Dana BOS Jadi Sorotan BPK RI

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Kamis, 23 Mei 2019 - 13:23:29 WIB   |  dibaca: 185 kali
Dana BOS Jadi Sorotan BPK RI

TINDAK LANJUT : Kepala BPK RI Perwakilan Banten Hari Wiwoho (keempat dari kanan) menyerahkan LHP BPK atas LKPD Pemprov Banten kepada Gubernur Banten Wahidin Halim, Rabu (22/5).

SERANG – Pemprov Banten dan delapan pemerintah delapan kabupaten/kota di Banten meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Rabu (22/5). Meski demikian, sembilan entitas itu memiliki catatan yang hampir sama terkait pengelolaan belanja bantuan operasional sekolah (BOS) yang belum tertib.

Pantauan Banten Raya, Pemprov Banten menjadi entitas pertama yang mendapat laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2018. Penyerahan dilakukan dalam rapat paripurna istimewa DPRD Provinsi Banten di Sekretariat DPRD Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang sekitar pukul 10.00 WIB. Sementara untuk penyerahan LHP BPK delapan kabupaten/kota dilakukan di Kantor BPK RI Perwakilan Banten, Palima, Kota Serang pada pukul 13.00 WIB.

Kepala BPK RI Perwakilan Banten Ari Wiwoho mengatakan, pemeriksaan atas laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas LKPD. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksaan mengenai kewajaran atas laporan keuangan. “Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan, maka BPK memberikan opini WTP atas atas LKPD Pemprov Banten tahun anggara 2018,” ujarnya.

Pria yang pernah bertugas di BPK Perwakilan Sumatera Utara itu menuturkan, meski meraih opini WTP namun BPK masih menemukan beberapa permasalahan. Pertama adalah berkaitan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Itu terdiri atas pengelolaan belanja dana BOS tidak sesuai ketentuan.“Antara lain besaran alokasi penyaluran dana BOS ke sekolan-sekolah tidak sesuai petunjuk teknis dana BOS Tahun 2018. Kemudian TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) belum memperhitungkan sisa dana BOS dalam penganggaran belanja dana BOS tahun anggaran 2018,” katanya.

Selanjutnya adalah pelaksanaan belanja hibah atau bantuan sosial pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tidak sesuai ketentuan. Itu ditunjukan dalam hal proses penganggaran belanjanya tidak sesuai dengan hasil evaluasi RAPBD Provinsi Banten oleh Kemendagri. Lalu tak sesuai juga dengan penetapan kebijakan dan strategi bidang perumahan dan kawasan pemukiman tidak memedomani kebijakan nasional sesuai Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011.

Kemudian catatan terkait ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terjadi dalam merealisasikan belanja barang dan jasa serta belanja modal. Hal itu mengakibatkan kelebihan pembayaran dan pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak pekerjaan yang merugikan keuangan daerah.“Terakhir, terkait transfer bagi hasil pajak (BHP) kepada pemerintah kabupaten/kota tidak sesuai ketentuan sehingga pemerintah kabupaten/kota menerima BHP lebih kecil dari yang seharusnya,” ungkapnya.  

Catatan lainnya adalah berkenaan dengan sistem pengendalian intern. Itu terdiri atas pengelolaan dan pelaporan pada belanja persediaan dan beban persediaan tidak memadai. Itu yang ditunjukkan antara lain pengurus barang OPD tidak tertib dalam pelaporan barang persediaan, pencatatan mutasi persediaan pada kartu stok tidak mutakhir. Belanja barang dan beban persediaan dalam laporan keuangan tidak memberikan informasi yang andal.  

“Kedua, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan pemeliharaan jalan tidak memadai. Itu ditunjukkan antara lain perencanaan pemeliharaan jalan yang tidak berdasarkan data yang akurat, pengadaan bahan pemeliharaan jalan tidak sesuai dengan rencana atau ruas jalan provinsi berdasarkan SK Gubernur. Kegiatan pemeliharaan jalan tidak didukung dokumen yang memadai,” tuturnya.

Lebih lanjut dipaparkan Hari, berdasarkan rekapitulasi rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada 2005 hingga 2018. Dari 1.365 rekomendasi senilai Rp358 miliar, 1.022 rekomendasi diantaranya telah selesai ditindaklanjuti. “Tingkat penyelesaikan mencapai 74,87 persen tinggal sisa rekomendasi yang menjadi prioritas untuk ditindaklanjuti,” ujarnya.

Sedangkan untuk LHP terhadap LKPD delapan pemerintah kabupaten/kota di Banten, BPK juga kembali mengganjarnya dengan opini WTP. “Dengan kata lain seluruh daerah mampu memertahankan opini WTP,” kata pria kelahiran Klaten 1 Oktober 1968 ini.

Sama seperti pemprov, BPK juga memberikan sejumlah catatan terhadap pengelolaan keuangan daerah delapan kabupaten/kota. Catatan pertama sama dengan yang diberikan kepada pemprov yaitu terkait dengan pengelolaan dana BOS yang belum tertib.

“Hampir di setiap daerah rekening penerima dana BOS belum ditetapkan oleh kepala daerah. Belum seluruh daerah memiliki prosedur operasional standar untuk pengelolaan dana BOS. pelaporan pertanggungjawaban sekolah kepada dinas pendidikan dan laporan BOS belum tertib. Lalu Dinas Pendidikan belum sepenuhnya melakukan monitoring atas penggunaan dana BOS,” paparnya.

Adapun catatan lainnya adalah berkaitan dengan piutang pajak belum berasarkan pada data pendukung rincian piutang secara akurat yang mengakibatnya berpotensi sulit tertagih. Kemudian, pengelolaan dan penataan aset tetap belum memadai sehingga berdampak pada penyajian aset yang belum menggambarkan kondisi yang sesungguhnya. Itu disebabkan pemerintah kabupaten/kota belum memiliki aplikasi yang andal untuk mencatat aset dan menghitung penyusutannya.

“Sementara untuk ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan adalah dalam meralisasikan anggaran belanja barang dan jasa serta belanja modal. Hal itu mengakibatkan kelebihan pembayaran dan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi kontrak pekerjaan yang merugikan keuangan daerah,” tuturnya.

Berdasarkan pasal 20 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, mewajibkan setiap pejabat terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan BPK. Jawaban atau penjelasan tentang tindaklanjut rekomendasi BPK disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari sejak laporan diterima.

“Dari 2005 hingga 2018 tingkat penyelesaikan rekomendasi di pemerintah daerah (kabupaten/kota berkisar 69,91 persen sampai yang tertinggi adalah 86,87 persen. Saya yakin semua segera menindaklanjutinya,” tegasnya.

Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, kembali diraihnya WTP adalah bukti tingkat ketaatan pemprov semakin meningkat. Meski demikian gubernur meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tak hanyut dalam kegembiraan. Ada sejumlah cacatan-catatan yang harus diselesaikan.

“Jadi kalau tukin (tunjangan kinerja) naik berarti meningkat juga ketaatan kepada Allah dan peraturannya, sehingga dapat opini WTP. Selanjutnya, WTP bukan berarti tuntas pekerjaan kita. Ada catatan yang harus ditindalanjuti, harus buat dari sekarang bagaimana rencana aksi untuk menindklanjuti catatan yangg diperoleh. Hari ini (kemarin-red) mulai kita tindaklanjuti dan selesaikan agar tahun depan tidak ada catatan-catatan lagi,” jelasnya.

Sementara itu, Walikota Serang Syafrudin mengaku, bersyukur bisa memertahankan opini WTP dari BPK. Selanjutnya, Pemkot Serang juga sudah menyiapkan rencana aksi untuk menindaklanjuti catatan dari BPK. “ Kami sudah menyusun renacan aksi, mohon bimbingan dan arahan dari BPK,” ujarnya. (dewa)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook