9 Caleg DPD RI Didiskualifikasi

nurul roudhoh   |   Politik  |   Jumat, 03 Mei 2019 - 12:50:26 WIB   |  dibaca: 2687 kali
9 Caleg DPD RI Didiskualifikasi

DIPERIKSA : Petugas KPU Provinsi Banten (dalam posisi duduk) memeriksa berkas LPPDK dari Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PBB Provinsi Banten di Aula Sekretariat KPU Provinsi Banten, Kamis (2/5).

SERANG – Partai Garuda dan sembilan calon anggota legislatif (caleg) DPD RI tak menyerahkan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) pada Pemilu 2019. Akibatnya, mereka didiskualifikasi andai caleg Partai Garuda di tingkat provinsi atau DPD RI terpilih nantinya.

Komisioner KPU Provinsi Banten Nurkhayat Santosa mengatakan, penyerahan LPPDK merupakan hal yang wajib dilakukan peserta pemilu. Meski menjadi sebuah keharusan namun hingga batas akhir penyampaian, ada sejumlah peserta pemilu yang tak menjalankannya.  “Kalau untuk DPD RI sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 itu mempunyai waktu 14 hari setelah pemungutan suara untuk menyampaiakn LPPDK-nya. Hitungannya 1 Mei 2019.

Kalau parpol itu 15 hari, jatuhnya hari ini (kemarin-red) sampai pukul 18.00 WIB. Ada beberapa yang tidak menyerahkan,” ujarnya di Sekretariat KPU Provinsi Banten, Kamis (2/5). Ia merinci, untuk parpol dari 16 partai peserta pemilu hanya satu yang tidak menyerahkan LPPDK yaitu Partai Garuda. “Partai Garuda tadi hadir ke Aula KPU Banten, ternyata hanya konsul saja. Sampai pukul 18.00 WIB tidak menyerahkan berkas LPPDK ke KAP (kantor akuntan publik),” katanya.

Sementara untuk caleg DPD RI, kata dia, dari 26 calon yang menjadi peserta pemilu, sembilan di antaranya mangkir dari kewajibannya menyerahkan laporan keuangan semasa pencalonannya. Adapun sembilan caleg DPD RI itu terdiri atas Enoh Junaedi, Eten Hilman hartono, Hawasi Syabrawi, Hika Transisia dan Juju Sujana,. Kemudian selanjutnya, Muhammad Nawawi, Reza Ibnu Malik, Sutisna Sukandar serta Taftazani. “Untuk DPD RI dari 26 calon hanya 17 yang menyerahkan,” ungkapnya.

Mereka yang tidak menyerahkan LPPDK telah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Di sana tercantum secara tegas menyantumkan sanksinya adalah dibatalkan jika yang bersangkutan terpilih berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara oleh KPU.

“Kalau dia terpilih maka akan dibatalkan penetapan sebagai caleg terpilih. Untuk DPD RI juga sanksinya sama. Jadi secara otomatis kalau tidak menyerahkan, kalau rekapnya (perolehan suara-red) itu dia menempati empat urutan besar (DPD RI terpilih-red)  maka dia dibatalkan sebagai calon terpilih,” tuturnya.  

Ditambahkan Nurkhayat, selain sembilan caleg DPD RI dan Partai Garuda untuk tingkat provinsi, KPU juga mencatat ada sejumlah parpol yang juga tak menyerahkan LPPDK di tingkat kabupaten/kota. “Kota Tangerang PKPI, Kota Serang PBB Partai Garuda, Kota Cilegon PBB, Kabupaten Serang PKPI dan Partai Garuda dan  Kabupaten Lebak Partai Hanura dan PBB,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan Nurkhayat, meski parpol selain Garuda sudah menyerahkan LPPDK namun bukan berarti mereka lolos dari sanksi diskualifikasi. Caleg dari parpol yang udah menyerahkan LPPDK bisa dibatalkan keterpilihannya jika berkas pelaporan keuangannya tidak lengkap.

“Sejauh ini memang belum merekap secara keseluruhan apakah dokumen lengkap atau tidak. Yang diperiksa saat ini ada atau tidaknya dulu, belum detail. Di LPPDK juga harus melampirkan laporan dari caleg. Kalau tidak ada nanti sanksinya mengenai ke calegnya. LPPDK akan diaudit oleh KAP selama 30 hari,” tuturnya.

Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten Sam’ani mengatakan, seperti tahapan pemilu sebelumnya, pihaknya akan mengawasi dengat ketat proses pelaporan LPPDK dari peserta pemilu. Bawaslu akan memastikan tahapan ini berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku."Pengawasan pemilu kami lakukan seoptimal mungkin. Bagi kami, pemilu harus benar-benar berjalan sesuai dengan aturan mainnya,” ujar mantan komisioner KPU Kota Tangerang Selatan ini.

Sementara itu di Kabupaten Serang, parpol yang nilai LPPDK-nya paling besar tercapat yaitu PDIP sebesar Rp2.369.053.500 untuk penerimaan dan Rp2.369.053.500 untuk pengeluaran. Sedangkan dana awal Rp500.000 menjadi saldo.

Kemudian untuk nilai LPPDK terbesar kedua, yaitu Partai Demokrat Rp2.267.587.000, Partai Gerindra sebesar Rp1.194.600.200, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebesar Rp 759.309.000. Kemudian nilai LPPDK kelima yaitu Partai Golkar Rp643.658.000 untuk penerimaan dan pengeluarannya.

Selanjutnya Partai Nasdem sebesar Rp639.237.000 untuk penerimaan dan pengeluarannya. Kemudian nilai LPPDK ketujuh yaitu PPP sebesar Rp526.965.000 untuk penerimaan dan pengeluarannya, untuk nilai LPPDK kedelapan yaitu Partai Berkarya sebesar Rp381.835.000 untuk penerimaan dan pengeluarannya. Nilai LPPDK kesembilan yaitu PKS Rp370.980.463 untuk penerimaan dan pengeluarannya, PBB Rp294.273.500, Partai Hanura Rp159.628. 990.

Selanjutnya PAN sebesar Rp146.830.000 untuk penerimaan dan pengeluarannya, dan nilai LPPDK ketigabelas yaitu PSI sebesar Rp29.057.500 untuk penerimaan dan pengeluarannya. Sedangkan untuk dana awal kampanye yang besarannya dari mulai Rp500.000 sampai dengan Rp1.500.000 tidak dipakai oleh parpol dan menjadi saldo. (dewa/tanjung)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook