Tiga Pejabat Pemprov Terbukti Tak Netral

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Rabu, 10 April 2019 - 14:26:48 WIB   |  dibaca: 133 kali
 Tiga Pejabat Pemprov Terbukti Tak Netral

SERANG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten memutuskan tiga pejabat Pemprov Banten melanggar netralitas aparatur sipil negara (ASN) pada penyelenggaraan Pemilu 2019. Ketiganya telah direkomendasikan ke Komisi ASN (KASN) untuk diberikan sanksi.

Putusan itu tertuang dalam hasil rapat pleno atas laporan Nomor 15/LP/PL/Prov/11.00/III/2019 tentang dugaan keterlibatan ASN Banten terkait dukungan politik praktis untuk dukungan calon DPD RI M Fadhlin Akbar, Selasa (9/4). Mereka dikenakan pasal 282 dan 283 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Kutipan hasil pleno berbunyi, Bawaslu Banten memutuskan untuk memberikan rekomendasi kepada KASN untuk menjatuhkan sanksi. Pertama kepada terlapor inisial FR (Fathurrohman), kemudian AT (Agus Tauchid) dan terakhir BS (Babar Suharso).

Seperti diketahui, seorang warga Kota Serang Firman Hakim melaporkan lima pejabat Pemprov Banten yang diduga terlibat dalam aksi dukung mendukung untuk Fadhlin, Selasa (19/3). Dugaan itu muncul setelah mereka dikumpulkan dalam grup whatsapp (WA) dengan nama ‘DPD RI utk Kang Fadlin WH’. Fadhlin tak lain adalah putra dari Gubernur Banten Wahidin Halim.

Adapun lima terlapor terdiri atas Kepala Dinas Pertanian (Distan) Banten Agus M Tauchid, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Banten Babar Suharso. Kemudian Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Banten Endrawati, Kasubag TU Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan dan Kebudayaan Banten Wilayah Serang-Cilegon Fathurrohman. Terakhir, Kasubag TU KCD Pendidikan dan Kebudayaan Banten Wilayah Pandeglang Asep Ubaidillah.

Komisioner Bawaslu Provinsi Banten Badrul Munir mengatakan, keputusan rapat pleno diambil berdasarkan bukti dan keterangan yang diperoleh saat pemeriksaan. Selanjutnya, pihaknya telah melakukan kajian dan mengambil kesimpulan tiga terlapor terbukti melanggar aspek-aspek netralitas ASN.  

Agar bebas dari intervensi, Bawaslu sengaja melakukan rapat pleno tertutup dengan merahasiakan lokasinya. Pleno digelar setelah para komisioner menghadiri acara hari jadi Bawaslu RI di Jakarta.“Pleno cukup lama juga tadi. Kemudian kami akan rekomendasikan ke KASN untuk memberikan sanksi kepada ASN yang menurut kami melakukan tindakan tidak netral. Ada tiga yang kami rekomendasikan, inisialnya FR, AT dan BS. Tak perlu dirinci (kepanjangan dari inisial), teman-teman (wartawan-red) sudah paham,” ujarnya saat dihubungi, Selasa (9/4).

Pria yang berlatar belakang sebagai advokat itu menuturkan, dalam mengambil keputusan ada empat kemungkinan yang dipertimbangkan. Empat kemungkinan itu adalah pelanggaran kode etik pemilu, pelanggaran administrasi pemilu, pidana pemilu atau pelanggaran lainnya.

“Kami tidak menemukan pelanggaran kode etik pemilu, pidana pemilu dan administrasi, kami menemukan pelanggaran pemilu lainnya terkait netralitas ASN. Terlapor ada lima tapi yang dua inisial AU dan EN, kami tidak melihat alasan yang cukup kuat untuk diberikan sanksi,” katanya.

Disinggung soal sanksi yang diberikan, Badrul mengaku tak memiliki kewenangan. Jenis sanksi sepenuhnya diserahkan ke KASN. “Kami tidak pada tahap apa sanksinya, itu kewenangan KASN,” ungkapnya.

 Soal apakah Bawaslu juga menjerat Fadhlin, Badrul mengaku untuk kasus ini tak melakukannya. Terlebih FR selaku admin grup ‘DPD RI utk Kang Fadlin WH’ mengaku sebagai inisiator pembuat grup tanpa perintah dari calon legislatif tersebut.

Berdasarkan catatan Banten Raya, dari hasil pemeriksaan, Kasubag TU KCD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Serang-Cilegon Faturrohman mengakui, jika dirinya adalah pembuat grup whatsapp 'DPD RI utk Kang Fadlin WH'. Dia membuat grup tersebut dengan alasan ketidaktahuan jika hal itu merupakan aktivitas terlarang bagi ASN.

“Fokus pada lima terlapor. Untuk nama calon, itu bagian lain. Proses lain melalui jalur lain, bukan digabungkan dalam perkara ini. Kami akan melakukan penelusuran, investigasi apakah memang ditemukan unsur pelanggaran yang dilakukan oleh calon yang bersangkutan,” tuturnya.  

Terkait putusan tersebut, Penjabat (Pj) Sekda Banten Ino S Rawita mengaku, belum bisa berkomentar karena baru mengetahui kabar tersebut. Pun demikian ketika ditanya apakah pemprov pasti akan menjalankan rekomendasi KASN jika sudah diterima. “Saya belum tahu, baru baca ini,” ujarnya melalui aplikasi whatsapp messenger, kemarin.

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten Komarudin menegaskan, pihaknya akan menindaklanjuti putusan Bawaslu. BKD akan terlebih dahulu menunggu rekomendasi dari KASN tentang sanksi yang akan diberikan. “Rekomendasi Bawaslu ditujukan ke KASN, kita akan konfirmasi bagaimana rekom KASN ke gubernur. Yang pasti tim penjatuhan hukuman disiplin akan menindaklanjuti hasil Bawaslu secepatnya,” tegas mantan Pj Bupati Tangerang ini. (dewa)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook