Tak Ada Surat Suara Braille untuk Tuna Netra

nurul roudhoh   |   Politik  |   Rabu, 10 April 2019 - 14:22:26 WIB   |  dibaca: 750 kali
Tak Ada Surat Suara Braille untuk Tuna Netra

DIPANDU ALAT BANTU : Ketua KPU Kota Cilegon Irfan Alfi (kiri) dan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Cilegon Urip Hariantoni memperlihatkan alat bantu huruf braille di gudang KPU Kota Cilegon, di Kelurahan Bendungan, Kecamatan Cilegon, Selasa (9/4).

SERANG – Tak ada surat suara braille untuk pemilih tuna netra dalam pencoblosan yang akan digelar 17 April nanti. KPU hanya memberikan dua buah alat bantu yang memuat huruf braille identitas peserta pemilu dalam surat suara. Dua buah alat bantu itu pun hanya untuk surat suara capres-cawapres, serta calon DPD RI. Sementara tiga surat suara lainnya tidak dilengkapi alat bantu.

Ketua KPU Kota Serang Ade Jahran mengatakan, sesuai dengan Surat Edaran KPU RI Nomor 99 Tahun 2018 disebutkan hanya ada 2 surat suara yang memiliki alat bantu berupa surat suara braille, yaitu surat suara capres dan DPD.

Sementara surat suara calon DPR RI, DPRD Provinsi Banten, dan DPRD Kota Serang tidak ada alat bantu. “Memang ada surat suara khusus untuk tuna netra. Tetapi hanya surat suara capres dan cawapres dan calon DPD RI,” kata Ade di gudang KPU Kota Serang di Cinanggung, Selasa (9/4).

Ade mengatakan bahwa alat bantu itu hanya untuk membantu tuna netra membaca surat suara. Setelah mereka membaca dan menentukan calon mana yang akan mereka pilih, maka yang mencoblos adalah orang yang menemaninya di TPS. Adapun surat suara yang dicoblos tetap surat suara pada umumnya dan tidak ada perbedaan mengenai itu.

Alat bantu itu akan tersedia dua buah masing-masing di setiap TPS. Jumlah TPS di Kota Serang 1.828. Adapun untuk tiga surat suara lainnya yang tidak ada alat bantu, Ade mengatakan bahwa orang yang ditunjuk sebagai pendamping tuna netra bisa membacakan nama caleg dan setelah itu tuna netra bisa memilihnya. “Yang mendampingi tuna netra adalah orang yang ditunjuk, bisa dari penyelenggara misalkan panwas bisa juga dari keluarga,” ujarnya.

Berdasarkan data KPU Kota Serang jumlah disabilitas yang menjadi pemilih adalah 400 orang. Dari jumlah itu, tuna daksa sebanyak 115 orang, tuna netra 80 orang, tuna rungu 97 orang, tuna grahita 57 orang, dan disabilitas lainnya 51 orang.

Ketua Persatuan Tuna Netra (Pertuni) Kota Serang Jumri mengatakan bahwa sosialisasi kepada penyandang tuna netra sudah sering dilakukan tetapi masih belum maksimal. Ia mengaku tidak pernah dijelaskan alat bantu yang disediakan berapa jumlahnya. Karena itu bila kemudian hanya ada dua alat  antu akan menyulitkan tuna netra saat memilih. “Paling opsinya meminta bantuan pendamping,” katanya.

Terpisah, Ketua KPU Kota Cilegon Irfan Alfi mengatakan, pihaknya tidak mengetahui apa yang menjadi alasan KPU Pusat hanya menyediakan braille untuk capres-cawapres dan DPD. Sebab, KPU Kota Cilegon hanya menerima apa yang diberikan oleh KPU RI.“Soal kenapa, kami tidak mengetahui,” katanya kepada Banten Raya saat meninjau alat bantu braille di gudang logistik 3, Kelurahan Bendungan, Kecamatan Cilegon, Selasa (9/4).

Secara ukuran, menurut Irfan, alat bantu braille capres-cawapres memiliki lebar sama dengan kertas suara, yaitu 22 x 31 centimeter. Pada bagian muka template terdapat benjolan-benjolan kecil berbentuk huruf braille yang menandakan nomor, nama calon presiden dan wakil presiden serta tanda batas kolom kedua calon presiden dan wakilnya.

Pada masing-masing kolom atau ada dua lubang berbentuk kotak berukuran kira-kira 3 x 2 centimeter untuk tempat mencoblos, sehingga templete yang berbentuk kertas agak tebal tersbut tidak sobek saat dicoblos.“Huruf braille-nya nomor dan nama presiden. Ada juga tanda pemisah masing-masing kolom. Adanya lubang tersebut agar saat mencoblos tidak merusak templete,” paparnya.

Sementara untuk templete braille DPD RI, kata Irfan, ukuran dan jumlah lubangnya berbeda. Ukurannya lebih besar, yakni 51 x 82 cm dan terdapat 26 kolom dan lubang. “Kalau braille-nya sama ada untuk nama dan nomor calon, cuma braille kolom lebih banyak dan lubangnya juga,” imbuhnya.

Irfan menyatakan, di Kota Cilegon ada sekitar 98 tuna netra yang masuk dalam DPT. Namun jumlah tersebut belum tentu bisa membaca huruf braille.Meski begitu, papar Irfan, penyandang tuna netra bisa memilih pendamping baik dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atau pihak keluarga.“Syaratnya hanya mengisi Formulir C3 jika menjadi pendamping. Hal tersebut untuk memastikan pernyataan merahasiakan apa yang menjadi pilihan dan tidak mengarahkan,” imbuhnya.

Kepala Divisi Pengawasan pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Cilegon Urip Haryantoni menyayangkan hanya ada dua jenis template braille untuk pemilih berkebutuhan khusus.“Sayang sekali hanya dua jenis. Kami harap sebenarnya bisa terfasilitasi (semua). Namun, karena itu menjadi ranah pusat, maka KPU kota hanya bisa melaksanakan,” imbuhnya.

Urip menambahkan, pihaknya akan melakukan perngawasan secara ketat terhadap pemberian akses penyandang disabilitas, sehingga bisa terlayani secara baik.“Tentu menjadi perhatian khusus oleh pengawas TPS. Nantinya pengawas akan memperhatikan secara khusus,” paparnya. (tohir/uri)   

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook