Warga Adukan Kasus Mafia Tanah

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Senin, 15 April 2019 - 11:39:15 WIB   |  dibaca: 128 kali
Warga Adukan Kasus Mafia Tanah

MELAPOR: Puluhan warga Kecamatan Solear yang menjadi korban mafia tanah melapor ke Mapolda Banten, agar pelaku dapat diproses secara hukum.

SERANG- Sebanyak 80 orang warga Desa Munjul, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang mendatangi Mapolda Banten, Sabtu (13/4). Kedatangan mereka untuk mengadukan dugaan penyerobotan tanah seluar 40 hektare oleh oknum warga berinisial UD yang diduga mafia tanah, kepada Satuan Tugas (Satgas) Mafia Tanah Polda Banten.

Pemilik tanah, Unan mengatakan, kedatangannya ke Polda Banten untuk melaporkan dugaan kasus mafia tanah atas dugaan pemalsuan surat perjanjian jual beli (SPBJ) oleh oknum warga berinisial UD. Bahkan saat ini tanah seluas 40 hektare milik 80 orang warga sudah diberi patok oleh pelaku."Saya dan ke 89 warga yang datang ke sini tidak pernah melakukan transaksi jual beli dengan orang yang bernama haji UD, kenal juga tidak," katanya kepada Banten Raya, kemarin.

Pemilik tanah lainnya, Rajab, mengaku sebagai pemilik sah atas bidang tanah di Desa Munjul. Hal itu sesuai dengan sertifikat hak milik (SHM) nomor 153 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) nomor 36.19.012.016.006.004.0261.0 yang dibayar dari tahun 1996 hingga 2015 lalu.

"Saya heran kenapa bisa tiba-tiba ada plang di atas tanah saya bertuliskan tanah ini milik haji UD berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang nomor 157/PDT/G/2005. Padahal kita tidak pernah dapat panggilan sidang," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Reskrimum Polda Banten selaku Kasatgas Mafia Tanah Kombes Pol Novri Turangga membenarkan bahwa saat ini Satgas Mafia Tanah sedang memproses penggunaan 80 SPJB palsu yang digunakan untuk sengketa kepemilikan tanah."SPJB dari 80 orang, mulanya digunakan gugatan sengketa kepemilikan antara oknum berinisal UD dan timnya, membuat SPJB dengan PT P," katanya.

Novri mengungkapkan, dari hasil penyelidikan yang dilakukannya, 80 orang pemilik tanah tersebut tidak mengetahui jika oknum berinisal UD dan PT P melakukan upaya gugatan kepemilikan tanah, dan setelah UD mendapatkan keputusan PN, 80 bidang tanah milik 80 orang seluas kurang lebih 40 hektare dikeruk tanahnya dan sebagaian bidang tanahnya dijual ke PT SMN.

"Proses gugatannya sudah benar, hanya saja pihak UD ini menunjukkan SPJB yang meragukan kebenarnnya dalam proses persidangan, dan akan sulit mengetahui apakah isinya benar, apakah tanda tangannya benar pemilik SHM, dan apakah betul sidik jari tersebut cap jempol pemilik SHM jika polisi tidak menyelidiki " terangnya.

Novri menambahkan, saat ini kepolisian melakukan penyidikan dengan melakukan uji laboratorium dan berkas akan dipelajari oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), setelah itu akan disampaikan ke hakim dalam persidangan."Jika SPJB yang digunakan untuk klaim kepemilikan tanah milik 80 orang tersebut meragukan atau diduga palsu dan UD telah ditetapkan sebagai tersangka yang kemungkinan tambah tersangka lain “ tegasnya.

Sementara itu, Kasubasatgas Brantas Mafia Tanah AKBP Sofwan mengatakan, SPJB tersebut diduga palsu karena ada 3 nama pemilik bidang tanah meninggal tahun 1990, 1995 dan 1997. Padagal SPJB tersebut ditandatangani pada tahun 2004.“Ada beberapa pemilik bidang yang bisa tanda tangan, namun dalam SPJB tersebut menggunakan cap jempol. Selain itu 80 pemilik SHM menyatakan tidak pernah ada transkasi jual beli kepada UD," jelasnya. (darjat)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook