WH Larang Plat Merah Dipakai Mudik

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Jumat, 24 Mei 2019 - 11:46:10 WIB   |  dibaca: 303 kali
WH Larang Plat Merah Dipakai Mudik

JANGAN DIPAKAI : Sejumlah randis terparkir di halaman Sekretariat DPRD Provinsi Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, kemarin.

SERANG - Gubernur Banten Wahidin Halim melarang kendaraan dinas (randis) milik Pemprov Banten digunakan untuk mudik. Selain merupakan arahan langsung dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), kebijakan itu juga sebagai upaya pengamanan aset daerah.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, larangan dari Kemendagri itu tertuang dalam surat edaran nomor 003.2/3975/SJ dan surat edaran nomor 003.2/23976/S yang ditandatangani Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo tertanggal 16 Mei. Surat tersebut sebagai tindak lanjut dari imbauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Di surat yang ditujukan ke seluruh kepala daerah itu, Kemendagri melarang ASN untuk menerima gratifikasi baik berupa uang, parsel, fasilitas, dan pemberian lainnya terkait jabatan. Meminta tunjangan hari raya (THR) atas nama institusi negara. Selain itu, ASN dilarang menggunakan randis untuk mudik.“Kita ikuti larangan dan pemberitahuan KPK soal tidak diperkenankannya ASN menggunakan mobil dinas saat mudik,” ujar pria yang akrab disapa WH ini, Kamis (23/5).

Mantan Kepala Dinas Kebersihan Kabupaten Tangerang itu menjelaskan, baru ditetapkannya kebijakan tersebut karena sebelumnya dia masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat. Menurutnya, kebijakan tersebut bukan sesuatu yang berat untuk dilaksanakan.

Sebab, larangan itu juga sebagai salah satu upaya pencegahan dari potensi penyalahgunaan fasilitas negara.“Karena sudah sepatutnya kita sebagai aparatur menjaga aset negara dengan baik karena itu amanat rakyat.

Bukannya pemerintah tidak percaya jika mobil dinas dibawa mudik, nanti takutnya terjadi apa-apa. Lebih baik kita mencegah sebelum terjadi. Jadi langkah ini adalah upaya preventif pemerintah menjaga aset negara agar tetap berkondisi baik,” katanya.

Selain itu, WH sudah memahami  jika pegawai ASN pemprov rata-rata telah memiliki mobil pribadi. Hal ini dikarenakan tunjangan kinerjanya sudah tinggi sehingga memungkinkan para pegawai untuk memiliki kendaraan sendiri.

Mantan Camat Tigaraksa Kabupaten Tangerang itu menyarankan, agar para ASN yang belum memiliki mobil pribadi, dapat menggunakan moda transportasi umum menuju kampung halamannya. "Kan sudah saya (pemprov-red) kasih THR dari satu kali tukin (tunjangan kinerja) dan gaji," ungkapnya.

Ia menilai, moda transportasi umum saat ini sudah mulai baik dan banyak pilihan. Selain itu penggunaannya memiliki tingkat resiko yang lebih kecil dibanding membawa kendaraan sendiri. “Lalu lintas saat mudik tentu akan lebih padat dibandingkan hari-hari biasanya, jika menggunakan transportasi umum, kita tidak perlu kelelahan karena harus mengendarai,” tuturnya.  

Kepala Badan Kepagawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten mengatakan, setiap kebijakan yang telah diambil akan diteruskan kepada ASN untuk dilaksanakan. Dia pun mengimbau kepada abdi negara untuk bisa menaatinya."Tentu akan ditindaklanjuti untuk disosialisasikan dan dilaksanakan," ujar mantan Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tangerang ini. (dewa)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook