Bawaslu Pantau Reses Dewan

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Kamis, 21 Februari 2019 - 12:00:08 WIB   |  dibaca: 198 kali
Bawaslu Pantau Reses Dewan

DIAWASI KETAT: Komisioner Bawaslu Provinsi Banten Ali Faisal (kanan) saat berdiskusi dengan wartawan di salah satu cafe di Kota Serang, Rabu (20/2).

SERANG- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten mengultimatum anggota DPRD Provinsi Banten untuk tidak menyalahgunakan kegiatan reses yang akan digelar pada Maret mendatang. Bawaslu akan melakukan pemantauan. Jika ada dewan yang melanggar, maka akan dikenakan sanksi pidana pemilu.

Komisioner Bawaslu Provinsi Banten Ali Faisal mengatakan, berdasarkan informasi yang diterimanya, pada akhir bulan ini DPRD Banten akan menggelar rapat badan musyawarah (banmus) tentang jadwal pelaksanaan reses. Bawalsu mewanti-wanti agar kegiatan itu tak disalahgunakan mengingat pelaksanaannya berdekatan dengan jadwal pemungutan suara pemilu 2019 pada 17 April.“Reses itu dari informasi yang diterima dilaksanakan selama 10 hari.

Oleh karena pelaksanaan reses itu menjadi alat kelengkapan dewan, menjadi tupoksinya dewan, dan menggunakan anggaran negara, maka dilarang melakukan kampanye di dalam reses itu,” ujarnya saat menggelar diskusi dengan wartawan di salah satu cafe di Kota Serang, Rabu (20/2).

Mantan Komisioner KPU Kota Serang itu menjelaskan, lantaran menggunakan anggaran negara maka kegiatan yang dilakuakn dalam reses adalah fasilitas negara yang dilarang digunakan untuk kepentingan politik. Jika memaksakan, hal itu akan pada akhirnya akan menemui kendala karena setiap dana yang digunakan untuk kampanye harus dilaporkan.

Tentu dana kampanye juga tak boleh berasal dari instansi pemerintah.“Larangan kampanye itu kan menggunakan fasilitas negara. Lalu kemudian reses itu bukan metode kampanye. Itu betul-betul reses, itu adalah agenda jaring aspirasinya dewan dalam kapasitasnya sebagai dewan, bukan sebagai caleg (calon anggota legislatif),” katanya.

Disinggung sanksi yang akan dikenakan jika hal itu dilanggar, Ali menegaskan yang bersangkutan bisa dikenakan pidana pemilu. “Sanksinya akan coba kita lihat masuk di administrasi atau justru pidana pemilu,” ungkapnya.

Sebagai upaya pencegahan, Bawaslu pada pekan ini akan berkirim surat ke Sekretariat DPRD Banten. Selain menyosialisasikan larangan tersebut, tapi juga untuk meminta jadwal pelaksanaan reses untuk kegiatan pengawasan.“Pertama dalam waktu sehari dua hari ini melayangkan surat kepada dewan untuk melakukan upaya pencegahan. Nanti kami sampaikan dasar-dasar dan pasal-pasal larangan soal itu,” tuturnya.

Senada diungkapkan Tim Asisten Bawaslu Provinsi Banten Haer Bustomi. Dikatakannya, reses merupakan kegiatan serap aspirasi yang dilakukan di daerah pemilihan (dapil) saat terpilih menjadi anggota parlemen. Meski demikian, kegiatan tersebut sangat rentan untuk disalahgunakan.“Sebagian besar anggota DPRD Banten yang akan melakukan reses juga mencalonkan diri menjadi caleg untuk DPRD Banten berikutnya atau DPR RI. Potensi penyalahgunaan itu sangat besar,” ujarnya.

Sanksi untuk mereka yang menyalahgunakan kegiatan reses tertuang dalam pasal 280 ayat 1 undang-undang nomor 7 tahun 2018. Di situ jelas jika sanksi yang diberikan adalah pidana pemilu karena mengguanakn fasilitas negara. “Kami paham kawan-kawan di dewan memahami ini dan mudah-mudahan itu tidak terjadi. Bawaslu akan menindaklanjuti itu semua,” tegasnya. (dewa)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook