Komisi V Akan Pantau Persiapan PPDB

nurul roudhoh   |   Pendidikan  |   Kamis, 23 Mei 2019 - 12:56:02 WIB   |  dibaca: 402 kali
Komisi V Akan Pantau Persiapan PPDB

DAFTAR PPDB: Suasana pendaftaran peserta didik baru di salah satu ruangan panitia pendaftaran PPDB Online di kantor Dindikbud Banten tahun kemarin.

SERANG - Komisi V DPRD Banten akan memantau persiapan pendaftaran peserta didik baru (PPDB) ke kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi V DPRD Banten, Fitron Nur Ikhsan.

Ia mengaku, pemantauan bisa dilakukan dengan mendatangi kantor Dindikbud Banten, atau memanggil Kepala Dindikbud Banten, panitia PPDB dan instansi terkait lainnya untuk menanyakan kesiapan PPDB yang dalam waktu dekat akan segera dilaksanakan."Kami akan bertanya seputar kesiapan PPDB, termasuk Peraturan Gubernur yang akan menjadi payung hukum untuk membuat petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (Juklak Juknis) PPDB," kata Fitron kepada Banten Raya, kemarin.

Sementara itu, Gubernur Banten, Wahidin Halim mengatakan, pelaksanaan PPDB akan melakukan kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota, karena perangkat yang dimiliki pemerintah kabupaten/kota sudah siap."PPDB akan diarahkan ke pemerintah kabupaten/kota, hal tersebut bertujuan agar akses orangtua siswa akan lebih dekat untuk mendaftarkan sekolah anak-anaknya," kata Gubernur.

Artinya, lanjut Gubernur, pelaksanaan PPDB tidak difokuskan di Pemerintah Provinsi Banten, dalam hal ini Dindikbud Banten. Orang nomor satu di Banten ini juga menilai, bahwa pemerintah kabupaten/kota juga lebih siap teknologinya dalam melaksanakan PPDB.

Terpisah, Pelaksana Tugas Sekretaris Dindikbud Banten, Ujang Rafiudin mengatakan, draf Pergub terkait PPDB Online sudah ada di Biro Hukum dan tinggal menunggu ditandatangani oleh Gubernur Banten.

Pergub ini nantinya yang akan menjadi acuan bagi Dindikbud Banten dan instansi terkait lainnya dalam pembuatan petunjuk pelaksana dan teknis dalam pelaksanaan PPDB Online."Informasi yang saya terima hari ini, sudah di meja Pak Gubernur tinggal dikroscek. Jika tidak ada revisi tinggal ditandatangani," kata Ujang.

Ia menjelaskan, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB terungkap, bahwa untuk juklak dan jukni PPDB akan mengacu pada Pergub. Artinya, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB menjadi landasan hukum dalam pembuatan Pergub. "Pergub ini akan menyesuaikan situasi, kondisi dan kebutuhan yang ada di Provinsi Banten," ujar Ujang.

Terkait dengan koordinasi dengan pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdikcapil) di delapan kabupaten/kota untuk menentukan zonasi, Ujang mengatakan bahwa penentuan zonasi akan dilakukan oleh pihak sekolah.

Senada disampaikan Kepala Bidang SMA pada Dindikbud Banten, Rudi Prihadi, koordinasi dengan Disdukcapil sudah dilakukan, dan akan menyediakan data yang dibutuhkan oleh sekolah. Namun, kebutuhan tersebut akan dikembalikan kepada pihak sekolah."Kami hanya menyiapkan data dari Disdukcapil, namun tetap pihak sekolah yang menentukan untuk menggunakan data tersebut atau tidak untuk penentuan zonasi," kata Rudi.

Tidak hanya Disdukcapil, lanjut Rudi, pihaknya juga melibatkan Dinsos di delapan kabupaten/kota, karena dalam Pergub tertuang bahwa 20 persen keluarga yang kurang mampu bisa menyekolahkan anaknya di SMA Negeri yang tidak jauh dari rumah.

"Standarisasi ketidak mampuan calon peserta didik baru ditentukan oleh Dinsos Kabupaten/Kota melalui Jamkesda untuk di Banten. Namun, yang jelas Dindikbud Banten akan melibatkan Dinas Pendidikan di delapan kabupaten/kota, karena mereka yang paham jumlah lulusan pada jenjang pendidikan SMP dan Mts," ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Rudi berharap pelaksanaan PPDB bisa berjalan lebih baik lagi dibandingkan tahun kemarin. "Semoga tidak ada kendala dalam pelaksanaan PPDb Online tahun ini," tutupnya. (satibi)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook