Bawaslu: 380 TPS Bermasalah

nurul roudhoh   |   Politik  |   Kamis, 18 April 2019 - 12:37:56 WIB   |  dibaca: 983 kali
Bawaslu:  380 TPS Bermasalah

SERANG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten menemukan ada 380 tempat pemungutan suara (TPS) Pemilu 2019 bermasalah. Temuan lembaga pengawas itu beragam mulai dari permasalahan pemilih yang berasal dari luar daerah, hingga surat suara yang tercoblos sebelum dipakai.

Komisioner Bawaslu Provinsi Banten Nuryati Solapari mengatakan, Bawaslu melakukan pengawasan di setiap tingkatan pengawasan, mulai pengawas TPS hingga provinsi. Terdapat sejumlah ragam temuan dan dari rekapitulasi terjadi di 380 TPS di delapan kabupaten/kota. “Itu merupakan laporan yang masuk hingga hari ini (kemarin-red) pukul 17.00 WIB.

Pengawasan difokuskan beberapa potensi, baik pelanggaran baik administrasi maupun pelanggaran lainya. Pelanggaran yang berpotensi menggangu tahapan penyelenggaraan serta berkaitan dengan hak memilih dan dipilih,” ujarnya saat menggelar konferensi pers di Sekretariat Bawaslu Provinsi Banten, Rabu (17/4) malam.

Mantan tenaga kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi itu memaparkan, 380 TPS tersebut terdiri atas 19 jenis temuan. Rinciannya, TPS yang dibuka melebihi waktu yang ditentukan atau lebih dari pukul 07.00 WIB sebanyak 93 TPS. TPS tidak akses terhadap pemilih disabilitas 1 TPS. Pemilih terkategori daftar pemilih tambahan (DPTb) tetapi tidak punya form A5 atau berkas pindah memilih 4 TPS.

Lalu adanya bilik suara yang tidak menerapkan prinsip kerahasiaan. Bilik suara posisinya bukan menghadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)  melainkan membelakangi. Akibatnya, calon pemilih lainya dan petugas sangat mudah melihat pemilih yang sedang memberikan hak pilihnya. Itu terjadi di 24 TPS. Pemberian uang dan materi lainnya 1 TPS.

“Kemudian, (susunan) DPT (daftar pemilih tetap) dan DPTb tidak ditempel 23 TPS. Surat suara tertukar antar dapil (daerah pemilihan) 48 TPS. DCT (daftar calon tetap) tidak ditempel 76 TPS. Surat suara habis atau kurang 70 TPS. Selanjutnya ada juga temuan terkait surat suara PSU (pemungutan suara ulang) terdistribusi di TPS di 4 TPS dan temuan lainnya di 33 TPS,” paparnya.

Tak berhenti di situ, Bawaslu juga menemukan adanya adanya kasus pemilih dari luar daerah yang tidak memenuhi syarat untuk memilih. Akan tetapi, yang bersangkutan sudah terlanjur memberikan hak pilihnya itu terjadi di 2 TPS.

“Seperti terjadi di TPS 5 Cipocok Jaya Kota Serang dan TPS 1 Desa Bunar, Kecamatan Suka Mulya, Kabupaten Tangerang. Dia KTP di luar dari Banten. Kalau di Kabupten Tangerang dia dari Nganjuk, Jawa Timur, dia coblos padahal mereka tidak masuk DPT dan DPTb di Banten. Di dua TPS masing-masing satu yang seperti itu. Kedua TPS ini berpotensi PSU,” ungkapnya.

Lebih lanjut Nuryati juga mengungkapkan temuan adanya surat suara untuk pemilihan presiden tercoblos di 2 TPS. Dari hasil penelusuran atas bukti dua video yang diterima pengawas, hanya satu video yang terbukti di TPS 65 Kelurahan Cipondoh Makmur, di Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, adanya bukti surat suara tercoblos. “Sementara video lainya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Untuk sementara yang sudah terbukti ada satu surat suara yang sudah tercoblos,” tuturnya.

Ketua Bawaslu Provinsi Banten Didih M Sudi mengatakan, terhadap kasus tersebut Bawaslu melakukan upaya perbaikan baik pada proses penyelenggaraan maupun pemenuhan terhadap kelengkapan pemungutan suara. Seperti contoh kasus kekurangan surat suara dengan mencari surat suara tidak terpakai di TPS terdekat.

“Salah satu contohnya di TPS kelurahaan Panggungrawi, Grogol, Kota Cilegon. Dari DPT sebanyak 285, surat suara untuk pasangan calon presiden hanya dikirim sebanyak 185. Namun dari upaya menutupi kekurangan tersebut hanya mampu mendapatkan 12 surat suara,” ujarnya.

Sementara untuk temuan banyaknya kasus surat suara yang tertukar dapil, ada mekanisme yang sudah mengaturnya. Jika surat suara tersebut sudah tercoblos maka suaranya akan masuk ke parpol.“Ini hampir terjadi di semua tingkatan mulai dari surat suara tingkat RI hingga surat suara calon anggota legislatif tingkat kabupaten/kota,” papar mantan komisioner KPU Provinsi Banten ini.

Sedangkan untuk temuan surat suara tercoblos, pihaknya akan melakukan penelusuran. Untuk yang satu ini pihaknya akan menyeretnya ke pidana pemilu. “Setiap tahapan percetakan, pelipatan hingga distribusi dikawal ketat. Tentu ini akan ditelusuri dan ada yang bertanggung jawab, untuk yang surat suara tercoblos ini pidana,” tegasnya. (dewa)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook