Legislator Banyak yang Mangkir

nurul roudhoh   |   Metro Cilegon  |   Selasa, 23 April 2019 - 11:14:46 WIB   |  dibaca: 234 kali
Legislator Banyak yang Mangkir

KOSONG : Suasana Rapat Paripurna Tanggapan atau Jawaban Fraksi atas Pemandangan Umum Walikota Cilegon pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Cilegon, Senin (22/4). Tampak banyak kursi yang kosong.

CILEGON - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon kembali menggelar Rapat Paripurna setelah pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019. Pada Paripurna Tanggapan atau Jawaban Fraksi atas Pemandangan Umum Walikota Cilegon pada Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah, Senin (22/4), banyak anggota DPRD atau legislator yang mangkir.

Pantauan Banten Raya, dari 34 anggota DPRD Kota Cilegon, hanya ada 19 yang hadir. Rapat paripurna tersebut juga molor sekitar 90 menit dari jadwal seharusnya pukul 10.00 WIB, baru dimulai sekitar pukul 11.30 WIB.

Ketua DPRD Kota Cilegon Fakih Usman Umar mengatakan, keterlambatan dimulainya Rapat Paripurna tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah lantaran menunggu kedatangan para anggota DPRD Cilegon. Sebab, aturannya rapat paripurna tersebut harus dihadiri 50 persen plus satu anggota DPRD Cilegon. “Mohon maaf kepada hadirin Rapat Paripurna, adanya keterlambatan karena harus menunggu kuorum,” kata Fakih saat membuka Rapat Paripurna di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Cilegon, kemarin.

Dikatakan Fakih, banyaknya anggota DPRD yang tidak hadir Rapat Paripurna kemungkinan lantaran karena masih kelelahan usai pileg. Ada beberapa anggota DPRD yang izin kepada dirinya dengan berbagai alasan. “Kita syukuri pemilu dan pileg telah selesai dan berjalan dengan lancar, untuk hasil kita serahkan pada yang Tuhan. Kalau yang izin juga kami hormati,” kata Fakih.

Rapat Paripurna tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah, kata Fakih, dianggap penting. Sebab, Raperda tersebut merupakan usulan DPRD Kota Cilegon. “Raperda ini sangat penting karena untuk melindungi dan menguatkan kebudayaan daerah,” kata Fakih.

Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini mengatakan, Raperda tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah yang akan dibahas DPRD Cilegon akan menjadi regulasi untuk menguatkan dan melindungi kebudayaan Cilegon dari masuknya budaya luar daerah maupun budaya asing.

Di zaman yang modern seperti saat ini, budaya luar daerah maupun budaya asing tidak bisa dibendung dan tidak bisa ditolak secara mentah-mentah. “Sehingga, kita buatkan regulasi untuk menguatkan budaya Cilegon agar tetap eksis dan beriringan dengan budaya asing yang datang,” tuturnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon Sari Suryati mengatakan, Raperda tentang Pelestarian Kebudyaan Daerah yang diusulkan DPRD Cilegon dinilai sangat positif. Raperda tersebut diharap bisa melindungi karakter, nilai, dan norma yang sudah terbentuk pada masyarakat Kota Cilegon sejak dulu. “Disinilah peran DPRD membuatkan regulasi untuk melindungi karakter, nilai, dan norma yang sudah terbentuk di masyarakat Cilegon,” tuturnya.

Ditambahkan Sari, saat ini banyak kesenian tradisional yang perlu adanya peran pemerintah untuk melindunginya. Seperti halnya bandrong, pencak silat, dan kebudayaan lainnya yang perlu terus mendapat dukungan pemerintah. “Salah satunya dukungan dari kami selaku pemerintah seperti sosialisasi, dan regulasi,” tuturnya. (gillang)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook