8 Parpol Gugat ke MK

nurul roudhoh   |   Politik  |   Sabtu, 25 Mei 2019 - 11:11:18 WIB   |  dibaca: 2764 kali
8 Parpol Gugat ke MK

SERANG – Delapan partai politik (parpol) di Banten melayangkan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pengajuan dilakukan karena mereka menilai ada indikasi kecurangan pada pelaksanaan pesta demokrasi sehingga merugikan parpolnya.

Informasi yang dihimpun dari website MK di www.mkri.id, kedelapan parpol yang mengajukan gugatan adalah PDIP, PAN, Golkar, Hanura, NasDem, Berkarya, PKB dan Demokrat. Total ada 10 gugatan yang diajukan.

Adapun rinciannya terdiri atas mereka yang mengajukan mengajukan gugatan untuk pileg DPRD Provinsi Banten yaitu NasDem, PDIP, PAN, Golkar, Berkarya (dua gugatan), PKB, Hanura dan Demokrat. Selain itu, satu gugatan lagi dilayangkan secara perseorangan atas nama Sanudin, caleg Demokrat DPRD Cilegon yang menggugat hasil pemilu untuk pileg DPRD Kota Cilegon.

Ketua Bawaslu Provinsi Banten Didih M Sudi membenarkan, ada sejumlah parpol di Banten yang mengajukan gugatan ke MK. Meski demikian dia belum mengetahui terkait lokus PHPU yang dilayangkan parpol. “(Parpol) masih memperbaiki berkas (gugatan),” ujarnya, Jumat (24/5).

Mantan komisioner KPU Provinsi Banten itu menuturkan, adapun objek PHPU yang diajukan oleh peserta pemilu selaku pemohon adalah berupa surat keputusan (SK) penetapan perolehan suara. Sedangkan termohon dalam hal ini adalah KPU RI.

“Selain pemohon dan termohon, ada juga pihak terkait yaitu peserta pemilu lainnya dan pihak pemberi keterangan yaitu Bawaslu. Bawaslu akan memberikan keterangan mulai dari pencegahan, pengawasan, tiap tahapan, penanganan pelanggaran dan sengketa,” katanya.

Secara umum, pengajuan PHPU untuk pileg dibuka pada 21 hingga 24 Mei pukul 01.46 WIB. Sedangkan untuk pilpres pada 21 hingga 24 Mei pukul 24.00 WIB. Setelahnya, MK akan melakukan pemeriksaan permohonan perselisihan yang digelar pada 21 hingga 27 Mei.

Jika ada yang kurang, pemohon diperkenankan melakukan perbaikan kelengkapan permohonan pada 28 hingga 31 Mei. “Diberikan waktu membantah SK dari KPU dengan. Membawa bukti-bukti untuk membatalkan SK tersebut,” ungkapnya.  

Lebih lanjut dipaparkan Didih, adapun untuk proses pemeriksaan persidangan direncanakan digelar 15 sampai 30 Juli. Kemudian sidang pengucapan putusan dilaksanakan pada 6 hingga 9 Agustus. “Sementara untuk pilpres pemeriksaan persidangan akan berlangsung pada 17-24 Juni. Untuk sidang pengucapan putusan digelar pada 28 Juni,” tutur mantan Ketua Komisi Transparansi dan Partisipasi Kabupaten Lebak ini.

Menurutnya, ada kemungkinan jumlah pengajuan PHPU akan bertambah. Sebab, meski tahapan pengajuan sudah ditutup namun biasanya jika ada yang kembali mengajukan akan tetap diterima. “Dan nantinya baru akan diputuskan di sidang pendahuluan,” ujarnya.

Ketua KPU Provinsi Banten Wahyul Furqon mengatakan, permohonan PHPU ke MK adalah hak setiap peserta pemilu. “Kami memang selalu membuka ruang untuk itu. Kami akan siapkan segala sesuatunya terkait permohonan dari peserta pemilu ke MK,” katanya.  

Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat Banten Azwar Anas mengungkapkan, gugatan dilayangkan karena diduga ada praktik kecurangan yang merugikan Demokrat. Hal itu terjadi di pileg untuk DPRD Kota Cilegon dari daerah pemilih (Dapil) Cilegon 1 meliputi Kecamatan Cilegon dan Cibeber.
“Dugaan pengelembungan suara. Hasil tabulasi kami, setelah ditabulasi Insya Allah kita (Demokrat-red) dapat (kursi). Tapi berharap ini nanti dibuktikan,” katanya.

Indikasi serupa juga terjadi untuk pileg DPRD Provinsi Banten dapil Banten 1 meliputi Kota Serang.  “(DPRD) provinsi sama, kita lihat ada dugaan penggelembungan, tapi nanti kita pastikan. Benar-benar harus dicermati,” ungkapnya.

Senada dengan Azwar, Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Berkarya Banten Al-Fauzi Salam juga membenarkan, pihaknya sudah PHPU ke MK. Materinya terkait perolehan suara di salah kabupaten/kota di Banten. Akan tetapi dia tak menjelaskan kabupaten/kota mana yang dimaksud.”Gugatan (PHPU) sudah masuk kemarin (23/5),” pungkasnya. (dewa)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook