Serahkan Rp10 Juta Setelah OTT KPK

nurul roudhoh   |   Nasional  |   Kamis, 09 Mei 2019 - 14:15:21 WIB   |  dibaca: 406 kali
Serahkan Rp10 Juta Setelah OTT KPK

SAKSI UNTUK ROMI : Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin tiba di gedung KPK guna memenuhi panggilan untuk pemeriksaan, Rabu (8/5).

JAKARTA – Keterlibatan Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin dalam dugaan suap pengisian jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) semakin terang. Lukman yang kemarin (8/5) memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui adanya pemberian uang sebesar Rp10 juta dari Kakanwil Kemenag Jatim Haris Hasanuddin.

Lukman yang tiba di gedung KPK pukul 09.50 itu menyebut uang tersebut telah diserahkan ke KPK sebulan lalu. Bukti pelaporan uang pun sudah diberikan kepada penyidik pada saat pemeriksaan kemarin. ”Uang (Rp 10 juta dari Haris Hasanuddin) itu saya serahkan kepada KPK karena saya merasa saya tidak berhak untuk menerima uang itu,” terangnya.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu pun menyerahkan sepenuhnya status uang itu kepada KPK. Apakah dianggap suap atau penerimaan gratifikasi. ”Karena mereka (KPK) lah yang paling tahu untuk memilah dan memilih mana hal-hal yang layak untuk konsumsi publik dan mana yang tidak,” ujar pria yang kemarin mengenakan kemeja panjang putih itu.

Keterlibatan menag dalam pengisian jabatan Kakanwil Kemenag Jatim terungkap di dokumen jawaban KPK atas sidang praperadilan tersangka Romahurmuziy alias Rommy di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel), Selasa (7/5) lalu. KPK yang diwakili Biro Hukum membeberkan sejumlah pertemuan dengan Rommy dan Haris hingga penyerahan uang.

Di antaranya, diawali dari keinginan Haris mengikuti seleksi kakanwil kemenag Jatim meski terkendala sejumlah persyaratan. Hal itu disampaikan ke Lukman melalui staf khususnya, Gugus Joko Waskito. Selanjutnya, Haris difasilitasi Ketua DPW PPP Jatim Musyafak Noer menemui Lukman dan Rommy. Dalam pertemuan itu, Lukman dan Rommy berjanji akan membantu Haris.

Berikutnya, pada 3 Januari lalu, Haris dinyatakan lulus dalam seleksi administrasi untuk kakanwil Jatim. Di akhir Januari, ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) memberi rekomendasi kepada Lukman agar membatalkan kelulusan Haris. Sebab, Haris dinilai tidak memenuhi syarat karena pernah menerima hukuman disiplin.

Namun, rekomendasi KASN itu diduga diabaikan oleh Lukman. Lukman pun diduga menyampaikan kepada KASN bahwa Haris telah mengikuti tahapan-tahapan seleksi dan masuk dalam peringkat 3 besar. Sehingga, dapat dipertimbangkan untuk ke tahap selanjutnya. Lukman juga diduga meminta KASN agar menerbitkan surat rekomendasi untuk Haris.

Berikutnya, pada 5 Maret lalu, Haris dilantik sebagai kakanwil kemenag Jatim oleh Lukman. Di saat nyaris bersamaan, Haris mengirim pesan kepada Rommy. Isinya : ”Ass wr wb Alhamdulillah dg bantuan yang sangat luar biasa dari panjenengan dan menag akhirnya sore ini sy selesai dilantik selanjutnya mohon arahan dan siap terus perkuat barisan PPP khususnya jawa timur.”

Kemudian, pada 9 Maret Haris memberikan uang Rp 10 juta kepada Lukman pada saat kegiatan kunjungan di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Uang itu lah yang diserahkan menag kepada KPK setelah operasi tangkap tangan (OTT) Rommy dan Haris di Surabaya pada 15 Maret lalu. ”Saya sudah sampaikan kepada penyidik KPK sudah lebih dari sebulan yang lalu,” klaim Lukman.

Lalu bagaimana status uang yang diserahkan Lukman kepada KPK? Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, uang itu masih menjadi bagian dari berkas proses pelaporan gratifikasi. Sejauh ini, masih dilakukan proses telaah di Direktorat Gratifikasi. ”Dan menunggu proses hukum pada perkara pokok yang sedang berjalan,” ujar Febri.

Febri menegaskan, uang Rp 10 juta itu diserahkan menag melalui ajudannya. Dalam penyerahan uang itu disebut bahwa uang tersebut merupakan bagian dari honor tambahan dari salah seorang kanwil kemenag. ”Laporan penerimaan uang Rp 10 tersebut baru dilakukan setelah OTT terjadi, yaitu selang lebih dari seminggu setelah OTT,” tegasnya.

Sesuai dengan prinsip dasar pelaporan gratifikasi, terutama Peraturan KPK Nomor 2/2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi disebutkan bahwa laporan yang dilakukan setelah dimulainya proses hukum, dalam hal ini OTT, maka laporan itu tidak bisa ditindaklanjuti. ”Karena itulah perlu menunggu proses hukum di penyidikan yang sedang berjalan,” terangnya.

Selama ini, kata Febri, tidak sedikit pihak yang diduga menerima uang yang melakukan hal serupa dengan Lukman. Mayoritas, memang baru melaporkan penerimaan uang dari pihak tersangka setelah KPK melakukan proses hukum. Dalam hal ini, Febri mengingatkan penyelenggara negara untuk melaporkan gratifikasi sebagai bentuk kesadaran, bukan karena proses hukum di KPK.

Febri menambahkan, selain mengonfirmasi soal uang Rp 10 juta itu, penyidik juga mencecar Lukman dengan pertanyaan seputar duit Rp 180 juta dan USD 30 ribu yang ditemukan di laci meja kerja. ”Selain itu penyidik juga menggali informsi mengenai apakah ada komunikasi atau pertemuan saksi dengan tersangka RMY (Rommy, Red),” tuturnya. (jpg)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook