22.449 Rumah Penduduk Belum Teraliri Listri

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Sabtu, 16 Maret 2019 - 12:43:34 WIB   |  dibaca: 9 kali
22.449 Rumah Penduduk Belum Teraliri Listri

PANEN : Menteri Keuangan RI Sri Mulyani bersama Menteri PUPR RI Basuki Hadimuljono memanen kangkung saat kunjungan di Kampung Pojok, Desa Sindangsari, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Jumat (15/3).

SERANG -  Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengunjungi Kampung Pojok, Desa Sindang Sari, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, kemarin. Kunjungan dua menteri tersebut terkait dengan kegiatan bertajuk Sinergi Untuk Rakyat, yakni sinergi program pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan yang turut dihadiri oleh Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa tersebut menyoroti pembangunan yang sudah dan akan dilakukan oleh pemerintah, salah satu yang menjadi sorotan di antaranya terkait dengan masih adanya penduduk yang belum mendapat aliran lisitrik. Dari jumlah 1,2 juta penduduk Indonesia yang belum menikmati listrik, 22.449 di antaranya berada di Provinsi Banten.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pembangunan program listrik nasional yang dilakukan oleh Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMM) berupa pemberian subsidi kepada rumah tangga yang miskin yang tidak mampu untuk membayar ongkos pemasangan meteran dan instalasi.

“Jadi pemerintah dalam hal ini memberikan subsidi untuk pemasangan, namun anggaran APBN sendiri tidak cukup sehingga dilakukan PLN menggunakan dana CSR (corporate social responsibility) agar program 100 persen elektrifikasi di Indonesia bisa tercapai,” kata Sri Mulyani, Jumat (15/3).

Selain masalah listrik, Sri Mulyani juga menyinggung terkait dengan anggaran pemerintah pusat untuk Provinsi Banten yang mengalami kenaikan. Jika pada tahun sebelumnya transfer bantuan pusat melalui dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) serta dana desa mencapai Rp15,45 triliun, maka pada tahun 2019 ini mencapai Rp17,06 triliun. “Nanti insya Allah akan menjadi Rp20 triliun kalau APBN kita naik,” ujarnya.

Ia berharap, anggaran negara yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan dan aktifitas perekonomian di seluruh wilayah Provinsi Banten. “Saya senang semua aspek kehidupan daeri mulai air bersih, sanitasi, listrik, bahan-bahan pokok, kemudian kegiatan dari anak-anak sesudah sekolah melakukan kegiatan yang sifatnya produktif,” paparnya.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, banyak program pembangunan infrastruktur yang sudah dilakukan oleh pemerintah seperti yang seringkali disebut, yaitu jalan tol, kereta api, bandara, pelabuhan, dan pembangunan lainnya.“Sekarang kita sampai di desa. Ini di luar dana desa. Di Kementerian PUPR ada tujuh program yang khusus untuk kerakyatan. Revitalisasi irigasi-irigasi kecil padat karya tunai, jembatan gantung, kota tanpa kumuh, sanitasi, air minum, program infrastruktur pedesaan, bantuan swadaya memperbaiki rumah Rp 17,5 juta per rumah. Program-program ini berada di ribuan desa,” kata Basuki.

Sementara itu, Direktur Utama (Dirut) PT PLN Persero Sofyan Basir menjelaskan, pihaknya secara bertahap akan menyelesaikan rumah yang belum teraliri listrik. Sofyan menuturkan, mereka yang belum teraliri listrik tersebut karena tidak punya kemampuan untuk membayar meteran dan instalasi. Untuk mengatasi persoalan tersebut terdapat program BUMN, yakni PT PLN Persero bersama BUMN lainnya bersinergi dalam dalam bentuk pemberian CSR.

“PLN bantu Rp500.000, mereka (BUMN lain-red) membantu Rp500.000. Apakah nanti PLN dengan BRI atau PLN dengan Pertamina, jadi kita tandem. Ini merupakan sponsorsip untuk meringankan beban masyarakat yang tidak mampu membeli meteran dan instalasi,” katanya.

Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Banten dinilai cukup untuk mendukung program infrastruktur.  “Sekarang kita sudah menggratiskan sekolah untuk SMA dan SMK negeri, BPJS Kesehatan, dan membangun jalan 164 kilometer dalam dua tahun,” kata Gubernur.

Ia menjelaskan, progres proyek strategis nasional (PSN) di Banten sebanyak 13 proyek saat ini sudah mencapai 67 persen. Selain itu, pemerintah juga akan meningkatkan kualitas jalan nasional yang ada di Provinsi Banten. “Saya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Pusat karena begitu banyak dana bantuan yang digelontorkan kepada daerah khususnya untuk Pemerintah Provinsi Banten,” ungkapnya. (tanjung)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook