Rekapitulasi Surat Suara Desa Kalanganyar Dihentikan

nurul roudhoh   |   Politik  |   Rabu, 24 April 2019 - 13:32:40 WIB   |  dibaca: 1373 kali
Rekapitulasi Surat Suara Desa Kalanganyar Dihentikan

DIBAHAS : Bawaslu bersama Gakumdu membahas dugaan pelanggaran Pemilu 2019, Selasa (23/4).

PANDEGLANG - Bawaslu Kabupaten Pandeglang terpaksa menghentikan proses rekapitulasi penghitungan surat suara Pemilu 2019 untuk Desa Kalanganyar, Kecamatan Labuan. Hal itu dilakukan akibat kotak suara calon presiden (Capres) dibongkar sebelum dilakukan rapat pleno di tingkat panitia pemilihan kecamatan (PPK).

Divisi Penindakan dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Pandeglang Fauzi Ilham mengatakan, penghentian proses rekapitulasi penghitungan surat suara untuk Desa Kalanganyar hanya sementara.Saat ini pihaknya sedang mendalami beredarnya video kotak suara capres yang dibongkar oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) di desa tersebut. "Saat ini belum bisa dihitung karena nunggu kita dulu untuk mendalami pembukaan kotak suara capres itu," kata Fauzi ditemui di kantornya, Selasa (23/4).

Dijelaskannya, pada saat menerima video pembongkaran kotak suara capres pihaknya langsung melakukan penyelidikan hingga meminta keterangan dari PPS. "Kita sudah meminta informasi kepada petugas PPS, PPK termasuk dari panitia pengawas kecamatan bahwa memang ada pembukaan kotak suara di kantor Desa Kalanganyar dengan alasan hanya memindahkan logistik yang harusnya di luar kotak masuk ke dalam kotak, terutama PPWP (pemilihan presiden dan wakil presiden) sebanyak 23 kotak suara," jelasnya.

Menurutnya, Bawaslu belum bisa menyatakan apakah kasus itu akan dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) atau tidak. Saat ini panitia pengawas Kecamatan Labuan sedang meminta keterangan dari petugas PPS hingga perekam video pembongkaran kotak suara capres tersebut. "Hari ini (kemarin-red) panitia pengawas kecamatan akan mengklarifikasi kasus itu, terutama yang merekam video pembukaan kotak suara atas nama Muhammad Saleh hingga saksi-saksi dan petugas PPS," terangnya.

Ketua Bawaslu Pandeglang Ade Mulyadi menegaskan, pembongkaran kotak suara yang dilakukan oleh PPS Desa Kalanganyar sudah menyalahi aturan. Sebab, seharusnya kotak suara tersebut tidak dibongkar hingga ditingkat kecamatan. "Memang kotak suara ini tidak boleh dibuka oleh PPS. Jadi disini ada ketidakpatuhan prosedur, harusnya kotak itu diamankan sampai ke tingkat kecamatan. Ini malah dibuka dengan alasan ada logistik yang ke masukan ke dalam kotak suara," tegasnya.

Ditambahkannya, petugas PPS sebelum membuka kotak sempat meminta izin kepada pengawas tingkat desa. Namun saat dibuka pengawas tengah berada diluar hingga video pembongkaran kotak suara ramai di media sosial. "Karena panwas desa pada saat itu waktunya mau magrib jadi izin dulu. Setelah itu di videokan. Sebetulnya ada pengawas desa karena petugas PPS meminta persetujuan. Cuman tetap saja ini di luar prosedur. Sekarang video itu ramai karena sudah diunggah di YouTube," tambahnya.

Berdasarkan video yang beredar berdurasi sekitar 2 menit tersebut, diperlihatkan belasan kotak suara capres tidak terkunci pasca pencoblosan. Dalam video yang diterima Banten Raya, seseorang tampak menggambil gambar tempat penyimpanan kotak suara di kantor Desa Kalanganyar.

Pengambil video ini bercerita bahwa ada beberapa kotak suara yang berisi kertas suara pilpres yang telah dicoblos terbuka. "Biasanya normalnya kotak suara itu setelah penghitungan tertutup dan terkunci, di sini (Desa Kalanganyer-red) terbuka," demikian narasi si pengambil gambar.

Di penghujung video, seseorang yang diduga rekan pengambil video mengeluarkan selembar surat dan ID card dengan foto paslon capres dan cawapres nomor urut 02. "Teriamakasih kepada BPN yang telah memberikan mandat," kata pria dalam video tersebut. (yanadi)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook