6 Orang Tewas, Medsos Diblokir

nurul roudhoh   |   Nasional  |   Kamis, 23 Mei 2019 - 13:19:19 WIB   |  dibaca: 348 kali
6 Orang Tewas, Medsos Diblokir

PECAH : Massa terlibat bentrok dengan polisi di jalan MH Thamrin, Rabu (22/5).

SERANG - Enam orang tewas dalam kerusuhan yang terjadi Rabu (22/5) dini hari pasca aksi unjuk rasa yang berlangsung sejak Selasa (21/5) di depan kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum RI (Bawaslu), Jalan MH Thamrin, Jakarta. Informasi tewasnya enam orang ini sementara baru dikonfirmasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang meninjau langsung para korban yang dirawat di Rumah Sakit Tarakan Jakarta. “Kira-kira ada 200 orang luka-luka dan ada sekitar enam orang tercatat meninggal,” ujar Anies di Rumah Sakit Tarakan Jakarta, Rabu (22/6).

Korban meninggal dan luka-luka sendiri tersebar di sejumlah rumah sakit. Antara lain Rumah Sakit Pelni, Rumah Sakit Budi Kemuliaan, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) dan Rumah Sakit Angkatan Laut Mintoharjo.

Kericuhan sempat mereda pagi hingga siang, dan kembali terpicu pada Rabu malam sekitar pukul 20.00 WIB usai aksi lanjutan depan Bawaslu RI.Sekitar pukul 20.15 WIB, massa yang berada di perempatan Bawaslu dan Mandiri Tower mulai melakukan provokasi tepat sebelum pasukan Brimob yang berjaga di depan Bawaslu akan melakukan pergantian barisan depan. Pelemparan batu, botol petasan, dan bom molotov diarahkan ke arah pasukan keamanan.

Pos polisi yang terletak di persimpangan juga terbakar dan terlihat dua tameng polisi berhasil direbut massa. Sejauh ini Polda Metro Jaya menetapkan 257 tersangka yang terlibat aksi kericuhan 21-22 Mei pada tiga daerah berbeda di Jakarta. "Para tersangka diamankan petugas di daerah Gambir, Bawaslu, dan Petamburan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono.

Dari tangan pelaku pihak kepolisian mengamankan sejumlah barang bukti seperti HP, celurit, petasan dan mercon. "Selain di Gambir, polisi juga mengamankan 72 tersangka yang melakukan perlawanan kepada petugas di Kantor Bawaslu serta 166 tersangka di kawasaan Petamburan Jakarta Pusat," terangnya.

Sementara itu, Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Gatot Eddy memantau langsung pergerakan massa di kawasan Slipi. Massa yang masih bertahan berada di kawasan Kemanggisan dan Jalan Katamso. Gatot juga memantau anak buahnya yang sedang bertugas dan berbuka puasa. "Saya turun untuk mengawal rekan-rekan di lapangan. Memberikan support dan berupaya mendinginkan situasi," singkatnya.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan kepada aparat keamanan bahwa mereka tidak sedang berperang melawan rakyat ketika menjalankan tugas mengamankan aksi massa.
"Aparat keamanan sedang berusaha menertibkan kebebasan dalam penggunaan hak menyatakan pendapat yang menyimpang dan manabrak undang-undang (UU) dengan cara humanis namun tegas," kata Bambang dalam keterangan tertulis yang diterima Fajar Indonesia Network (FIN) tadi malam.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, mengatakan kerusuhan yang terjadi pada 22 Mei dini hari di kawasan Tanah Abang dan Petamburan merupakan ulah massa bayaran. Pelaku kerusuhan adalah para preman. Aksi anarki muncul usai peserta unjuk rasa Bawaslu membubarkan diri dengan damai. Aksi anarki sengaja diciptakan untuk membuat kekacauan.

"Pelaku kerusuhan menyerang petugas asrama polisi yang ditinggali keluarga anggota Brimob, membakar mobil, dan aksi brutal lainnya. Tujuannya menciptakan kekacauan dan jatuh korban," katanya di Gedung Kemenkopolhukam, Rabu (22/5).

Dijelaskannya, para perusuh merupakan preman yang dibayar. Mereka sengaja dibayar agar membuat kekacauan."Setelah kita investigasi, kesimpulannya, ada niatan atau skenario buat kekacauan dengan menyalahkan petugas. Sehingga muncul antipati pada pemerintah, dan membangun satu kebencian pada pemerintah saat ini," katanya.

Untuk itu dia meminta agar masyarakat jangan terkecoh. "Jangan sampai dilemparkan ke masyarakat, pemerintah sewenang-wenang diktator, aparat seenaknya lawan rakyat. Jangan terkecoh hasutan itu," tegasnya.Setelah itu, dimunculkan sebuah asumsi seolah-olah petugas keamanan bertindak sewenang-wewenang sehingga ada korban di masyarakat. "Saya katakan itu tidak benar. Jangan sampai diputarbalikkan," tegas dia.

TNI dan Polri, menurut Wiranto dalam menjaga dan mengamankan aksi massa tidak dibekali dengan senjata. Persenjataan disimpan di gudang. "Mereka hanya pakai perisai, pentungan, dan perlengkapan lain, bukan senjata api. Enggak mungkin petugas bunuh rakyat saat aksi demo," jelasnya.

Di tempat yang sama, Kapolri Jenderal Tito Karnavian membenarkan bahwa massa yang menciptakan kericuhan adalah kelompok bayaran yang ditugaskan membuat onar. "Mereka anarkis, menyerang. Mereka menciptakan kerusuhan dan kejahatan, kriminal menyerang petugas, membakar, ini beda dengan peserta aksi di depan Bawaslu," kata Tito.

Paskakerusuhan Tito mengungkapkan, pihaknya berhasil mengamankan beberapa yang diduga sebagai pelaku atau provokator pemicu kerusuhan. Sebagian orang yang ditangkap tersebut bertato di tubuhnya."Kemudian kita melihat juga sebagian mohon maaf sebagian pelaku yang melakukan aksi anarkis ini juga memiliki tato," ujar Tito.

Selain itu, petugas juga menemukan uang sebesar Rp 6 juta dari pelaku kerusuhan. "Yang diamankan ini kami lihat, termasuk yang di depan Bawaslu, ditemukan di mereka amplop berisikan uang totalnya hampir Rp6 juta, yang terpisah amplop-amplopnya. Mereka mengaku ada yang bayar," terang Kapolri.

Untuk mencegah hoaks beredar, Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Rudiantara menyatakan pemerintah melakukan pembatasan sementara dan bertahap sebagian akses platform media sosial dan pesan instan."Pembatasan itu dilakukan terhadap fitur-fitur platform media sosial dan messaging system. Tidak semua dibatasi dan bersifat sementara dan bertahap," ujar Rudiantara.

Rudiantara menjelaskan, penghentian ini dilakukan untuk mencegah konten negatif dan hoaks yang diviralkan melalui pesan instan. "Kita tahu modusnya dalam posting (konten negatif dan hoaks) di media sosial. Di facebook, di instagram dalam bentuk video, meme atau gambar. Kemudian di-screen capture dan diviralkan bukan di media sosial tapi di messaging system WhatsApp," jelasnya.

Konsekuensi pembatasan itu, menurut Rudiantara akan terjadi pelambatan akses, terutama untuk unggah dan unduh konten gambar dan video. "Kita semua akan mengalami pelambatan akses download atau upload video," jelasnya.

Rudiantara menegaskan pembatasan itu ditujukan untuk menghindari dampak negatif dari penyebarluasan konten dan pesan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan dan berisi provokasi.
"Kenapa karena viralnya yang dibatasi. Viralnya itu yang negatif. Banyak mudharatnya ada di sana," pungkasnya.

Menanggapi hal tersebut, seluruh operator seluler menyatakan ikut terhadap aturan pemerintah. “Telkomsel sepenuhnya mematuhi keputusan pemerintah seperti yang disampaikan dalam siaran pers Menkopolhukam dan Menkominfo, mengenai pembatasan akses secara bertahap dan sementara ke sejumlah media sosial,” kata GM External Corporate Communications Telkomsel Denny Abidin kepada JawaPos.com.

Hal serupa juga disampaikan pihak XL Axiata. Operator yang dipimpin Dian Siswarini itu menegaskan akan sepenuhnya mematuhi arahan pemerintah. Hal tersebut masih terkait pembatasan akses layanan telekomunikasi khususnya layanan media sosial. (fin/jpg)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook