Masa Tenang, Rawan Pengerahan ASN

nurul roudhoh   |   Pandeglang  |   Selasa, 16 April 2019 - 11:28:48 WIB   |  dibaca: 426 kali
Masa Tenang, Rawan Pengerahan ASN

BERI KETERANGAN : Bawaslu memaparkan pemetaan tempat pemungutan suara (TPS) rawan pada Pemilu 2019, Senin (15/4).

PANDEGLANG - Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemkab diawasi Bawaslu Kabupaten Pandeglang. Bawaslu mengkhawatirkan terjadinya pengerahan ASN pada masa tenang pencoblosan Pemilu 17 April mendatang.

Ketua Bawaslu Ade Mulyadi mengatakan, sudah melakukan antisipasi dengan memperketat pengawasan bagi ASN. "Memang kita belum menemukan adanya pengerahan ASN, tapi perlu kita sikapi untuk mencegah agar hal itu tidak terjadi. Kita rutin melakukan monitoring dan pengawasan sesuai informasi yang kami terima dari masyarakat," kata Ade ditemui di kantornya, Senin (15/4).

Kekhawatiran itu, kata Ade, menyusul adanya beberapa ASN yang telah mengundang salah satu peserta pemilu pada acara kedinasan. Di mana sebelumnya ASN tersebut sudah dipanggil oleh Bawaslu. "Ya, sebelumnya kan ada beberapa ASN yang kita panggil dan dua ASN kita rekomendasikan ke KASN (komisi aparatur sipil negara), tapi kita akan berupaya bagaimana mencegah penggiringan ASN ini tidak terjadi," ujarnya.

Menurutnya, ASN merupakan komponen yang dilarang melakukan kampanye dalam pemilu. Sementara Bawaslu sudah melakukan strategi-strategi pengawasan untuk menjaga netralitas ASN. "ASN itu abdi negara, harus netral dan wajib netral serta menjadi pelayan masyarakat. Kami juga sudah meminta teman pengawas agar melakukan pengawasan. ASN salah satu menjadi pengawasan kita," katanya.

Divisi Penindakan dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Pandeglang Fauzi Ilham mengatakan, untuk mencegah pengerahan ASN tidak terjadi rutin melakukan pengawasan melalui tim Operasi Tangkap Tangan (OTT). "Di masa tenang ini kami rutin melakukan patroli, karena kami sudah punya tim OTT yang tergabung dalam Gakkumdu. Patroli ini dilakukan pagi, siang, dan malam," terangnya.

Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Pandeglang Karsono menjelaskan, Bawaslu mencatat sebanyak 2.085 Tempat Pemunggutan Suara (TPS) rawan terjadi kecurangan pada pemilu 2019. "TPS rawan ini terjadi karena akurasi data pemilih, netralitas ASN, ketersediaan logistik, pemberian uang atau materi lainnya dan ketaatan prosedur pemungutan suara," jelasnya.

Menurutnya, TPS yang rawan tersebut terjadi dari kepatuhan penyelenggara yang dekat dengan tim pemenangan maupun masyarakat yang tidak tersentuh sosialisasi, salah satunya berada di daerah pelosok. Sehingga, kata dia, Bawaslu akan melakukan pengawasan secara ketat. "Kita akan rutin melakukan pengawasan baik melalui patroli maupun monitoring," imbuhnya. (yanadi)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook