Suara Caleg Digeser di Tiga Parpol

nurul roudhoh   |   Politik  |   Sabtu, 11 Mei 2019 - 11:35:53 WIB   |  dibaca: 2208 kali
Suara Caleg Digeser di Tiga Parpol

CERMATI DATA : Komisioner Bawaslu Provinsi Banten Badrul Munir mencermati paparan data pemilih dari KPU Kabupaten Serang pada rapat pleno rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2019 tingkat Provinsi Banten, Jumat (10/5).

SERANG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten mengungkap dugaan adanya pergeseran suara antar caleg dalam satu partai dalam rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat Provinsi Banten. Dugaan itu terjadi di tiga daerah yaitu Kota Serang, Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang.  

Ketua Bawaslu Provinsi Banten Didih M Sudi mengatakan, pengaduan soal dugaan pergeseran angka perolehan suara itu terjadi setelah rapat pleno tingkat provinsi digelar mulai Selasa (7/5). Saat ini aduan sudah diproses untuk selanjutnya ditindaklanjuti. “Disampaikan setelah rapat pleno ini berlangsung, ada juga pengaduan ke kami soal masalah pergeseran angka caleg dalam internal satu partai, itu ada beberapa,” ujarnya di sela-sela rapat pleno rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2019 di Aula Sekretariat KPU Provinsi Banten, Jumat (10/5).

Mantan komisioner KPU Provinsi Banten itu menuturkan, berdasarkan laporan yang masuk, dugaan itu terjadi di tiga daerah yaitu Kota Serang, Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang. Dugaan itu berasal dari Demokrat dan PPP. Informasi yang diterimanya, ada kemungkinan aduan akan bertambah dari Kabupaten Lebak, namun pihaknya belum menerima laporannya secara resmi. “(Aduan dugaan pergeseran suara ada di partai) Demokrat dan PPP. Sementara ini ada di Kota Serang, Kabupaten Serang kemudian di Kabupaten Tangerang. Juga saya belum ngecek satu Partai Demokrat di Lebak,” katanya.

Aduan, kata dia, akan ditindaklanjuti melalui pencermatan dengan membandingkan data yang dimiliki oleh KPU. Walau aduan diproses, namun hal itu tak akan menganggu jalannya rapat pleno rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2019 tingkat Provinsi Banten. “Itu (penanganan aduan-red) ada mekanismenya, makanya kita enggak bisa menyetop itu (rekapitulasi-red) karena memang harus sandingkan dulu datanya, harus dicek dulu. Pleno tetap berjalan, itu pelanggaran administrasi nantinya, kalaupun di sini sudah diketuk nanti bisa direkomendasikan, bisa dibawa saat di MK (Mahkamah Konstitusi).

Selain aduan tersebut, Bawaslu juga memberi catatan terkait pelaksanaan pleno rekapitulasi yang dinilainya tidak ada kemajuan. Permasalahan yang timbul dari setiap kabupaten/kota selalu sama yakni terkait kekeliruan administrasi data pemilih.“Ini kan (pleno) yang terakhir, mestinya kabar itu (kekeliruan administrasi pemilih) sudah tersiar jadi ada antisipasi. Persoalannya kalau sudah diketuk kemudian sudah ada jawabannya (soal kekeliruan) kan bisa kita lanjutkan. Inikan tadi kekeliruan tapi jawabannya belum siap itu yang membuat dipending," ujarnya.

Mantan Ketua Komisi Transparansi dan Partisipasi Kabupaten Lebak itu mengapresiasi KPU Kabupaten Tangerang. Saat membacakan hasil rekapitulasi tingkat kabupaten/kota mereka sudah menyiapkan jawaban terkait kekeliruan terkait administrasi data pemilih."Di Kabupaten Tangerang kemarin, walaupun dia ada kekeliruan tapi dia jawabannya sudah siap ya kita lanjutkan (proses rekapitulasi). Kami tak ingin persoalan ini sampai ke Jakarta (rekapitulasi tingkat nasional-red), " paparnya.

Pantauan Banten Raya, rapat kemarin dimulai sekitar pukul 13.30 WIB. Agenda awal adalah penjelasan KPU Kabupaten Serang terkait kekeliruan administrasi data pemilih. Sebelumnya, Bawalsu Banten memaparkan ada ketidaksinkronan ada pemilih. Ada selisih DPTb antara SK dari KPU dengan form DB atau hasil rekapitulasi tingkat kabupaten/kota.

Untuk pemilihan presiden dan wakil presiden (PPWP), DPTb di SK KPU ada 3.012 jiwa namun di form DB 3.989 jiwa. DPR RI, SK KPU 3.012 jiwa dan di DB  3.729 jiwa. DPD, di SK KPU 3.012 jiwa, di DB 3.862 jiwa. DPRD provinsi, SK KPU 3.012 jiwa, di DB 3.741 jiwa. Sementara untuk surat suara pun terjadi ketidaksinkronan.

Setelah KPU Kabupaten Serang membacakan penjelasannya, saksi peserta pemilu dan Bawaslu pun menerimanya. Dengan hal tersebut maka rekapitulasi untuk Kabupaten Serang secara resmi ditetapkan oleh KPU Banten.

Agenda selanjutnya, KPU Banten memulai rekapitulasi untuk Kota Tangerang Selatan. Akan tetapi lagi-lagi, administrasi data pemilih menjadi persoalan. Lantaran KPU setempat belum bisa memberi jawaban, akhirnya rekapitulasi dipending hingga hari ini dan akan mulai dibuka kembali pukul 13.30 WIB.

Dengan Kabupaten Serang, KPU Banten telah menetapkan hasil rekapitulasi untuk lima daerah. Empat daerah lainnya adalah Kota Serang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Pandeglang dan Kota Cilegon. Sementara yang belum ditetapkan terdiri atas Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang dan Kabupaten Lebak.

Ketua KPU Provinsi Banten Banten Wahyul Furqon menuturkan, pada prinsipnya rapat pleno tingkat KPU Banten sudah menghadirkan KPU delapan kabupaten/kota. Dari delapan ini ada beberapa diantaranya yang ditunda karena terdapat kekeliruan pada administrasi data pemilih.“Dan memang kita memberikan ruang, forumnya adalah forum yang resmi di sini. Maka kemudian kita juga memberikan ruang kepada para saksi, untuk memberikan kesempatan untuk merapihkan secara administratif," katanya.

Mantan komisioner KPU Kota Tangerang itu menginginkan seluruh kekeliruan di tingkat KPU kabupaten/kota dapat diselesaikan pada pleno tingkat provinsi. Wahyul memastikan, kekeliruan administrasi data pemilih itu tidak berpengaruh terhadap perolehan suara peserta pemilu."Kita memang sangat membuka ruang, dan kita sangat terbantu dengan saksi yang sangat kritis. Kami ingin proses yang dilakukan di Banten itu betul-betul clear. Sehingga ketika nanti kita pleno di KPU RI tidak ada masalah," katanya. (dewa)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook