11.303 TPS Rawan Kecurangan

nurul roudhoh   |   Politik  |   Senin, 15 April 2019 - 12:30:01 WIB   |  dibaca: 512 kali
11.303 TPS Rawan Kecurangan

PENUH ANTISIPASI : Komisioner Bawaslu Provinsi Banten Sam’ani kiri memaparkan laporan hasil pengawasan tahapan Pemilu 2019 dalam ekspos persiapan masa tenang Pemilu 2019 di Sekretariat Bawaslu Provinsi Banten, Sabtu (13/4).

SERANG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten mencatat sebanyak 11.303 tempat pemungutan (TPS) di Banten pada Pemilu 2019 rawan terjadi kecurangan. Akurasi data pemilih hingga potensi politik uang menjadi penyebab kerawanan tersebut. Hal tersebut terungkap dalam ekspos persiapan masa tenang Pemilu 2019 di Sekretariat Bawaslu Provinsi Banten, Sabtu (13/4).

Berdasarkan laporan hasil pengawasan tahapan Pemilu 2019 Bawaslu Banten, TPS rawan kecurangan tersebut ada di semua kabupaten/kota. Rinciannya, Kabupaten Lebak 2.517 TPS.  Kemudian, Kabupaten Serang 1.131 TPS, Kota Serang 544 TPS, Kota Cilegon 473 TPS, Kota Tangerang 428 TPS. Selanjutnya di Kota Tangerang Selatan terdapat 1.346 TPS, Kabupaten Tangerang 2.779 TPS, Kabupaten Pandeglang 2.085 TPS.

Dalam laporan itu juga diungkapkan terdapat 1.193 pelaksanaan kampanye rapat umum. Dari kegiatan tersebut terdapat sejumlah pelanggaran kampanye. Pelibatan anak sebanyak 8 kasus, pembagian barang 2 dua dan tidak ada surat tanda terima pemberitahuan (STTP) 9 kasus. Lalu, penggunaan fasilitas negara 6 kasus, penggunaan tempat ibadah 1 kasus serta alat peraga kampanye (APK) yang melanggar sebanyak 6.080.

Sementara untuk penanganan pelanggaran terdapat 77 yang berasal dari temuan Bawaslu dan 38 dari laporan dengan 28 diantaranya tak diresgiatrasi. Adapun jenis pelanggaran terdiri atas administrasi sebanyak 15, pidana 18, etik 6, lainnya 14 dan yang dihentikan sebanyak 30.

Untuk pengawasan logistik pemilu yakni surat suara, Bawaslu juga mencatat yang mengalami kerusakan. Kabupaten Lebak memiliki 5.044.995 surat suara dengan 27.004 diantaranya rusak. Kabupaten Serang 6.037.781 surat suara dengan 11.249 rusak.

Kabupaten Pandeglang 4.662.266 surat suara dengan 2.975 rusak. Kabupaten Tangerang 10.707.970 susu dengan 13.294 rusak. Kota Serang 2.383.831 surat suara dengan 30.981 rusak. Kota Tangerang 6.098.287 surat suara dengan 13.850 rusak. Kota Cilegon 1.485.919 surat suara dengan 9.177 rusak. Kota Tangerang Selatan 4.825.000 surat suara dengan 5.609 rusak.

Komisioner Bawaslu Provinsi Banten Sam'ani mengatakan, pihaknya telah melakukan pemetaan terhadap potensi konflik terhadap pelaksanaan pemilu. Hasilnya Bawaslu menyimpulkan ada 11.303 TPS yang masuk kategori rawan kecurangan. "Jadi dari total 33.420 TPS ada 11.303 TPS yang masuk kategori rawan,” ujarnya.

Mantan komisioner KPU Kota Tangerang Selatan itu menjelaskan, ada lima variabel yang menjadikan pertimbangan TPS masuk kategori rawan kecurangan. Pertama, akurasi data pemilih dan pengguna hak pilih. Kedua, ketersediaan logistik. Ketiga, pemberian uang atau materi lainnya. “Dua variabel lainya adalah netralitas ASN serta ketaatan prosedur pemungutan suara,” katanya.

Untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan, kata dia, Bawaslu telah merekrut 32.867 orang pengawas TPS yang tersebar di delapan kabupaten/kota. Mereka akan melakukan pengawasan berbasis TPS sehingga potensi kecurangan saat pemungutan dan perhitungan suara bisa ditekan.“Pengawas TPS punya tugas melakukan pengawasan persiapan pemungutan suara, pelaksanaan, persiapan penghitungan dan pergeseran kotak dari TPS ke tingkat kecamatan melalui PPS (panitia pemungutan suara). Semua pengawas benar-benar tahu dalam hal pengawasan suara,” ungkapnya.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Provinsi Banten lainnya Badrul Munir mengungkapkan, selain menyoroti potensi  kecurangan di TPS, pihaknya juga mengantisipasi adanya pengerahan massa yang berorientasi pada kampanye. Adapun kegiatan yang kini mendapat perhatiannya adalah istigasah yang digelar pada Selasa (16/4) malam.

Selain itu, Bawaslu juga mengawasi kegiatan pendirian dapur umum oleh salah satu simpatisan calon di TPS. Bawaslu juga mengantisipasi terkait informasi adanya gerakan Rabu putih, salat subuh akbar jelang pencoblosan dan acara Isra Mi'raj. "Ini kita antisipasi, kami enggak bisa melarang jika misalkan ada orang yang ingin memberi makan, tapi kami akan memantau," tuturnya.

Dalam masa tenang ini juga, Bawaslu Banten bersama Bawaslu kabupaten/kota telah melakukan penertiban APK sejak Minggu (14/4) pukul 00.00 WIB. Untuk antisipasi politik uang, Bawaslu akan bergerak bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). “Semua potensi yang bertentangan dengan aturan pemilu kami antisipasi agar tidak terjadi,” ujarnya. (dewa)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook