Satu Kelurahan Dapat Rp 1,70 Miliar

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Selasa, 28 Mei 2019 - 15:17:18 WIB   |  dibaca: 287 kali
Satu Kelurahan Dapat Rp 1,70 Miliar

SERIUS: Walikota Serang Syafrudin (tengah) tampak serius mengikuti rapat sekaligus penandatanganan pakta integritas dana kelurahan, di aula Setda Kota Serang, Senin (27/5).

SERANG- Satu kelurahan akan mendapatkan Rp 1,70 miliar dari pemerintah pusat. Dana tersebut terdiri dari dana alokasi umum (DAU) tambahan sebesar Rp 370 juta, dan ada penambahan dari APBD sebesar 5 persen, yakni sebesar Rp 700 juta. Demikian dikatakan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Serang Azhari usai kegiatan penandatanganan pakta integritas dana kelurahan, di aula Setda Kota Serang, Senin (27/5) pagi sekitar pukul 10.00.

Besaran anggaran tersebut berdasarkan dari peraturan menteri dalam negeri (permendagri) tentang DAU tambahan. “Memang kalau dari kemendagri, berdasarkan DAU itu sekitar Rp 370 juta dan ada penambahan dari APBD sebesar 5 persen. Jadi diperkirakan sekitar Rp 1,70 miliar untuk setiap kelurahannya,” ujar Kajari Serang Azhari kepada Banten Raya.

Ia berharap para lurah di masing-masing kecamatan dapat memanfaatkan dana tersebut dengan sebaik mungkin. Karena apabila tidak dimanfaatkan secara maksimal, dipastikan tahun berikutnya dana itu akan berkurang. Baik dari pemerintah daerah, maupun pemerintah pusat.

“Kemudian dalam pelaksanaannya dan pertanggungjawabannya itu sudah ada berdasarkan kolomnya. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan dengan baik dan benar terkait dana kelurahan ini. Kalau tidak digunakan dengan baik, maka dana kelurahan itu akan berkurang,” ucap dia.

Azhari menyebutkan, penggunaan dana kelurahan tersebut sangat transparan dan dapat dikawal oleh masyarakat langsung melalui aplikasi kawal dana kelurahan (Kadal). “Jadi di situ panduan dalam penggunaan dana kelurahan, termasuk pertanggungjawabannya semua ada. Masyarakat pun bisa sama-sama mengawal dan melihat untuk apa saja dana itu digunakan,” sebutnya.

Sementara itu, Direktur Dikonsentrasi Bantuan dan Kerjasama pada Dirjen Bina Administrasi Wilayah (Admil) Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) Sugiarto menjelaskan, dana kelurahan tersebut digunakan hanya untuk dua kegiatan saja, yakni pembangunan sarana prasarana di kelurahan dan pemberdayaan masyarakat.

“Itu juga telah disampaikan oleh Kejari Serang, dari total dana kelurahan diperkirakan Rp 1,70 miliar dengan rincian sebesar Rp 370 juta ada tambahan dari APBD murni Rp 700 juta. Jadi penggunaannya yang tadi saya sudah sebutkan hanya dua kegiatan selain itu tidak boleh ditambah lagi,” ujar Sugiarto.

Ia menjelaskan, pengelolaan dari dana kelurahan tersebut adalah lurah sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA), pelaksana petugas teknis kegiatan (PPTK), pejabat pembuat komitmen (PPK), dan bendaraha pembantu pengeluaran juga berada di kelurahan.

“Ini lebih ditekankan pengelolaannya kepada masyarakat, jadi diarahkan untuk swakelola masyarakat. Jadi dari masyarakat, untuk masyarakat, yang merencanakan masyarakat, yang melaksanakan masyarakat, dan yang mengawasi juga masyarakat,” jelas dia.

Hal tersebut, sambung Sugiarto, berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) nomor 8 tipe 3 dan tipe 4 untuk pengelolaannya. Akan tetapi, dikatakan Sugiarto, apabila disuatu daerah tersebut belum siap, KPA dalam hal ini lurah harus tetap menggunakan peraturan presiden (perpres) nomor 16 tahun 2018 terkait dengan pengadaan barang dan jasa dan dilakukan secara biasa.

“Jadi dana ini memang spesialis, karena baru kali ini lurah sebagai KPA, dan DAU tambahan juga baru dilakukan kali ini dan di tahun ini, termasuk pengelolaan yang dilakukan oleh lurah. Ini juga masuk dalam undang-undang 23 2014 peraturan presiden (perpres) tentang pemetaan daerah,” ungkapnya.

Saat ditanya soal dana kelurahan yang tidak terserap dengan baik, maka akan dikurangi atau bahkan tidak lagi diberikan kepada daerah atau kelurahan tersebut. “Apabila dana kelurahan sebesar Rp 370 juta itu tidak terserap di 2019, maka pemerintah pusat di 2020 tidak akan memberikan anggaran,” katanya.

Walikota Serang Syafrudin pun meminta kepada semua camat dan lurah agar bisa melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin. Karena dana tersebut baru saja diturunkan, dan baru pertama kali dianggarkan oleh pemerintah pusat langsung.

“Setelah dana di bendahara masing-masing tolong gunakan sebenar-benarnya. Jangan nyimpang dari apa yang sudah direncanakan, sehingga setelah pemakaian dana ini semua pada selamat. Tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Tidak ada yang tidak terserap, semuanya harus terserap,” pintanya. (harir)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook