Banyak Anggota KPPS Tak Kuasai Aturan

nurul roudhoh   |   Politik  |   Senin, 27 Mei 2019 - 14:20:19 WIB   |  dibaca: 3147 kali
Banyak Anggota KPPS Tak Kuasai Aturan

DISKU SI : Enan Nadia (kiri ) dan Eka Satialaksmana menjadi narasumber diskusi Evaluasi Pemilu 2019, Minggu (26/5).

SERANG- Kesiapan anggota KPPS dalam menjalankan pemilu menjadi kunci pelaksanaan pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Evaluasi yang dapat dipetik dari pemilu 2019 adalah banyak anggota KPPS yang tidak menguasai aturan sehingga menghambat proses lain.

Anggota TPD DKPP Provinsi Banten Enan Nadia mengatakan bahwa evaluasi yang bisa dikemukakan dari pelaksanaan pemilu 2019 adalah masih banyak KPPS yang tidak paham aturan ketimbang yang paham dan mampu melaksanakannya.

Akibat tidak menguasai aturan itu maka ada yang gagal paham lalu mengisi suara partai dan calon masing-masing satu dari satu pemilih. Padahal prinsipnya adalah satu orang hanya memiliki satu suara."Prinsipnya one vote, one man, one value," kata Enan saat diskusi evaluasi pemilu 2019 yang digelar Jaringan Rakyat Untuk Demokrasi dan Pemilu (JRDP) di Kebon Kubil, Kota Serang, Minggu (26/5).

Enan menyatakan bahwa lambatnya pengisian form C1 oleh penyelenggara juga disebabkan karena pemahaman KPPS yang kurang menguasai aturan. Malah pemahaman KPPS kalah dibandingkan dengan masyarakat atau saksi, sehingga ada KPPS yang menurut saja bagaimana kata saksi. Bila sudah sampai pada titik ini maka menurun integritas penyelenggara.

Integritas juga kemudian luntur karena ada deal deal antara penyelenggara dengan peserta pemilu meski untuk Banten belum ada kasus semacam itu. Karena itu tidak ada cara lain selain memberikan bimbingan teknis bagi anggota KPPS dengan baik."Bimtek yang dilakukan nanti hendaknya tidak asal-asalan. Tidak ecek-ecek. Sebab KPPS sekarang masih banyak yang bengong ketimbang yang melaksanakan. Jangan cuma dikasih buku panduan karena belum tentu dibaca," katanya.

Enan mengungkapkan bahwa saat Pemilu tahun 2014 pemilihan legislatif dan presiden dipisah. Saat itu proses menyalin form C1 saja bisa sampai subuh misalkan yang terjadi di Baros, Kabupaten Serang. Karena itu masuk akal bila kemudian dalam pemilu 2019 proses menyalin C1 lebih lama karena pemilihan legislatif dan presiden disatukan.

Bila Kemudian pada pemilu berikutnya semua pemilu disatukan, termasuk pemilihan kepala daerah, maka ia meyakini proses penyalinan C1 akan lebih memakan waktu lagi. Dia berharap pemilu ke depan tidak disatukan seperti pada pemilu 2019. "Saya berharap ke depan tidak akan disatukan lagi," ujarnya.

Komisioner KPU Banten Eka Setialaksmana mengatakan bahwa sebagai penyelenggara ia mengaku tidak menyangka pihak yang banyak bingung saat pemilu justru adalah penyelenggara bukan masyarakat. Khususnya KPPS. Hal ini juga terjadi saat distribusi logistik. Ia mengatakan manajemen logistik adalah salah satu yang menjadi catatan dan evaluasi.
"Manajemen logistik perlu kita tingkatkan dalam sortir lipat dan distribusi dan pungut hitung. Yang perlu ditingkatkan adalah tepat jumlah tepat alokasi," katanya.

Evaluasi lain adalah banyaknya PSU dan PSL. Manajemen logistik yang belum rapi ini kemudian menyebabkan cukup banyak pemungutan suara lanjutan (PSL). PSL disebabkan karena kekurangan logistik, yaitu surat suara.

Eka juga menilai rekapitulasi suara yang langsung ke PPK sangat berat bagi PPK terutama pada daerah yang TPS-nya banyak misalkan Tangerang Selatan. Bila pemilu lima tahunan nanti skemanya akan tetap seperti ini yang bahkan dibarengkan dengan pilkada rumitnya akan sangat luar biasa. Maka perlu ada masukan dari pegiat pemilu.

Koordinator JRDP Nana Subana mengatakan bahwa evaluasi Pemilu adalah tanggung jawab kita bersama. Ini adalah evaluasi dalam pandangan JRDP. Ini sumbang saran JRDP atas pemilu kita.Ia mencatat di tengah proses menyalin C1 yang sulit dilakukan oleh penyelenggara namun di sisi lain masih ada penyelenggara yang menyimpang.

Perilaku menyimpang ini pula yang kemudian menimbulkan konsekwensi lain, salah satunya molornya pelaksanaan tahapan. "Banyak pemilihan ulang karena perilaku penyelenggara yang menyimpang," katanya. (tohir)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook