Parkir di Trotoar, Kendaraan Bakal Diderek

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Senin, 15 April 2019 - 11:44:11 WIB   |  dibaca: 121 kali
Parkir di Trotoar, Kendaraan Bakal Diderek

TERPAKSA MENGALAH : Seorang pejalan kaki melintas di jalan aspal lantaran trotoar untuk pejalan kaki malah dipakai untuk parkir mobil di Jalan A Yani, Kota Serang, Minggu (14/4).

SERANG- Pemprov Banten bakal menindak kendaraan yang parkir di trotoar dan bahu jalan protokol di Kota Serang mulai September mendatang. Sebab, keberadaan kendaraan tersebut dinilai sebagai biang kerok kemacetan. Jika melanggar, roda kendaraan akan diderek dan juga ditilang oleh pihak kepolisian.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Banten Tri Nurtopo mengatakan, pihaknya ingin membenahi lalu lintas di Banten, salah satunya di jalur protokol Kota Serang sebagai ibukota Banten. Upayanya adalah dengan membuat jalur tersebut steril dari kendaraan yang parkir, baik di trotoar maupun bau jalan.
“Di bahu jalan, rata-rata di situ (kendaraan parkir), itu enggak boleh, itu harusnya kosong. Kita sosialisasi sampai Oktober, kita imbauan-imbauan dulu. Kami juga pasang spanduk imbauan di JPO (jembatan penyeberangan orang),” ujarnya kepada wartawan, kemarin.

Pria berkumis tebal itu menuturkan, sterilisasi jalur protokol tersebut dilakukan karena kendaraan yang parkir di sana dinilai menjadi penyebab kemacetan. Dengan lebar jalan yang terbatas, kapasitasnya akan semakin berkurang dengan adanya kendaraan yang parkir.“Otomatis kalau mobil parkir kapasitas jalan berkurang dan jadi macet. Ini untuk kelancaran lalu lintas juga,” katanya.

Secara berkala, kata dia, pihaknya akan melakukan evaluasi bersama dengan Pemkot Serang selaku pemerintah setempat. Dalam pertemuan itu juga pihaknya ingin memastikan terkait persyaratan penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB). Menurutnya, dalam izin tersebut ada kewajiban pemohon perizinan untuk menyediakan tempat parkir.

“Kita evaluasi terus sampai Oktober. (Solusinya) Kota Serang artinya jika dia bisa menyediakan lahan parkir dengan bayar kan nanti bisa. Makannya kita kasih waktu panjang intinya itu. September kita sudah kerja sama dengan kepolisian tilang. Tilang kan berkiatan dengan hukum, makannya nanti kita dengan polisi bukan kita sendiri,” ungkapnya.

Lebih lanjut dipaparkannya, selain tilang pihaknya juga berencana menerapkan sanksi dengan cara digembok roda kendaraan dan diderek. Untuk merealisasikannya, pemprov akan membuat peraturan daerah (perda).“Mau kita derek juga, kita gembok dan ditempeli (pemberitahuan) untuk menghubungi atau kalau enggak kita derek. Seperti di DKI, derek taro di sana lalu bayar Rp 500.000 misalnya. Kita lagi siapkan aturan hukumnya dulu,” tuturnya.

Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mengatakan, kondisi jalan memang seharusnya sesuai dengan kebutuhannya. Dia mencontohkan, ruas jalan dari Terminal Pakupatan hingga KP3B, Kota Serang yang dilebarkan dan aspek-aspek pendukung yang juga dilengkapi.“Kondisi jalan harus sesuai dengan kebutuhan jalan. Jalan kan ada aspal, ada saluran air, ada pedestriannya, ada tempat sampahnya, ada buat tamannya, ada buat pejalan kakinya. Tetapi saya enggak mencampuri kota (kewenangan Pemkot Serang) ini. Pak Tri sudah mengambil keputusan terkait kondisi ekstisting yang ada,” ujarnya.

BELUM ADA SOLUSI
Sementara itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Serang sendiri mengaku belum dapat menemukan solusi terkait parkir liar di sejumlah titik di Kota Serang. Karena di Kota Serang, terutama di seluruh pertokoan di Kota Serang, tidak menyediakan lahan parkir kendaraan baik untuk roda dua maupun roda empat. Alhasil tak sedikit kendaraan roda dua dan empat yang terpakir secara liar di bahu jalan dan bahkan trotoar pejalan kaki.

Oleh karena itu, Pemkot Serang melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Serang berencana akan membahas soal parkir liar bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Banten.
“Karena memang selama ini di tempat kita (Kota Serang) ini terutama pertokoan di Kota Serang tidak ada dan tidak menyediakan lahan parkir.

Jadi insya Allah nanti ke depan kita ada pembahasan masalah parkir liar dari kota dan akan koordinasi dengan Dishub Banten,” kata Syafrudin usai melakukan apel penertiban APK di Alun Alun Barat, Kota Serang, Minggu (14/4) pagi sekitar pukul 10.00.Saat disinggung apakah akan dibuatkan perda terkait larangan parkir di trotoar dan bahu jalan?

Syafrudin mengatakan bahwa hal itu sebenarnya sudah ada aturannya. "Aturannya kan bukan hanya perda saja. Dari undang-undang juga sudah ada. Jadi jalan protokol kurang lebih 16 meter, jalan lingkungan dan jalan-jalan lainnya sudah ada aturannya,” katanya.  

Di Kota Serang, sambung Syafrudin, memang karena keadaan jalannya dari dulu belum ada perubahan. “Insya Allah mudah-mudahan ke depan ada perubahan dan pelebaran jalan, sehingga penataan parkir di bahu jalan akan lebih tertata,” tutur dia.  

Terpisah, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Parkir pada Dishub Kota Serang Ahmad Yani mengatakan, belum ada solusi yang tepat terkait maraknya parkir liar yang terjadi di sejumlah titik di Kota Serang hingga saat ini.

Meski sebelumnya pihaknya melakukan rapat bersama Dishub Banten untuk melakukan penertiban di bahu jalan yang menjadi kewenangannya dan Dishub Kota Serang.“Hasil rapat kemarin pun memang belum ada solusi, masih harus dimatangkan lagi seperti apa penempatan parkir ini yang akan ditempatkan apabila pertokoan itu tidak memiliki lahan parkir,” ujar Yani.

Ia mengakui bahwa pihaknya pun masih terkendala dengan lahan parkir yang tidak dimiliki oleh pertokoan yang berada di pinggiran jalan. Sehingga pelanggaran dan parkir liar pun banyak dilakukan masyarakat, terutama pemilik kendaraan.“Banyak pertokoan yang tidak memiliki lahan parkir, itu juga menjadi kendala kami bersama. Pertokoan ini tidak memiliki cukup lahan untuk dijadikan lahan parkir bagi mereka ataupun pengunjungnya,” akunya.

Karena itu, pihaknya bersama dinas terkait harus melakukan kajian untuk mencarikan solusi yang tepat bagi pengusaha dan masyarakat Kota Serang agar tidak lagi mengganggu fasilitas lainnya akibat parkir tidak pada tempatnya."Iya, jadi kami masih mencari dulu seperti apa solusinya untuk menangani parkir yang mengganggu ini, dan kami akan lakukan penertiban terlebih dahulu bersama Dishub Provinsi,” ungkap dia.

Yani menyatakan, harus dilakukan sebuah aksi terlebih dahulu agar masyarakat bereaksi dan pihaknya menemukan solusi seperti apa yang tepat. “Karena kan kalau ada aksi pasti ada reaksi, jadi kami akan lakukan aksi dulu, baru kemudian kami lihat reaksi mereka. Dari situ lah kami bisa kaji kembali untuk mencari solusinya seperti apa,” tutup Yani. (dewa/harir)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook