kabupaten Pandeglang 37,46 persen.

Seperti diketahui, adapun jumlah TPS yang ditetapkan KPU Provinsi Banten terdiri atas Kota Cilegon 1.214 TPS, Kota Serang 1.828 TPS, Kota Tangerang 5.067 TPS, dan Kota Tangerang Selatan 3.819. Kemudian Kabupaten Lebak 3.992 TPS, Kabupaten Pandeglang 3.906 TPS, Kabupaten Serang 4.611 TPS dan Kabupaten Tangerang 8.983 TPS.“Kalau dilihat hingga kemarin persesntase pendaftar tertinggi ada di Kabupaten Tangerang dan terendah di Kota Tangerang Selatan,” katanya.

Meski belum memenuhi kuota, dia meyakini pada akhirnya akan terpenuhi. Sebab, masa pendaftaran masih tersisa kurang lebih satu pekan lagi. Terlebih, untuk pengawas TPS tidak diberlakukan syarat harus sesuai domilisi sesuai dengan undang-undang nomor 7 tahan 2017 tentang pemilu.

Secara umum, syarat yang dibutuhkan di antaranya adalah berintegritas, bukan anggota parpol dan tidak berafiliasi kepada peserta pemilu. “Tapi memang diutamakan adalah orang yang berdomisili di wilayah TPS, agar hafal tentang kondisi wilayah dan tentunya dapat mencegah pelanggaran pemilu.

Masyarakat yang memenuhi syarat menjadi bagian dari penyelenggara pengawas pemilu di tingkat TPS, untuk segera mendaftarkan diri ke panwascam (panitia pengawas kecamatan) atau pengawas desa/kelurahan,” ungkapnya.

Ketua Bawaslu Provinsi Banten Didih M Sudi mengatakan, soal netralitas menjadi fokus utama. Kalau soal usia, pendidikan dan lainnya mudah pembuktiannya melalui dokumen. Sementara afiliasi terhadap peserta pemilu perlu penelitian ekstra,” ujarnya saat dihubungi Banten Raya, Kamis (7/2).

Mantan komisioner KPU Provinsi Banten itu menuturkan, meski mengajak masyarakat untuk bergabung namun pihaknya tetap akan melaksana rekrutmen dengan sangat ketat. Itu guna mengantisipasi adanya pengawas TPS yang terafiliasi kepada peserta pemilu. Pihaknya akan memperketat penelusuran rekam jejak.“Bagi Bawaslu, rekrutmen ini menjadi perhatian untuk menyeleksi dengan cermat. Apakah seorang pendaftar memiliki rekam jejak kedekatan dengan peserta pemilu, pernah jadi tim sukses pemilu atau pilkada dan lain-lain,” katanya.

Didih menegaskan, tak akan mentolelir pengawas TPS yang terbukti terafiliasi dengan peserta pemilu. Pihaknya tak segan memecatnya jika hal itu terjadi meski yang bersangkutan sudah dilantik sebagai pengawas TPS. “Seandainya nanti ada pengawas TPS yang setelah ditetapkan nantinya diketahui ternyata anggota parpol, maka akan segera diganti,” tegasnya. (dewa)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook