896 Bidang Lahan Pemprov Belum Bersertifikat

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Selasa, 14 Mei 2019 - 12:35:44 WIB   |  dibaca: 133 kali
896 Bidang Lahan Pemprov Belum Bersertifikat

OPTIMALISASI PAD : Delapan bupati/walikota se-Banten menandatangani dokumen kerjasama dalam rangka optimalisasi pendapatan dan penertiban BMD di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Senin (13/5).

SERANG – Pemprov Banten mencatat nilai barang milik daerah (BMD) atau aset miliknya berada pada angka Rp20,63 triliun. Aset yang tercatat diantaranya berupa 896 bidang lahan di delapan kabupaten/kota di Banten dengan nilai mencapai Rp8,76 triliun. Namun, dari jumlah itu ada 802 bidang lahan yang belum bersertifikat.

Informasi yang dihimpun, data tersebut adalah berdasarkan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) 2018. Dari data yang dimiliki Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, dari 896 bidang lahan miliki pemprov, baru 94 diantaranya yang telah tersertifikasi. Lahan itu termasuk didalamnya Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Banten (KP3B), sport center dan sistem pertanian terpadu (sitandu).Sementara untuk 802 bidang lahan yang bertersertifikasi diantaranya 344 yang merupakan lahan SMA/K negeri dari pelimpahan kabupaten/kota.

Gubernur Banten Wahidin Halim membenarkan, masih ada lahan milik pemprov yang belum bersertifikat. “Banyak. Ini saja baru kita sertifikat lahan 60 hektare,” ujar pria yang akrab disapa WH usai penandatanganan dokumen kerjasama dalam rangka optimalisasi pendapatan dan penertiban BMD di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, kemarin.

Pantauan Banten Raya, dalam penandatanganan tersebut dilibatkan pula sejumlah pihak. Mereka adalah delapan bupati/walikota di Banten, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Bank Jabar Banten (BJB) hingga KPK.

Mantan Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu menuturkan, dengan kondisi tersebut pihaknya berupaya agar lahan yang belum memiliki dokumen itu bisa segera bersertifikat. Selain melibatkan BPN sebagai institusi resmi sertifikasi lahan, pihaknya juga menggandeng KPK. Lembaga anti rasuah itu diajak kerja sama dalam optimalisasi pendapatan asli (PAD) yang bersumber dari BMD.

“KPK mengarahkan agar optimalisasi pendapatan, optimalisasi penertiban aset. Banyak aset-aset yang terlantar. Contohnya DKI Jakarta, (lahan) punya provinsi dibeli provinsi,” katanya.
Menurutnya, BMD bila dikelola dengan baik dapat menjadi andalan baru bagi PAD seperti misalnya aset danau dan situ. Penggalian potensi pendapatan daerah sangat diperlukan karena hal itu akan berdampak pada pembangunan daerah itu sendiri. “Pendapatan menjadi paru-paru bagi pembangunan daerah,” ungkapnya.

Irjen Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN Sunraizal mengatakan, kerja sama BPN dengan pemerintah daerah memang perlu untuk dilakukan. Hal tersebut sebagai upaya dalam menertibkan dan menata aset daerah, khususnya lahan yang kerap ditemukan permasalahan di lapangan.

“Penandatanganan kerjasama ini diharapkan dapat menertibkan dan menata barang milik negara sehingga meminimalisasi sengketa pertanahan. Sertifikasi aset tanah itu juga sudah dilakukan. Belum lama ini kami menyerahkan 104 sertifikat yang terdiri dari 15 (bidang lahan) atas nama pemprov, tujuh Pemkab Lebak, 75 Pemkab Tangerang, lima Kota Tangerang dan dua Kota Cilegon,” paparnya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyambut baik penandatangan kerja sama tersebut. Menurutnya, sudah selayaknya pemerintah mengoptimalkan pendapatannya. Sebab, tidak ada negara makmur yang pajaknya rendah. “Pasti tinggi (pendapatan negara makmur-red). Nah dalam rangka peningkatan pajak, KPK melalui Korsupgah (Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan) memastikan penerimaan pajak itu. Penertiban aset daerah terutama tanah menjadi fokus KPK,” ujarnya

Untuk itu, Alexander menerangkan, KPK mendorong pemerintah daerah untuk mendapatkan kepastian hukum terkait tanah yang tercatat dalam aset. Selama ini, pemerintah juga sudah memberikan sertifikat gratis kepada rakyat.

"Makanya kita dorong agar aset-aset yang belum bersertifkat ini bisa ditertibkan. Kalau pemerintah bisa memberikan sertifikat tanah secara gratis, ini kan untuk pemerintahnya sendiri. Karena mengurus sertifikat tanah itu besar biayanya, masa iya harus pake notaris sendiri-sendiri, ini pasti dibagi-bagi uangnya. Nah untuk mencegah itu, kita kerjasamakan, tentu nanti biayanya bisa lebih ringan," pungkasnya. (dewa)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook