THR Belum Bisa Dianggarkan

nurul roudhoh   |   Pandeglang  |   Selasa, 14 Mei 2019 - 11:36:37 WIB   |  dibaca: 260 kali
THR Belum Bisa Dianggarkan

BERI KETERANGAN : Kepala BPKD Pandeglang Ramadhani memberikan keterangan pers mengenai aturan pemberian THR bagi PNS, kemarin.

PANDEGLANG - Pemkab Pandeglang meminta pemerintah pusat untuk merevisi aturan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparat Sipil Negara (ASN). Usulan tersebut dilakukan lantaran pencairan THR para ASN tahun ini terganjal peraturan daerah (perda).

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pandeglang Ramadhani mengatakan, sudah melakukan koordinasi dengan Pemprov Banten menanyakan mekanisme aturan pemberian THR bagi ASN. "Kami sudah dorong, termasuk pemprov juga mengajukan surat resmi. Jadi kami dorong lewat provinsi. Informasinya Kemendagri juga sudah mengusulkan revisi," kata Ramadhani ditemui di kantornya, Senin (13/5).

Dijelaskannya, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian THR ASN dalam pasal 35 dan 36 pasal 10 ayat 2 bahwa teknis pemberian THR yang bersumber dari APBD harus diatur dengan Perda.

Sedangkan hingga saat ini pemerintah daerah belum menyusun perda. "Buat perda harus melalui nota pengantar terlebih dulu, pemandangan umum fraksi, pembentukan pansus, pembahasan pansus dengan eksekutif, jawaban bupati, baru finalisasi. Jadi paling cepat 3 minggu," jelasnya.

Menurutnya, pemerintah daerah belum bisa menganggarkan THR bagi ASN karena masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat. "Harusnya sudah kita anggarkan sebesar Rp49 miliar, masing-masing untuk THR dan gaji 13. Ditambah Rp13 miliar untuk tunjangan kinerja. Tapi kalau gaji 13 nanti di bulan Juni," ucapnya.

Ramadhani menilai kemungkinan pencairan THR PNS akan diberikan setelah Lebaran Idul Fitri. Kecuali, apabila pemerintah pusat melakukan revisi atas PP tersebut. "Jadi kemungkinan akan cair setelah Lebaran. Karena tidak bisa kita bayar sebelum Lebaran. Itu hampir dipastikan tidak bisa, kecuali pemerintah pusat melakukan revisi. Sepanjang PP-nya tidak direvisi, maka tetap pakai perda," imbuhnya.

Ditambahkannya, untuk pemberian komponen THR tahun ini diperkirakan sama dengan THR tahun lalu. Sementara besaran THR yang diterima para ASN akan berbeda-beda setiap jabatan, golongan, dan masa kerja. Semua itu tergantung dari gaji pokok yang diterima oleh masing-masing ASN. "Pemberian THR itu satu kali gaji plus tunjangan, jadi full. Dikasihnya sebelum Lebaran," ungkapnya.

Asisten Daerah Bidang Pemerintahan Setda Pandeglang Agus Priyadi Mustika berharap peraturan pemberian THR tahun ini segera ada keputusan dari pemerintah pusat. Sebab, jika tidak, pemerintah daerah harus membuat perda hingga sebelum Lebaran Idul Fitri. "Ya, itu mah kan aturannya dari pusat. Kita masih menunggu. Ya, kalau tidak terpaksa harus buat perda dulu," ujarnya. (yanadi)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook