Jombang-Purwakarta Rawan Politik Uang

nurul roudhoh   |   Metro Cilegon  |   Jumat, 12 April 2019 - 10:31:37 WIB   |  dibaca: 334 kali
Jombang-Purwakarta Rawan  Politik Uang

TOLAK POLITIK UANG : Ketua Bawaslu Banten, Didih M Sudi (kedua dari kiri) dan Ketua Bawaslu Cilegon, Siswandi (kanan) bersama muspida saat deklarasi Kampung Anti Money Politic, kemarin.

CILEGON – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Cilegon menilai Daerah Pemilihan (Dapil) Jombang-Purwakarta sangat rawan terhadap[ politik uang atau money politic.
Sebagai langkah antisipasi, Bawaslu menggelar deklarasi Kampung Anti Money Politik, Kamis (11/4).

Ketua Bawaslu Kota Cilegon, Siswandi menyatakan, kampung anti money politic tersebut masuk dalam tugas pencegahan Bawaslu. Dengan adanya kampung tersebut, papar Sis-panggilan akrab Siswandi, diharapkan kerawanan politik uang bisa dicegah, khususnya Dapil Jombang-Purwakarta yang memiliki potensi money politik yang cukup tinggi.     

“Kami memilih Dapil 4 (Jombang-Purwakarta) ini karena cukup memiliki tingkat kerawanan yang tinggi, sehingga untuk mampu melakukan pencegahan maka kami deklarasikan menjadi kampung anti money politic,” papar Sis usai meresmikan Kampung Anti Money Politic di Lapangan Bola Lingkungan Kubang Laban, Kelurahan Panggungrawi, Kecamatan Jombang, kemarin.  

Sis menambahkan, adanya Kampung Anti Money Politic tersebut diharapkan bisa menjalar ke kampung-kampung lainnya, sehingga nantinya bisa memberikan efek positif terhadap keberlangsungan demokrasi. Sebab, demokrasi yang baik bisa menghasilkan pemimpin yang mampu menyejahterakan masyarakat. “Ini harus mampu memberikan efek kepada warga dan diharapkan kampung lainnya juga bisa mencontoh. Sebab pemilu ini bagian dari demokrasi yang dibangun secara baik dan jujur,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Banten, Didih M Sudi yang hadir, mengungkapkan, konsep kampung anti money politic tersebut adalah ihtiar untuk pengawasan. Namun, inisiasi yang dilakukan warga harus secera aktif terlibat dalam pencegahan politik uang.“Upaya sekecil apapun dilakukan. Tidak bisa Bawaslu selalu melakukan pendekatan hukum mencegah politik uang. Namun harus dibangun budaya dan tradisi,” ungkapnya.

Didih menyatakan, anti politik uang harus dijadikan warga sebagai gaya hidup, sehingga demokrasi dari masa ke masa akan semakin berkualitas. Disamping itu, generasi sekarang jangan juga dirusak dengan politik uang.“Harus dimulai dari sekarang, sehingga generasi kedepan juga sudah bisa menjadikan anti money politik sebagai gaya hidup,” imbuhnya.

Kepala Staf Kodim (Kasdim) 0623/Cilegon, Mayor Infrantri, Dudi Dwiriadi menjelaskan, anti politik uang ini harus menjadi tekad. Sebab, politik uang bisa merusak negara. Bahkan bukan hanya 5 tahun kedepan, namun 100 tahun.

“Bagi kami militer, 1 detik anda di TPS itu menentukan 100 tahun kedepan. Sebab, jika negara kita rusak pasti kita dijajah, baik secara ekonomi dan hal lainnya. Untuk itu mari kita bersama satukan tekad menolak politik uang,” paparnya. (uri)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook