Pembayaran Sisa Lahan KPT Meleset

nurul roudhoh   |   Metro Cilegon  |   Jumat, 12 April 2019 - 10:25:48 WIB   |  dibaca: 75 kali
Pembayaran Sisa Lahan KPT Meleset

PANTAU : Kepala DKPP Kota Cilegon, Wawan Hermawan melakukan pemantauan di lokasi KPT yang belum dibebaskan, kemarin.

CILEGON – Pembayaran sisa lahan Kawasan Pertanian Terpadu (KPT) di Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibeber seluas 2,2 hektar tak sesuai target. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Cilegon awalnya menargetkan sisa pembayaran lahan pada Maret. Namun, karena belum tervalidasi maka pembayaran molor.

Diketahui pada Agustus 2018, DPKK Kota Cilegon baru memebaskan lahan seluas 7,4 hektar dari total luas lahan 9,6 hektar untuk KPT. Anggarannya sendiri mencapai Rp 13,5 miliar. Sebelum dilakukan pembangunan, maka sisa lahan seluas 2,2 hektar harus diselesaikan pada 2019 yang ditargetkan pada Maret 2019 lalu.

Kepala Seksi (Kasi) Produksi Tanaman Pangan DKPP KOta Cilegon, Iman Agus Ramansyah menyatakan, seharusnya pada Maret sudah dilakukan pembayaran kepada pemilik tanah. Namun karena adanya kendala teknis seperti pergantian Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Cilegon maka validasi berkas dengan kondisi lapangan tertunda. Diharapkan, ungkap Iman, pada akhir April sekarang sudah selesai pembayaran.

“Masih ada validasi yang diurus. Ini penting jangan sampai ada cacat hukum jika terlewat. Harusnya Maret bisa selesai, karena masih ada kendala kami harap akhir bulan ini bisa selesai,” katanya kepada wartawan diruang kerjanya, Kamis (11/4).

Iman mengungkapkan, DKPP Kota Cilegon sendiri sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp4,4 miliar untuk pembebasan seluas 2,2 hektar.“Uangnya sudah ada di kas budget. Namun mengeluarkannya itu harus sesuai aturan, jadi selesai dulu dan tandatangan SPH (Surat Pengakuan Hak), maka baru dicairkan,” imbuhnya.

Selesai pembayaran, papar Iman, DKPP Kota Cilegon juga akan langsung melakukan pemtangan lahan berupa cut and fill, pembuatan tembok penahan tanah (TPT) dan pembuatan akses dan pengersan jalan dalam KPT. Namun, sebelum dilaksanakan harus diselesaikan terlebih dahulu sisa tanah yang belum terbayar. “Selesai dulu dan baru bisa dibangun. Anggarannya sudah disipakna direguler ini sebanyak Rp5,1 miliar,” paparnya.

Sementara itu, Kepada DKPP Kota Cilegon, Wawan Hermawan menjelaskan, rencananya kedepan, KPT tersebut akan dilakukan kerjasama dengan pihak investor, baik untuk pembangunan serta pengelolaannya.  Sebab, pemerintah tidak akan sanggup untuk melakukan pembangunan sendiri.“Angaran kita (APBD) ini terbatas, sehingga polanya dalam meneruskan pembangunan dan pengelolaan akan dikerjasaman dengan pihak ketiga (swasta-red),” ungkapnya.

Selain ketidak mampuan anggaran, imbuh Wawan, jika dikelola swasta diyakini bisa fokus dan berkembang. Sebab pemerintah dengan kesibukan mengerjakan program lainnya sudah pasti tidak akan sangup mengelola.“Kalau pihak ketiga itu profesional, sementara kita ini sibuk dengan urusan pemerintahan, sehingga kedepan dikelola oleh pihak ketiga dengan perjanjian yang mengikat dan saling menguntungkan,” tuturnya. (uri)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook