Kaji Sistem Pemilu Serentak

nurul roudhoh   |   Pandeglang  |   Kamis, 25 April 2019 - 11:01:02 WIB   |  dibaca: 312 kali
Kaji Sistem Pemilu Serentak

DIPANTAU : Bupati Irna Narulita (kanan berdiri) memantau proses rekapitulasi surat suara di Kecamatan Cadasari, Rabu (24/4).

PANDEGLANG - Pemkab Pandeglang meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengkaji ulang sistem pemilu serentak tahun 2019. Hal tersebut menyusul banyaknya petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) maupun Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang mengalami sakit akibat kelelahan lantaran lamanya proses penghitungan suara.

Bupati Irna Narulita mengatakan, dari beberapa pengalaman yang menimpa para petugas KPPS di Indonesia, baik yang sakit maupun meninggal dunia harus menjadi pertimbangan KPU dan pemerintah pusat. "Pemilu tahun ini harus menjadi evalusi karena pemilu serentak ini beban petugas KPPS dan PPK cukup berat.

Saya berharap ini menjadi pelajaran dan harus dibahas kembali untuk pemilu lima tahun yang akan datang. Pemilu tahun ini sangat miris dan memprihatinkan, banyak memakan korban," kata Irna ditemui saat memantau rekapitulasi surat suara di Kecamatan Cadasari, Rabu (24/4).

Irna menilai pelaksanaan pemilu yang akan datang harus dilakukan secara terpisah, baik pemilihan presiden (pilpres), pemilihan legislatif (pileg) maupun pemilihan kepala daerah (pilkada) dan pilgub. "Pilgub dan pilkada mungkin saja dilakukan serentak lantaran jumlahnya tidak terlalu banyak. Tapi kalau pileg, kami rasa harus terpisah, sehingga tidak makan waktu yang cukup banyak dalam melakukan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan," ujarnya.

Dijelaskan, lamanya rekapitulasi suara di tingkat kecamatan disebabkan beban pekerjaan KPPS maupun PPK yang cukup tinggi. Sehingga proses rekapitulasi cukup memakan waktu yang lama. "Harusnya rekapitulasi suara di tingkat PPK tadi malam selesai semua, tapi karena beban mereka yang cukup tinggi jadi hingga saat ini masih rekapitulasi. Kami terus suport mereka, mudah-mudahan rekapitulasi tingkat kecamatan bisa segera selesai," jelasnya.

Ketua KPU Pandeglang Ahmad Sujai menyebutkan, untuk sistem pemilu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sebab, KPU kabupaten/kota hanya melaksanakan sesuai tahapan pemilu. "Kalau KPU siap-siap saja. Tapi kan yang mengesahkan undang-undang pemilu itu kan ada di pusat. KPU tidak ada domainnya untuk melakukan itu, karena yang berhak itu paling DPR RI. KPU hanya sebagai eksekutor," imbuhnya.

Sujai menjelaskan, untuk proses rekapitulasi penghitungan surat suara di tingkat PPK di Kabupaten Pandeglang sudah rampung sekitar 80 persen. "Tahapan rekap di tingkat kecamatan atau PPK berdasarkan ketentuan PKPU Nomor 7 Tahun 2019 dimulai pada 18 April sampai dengan 4 Mei, tapi kita menargetkan rekapitulasi ini paling lama lima hari juga sudah selesai," jelasnya. (yanadi)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook